by

PGI Kecam Pungli Bermotif SARA di Pemakaman Korban Covid-19 di Bandung

Kabar Damai I Senin, 12 Juli 2021

Jakarta I kabardamai.id I Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) menyampaikan keprihatinan dan mengecam keras kasus pungutan liar (pungli) bermotifkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) yang terjadi pada keluarga Yunita Tambunan saat memakamkan ayahnya pada Selasa, 6 Juli 2021 di TPU khusus Covid-19 Cikadut, Bandung.

PGI mengapresiasi langkah cepat Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil bersama Kapolda Jabar Irjen Pol Ahmad Dofiri yang telah mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku pungli tersebut.

Baca Juga: PGI Himbau Gereja Gelar Ibadah Virtual Selama PPKM Darurat

“Perilaku petugas pemakaman sangat bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan, terutama di saat seruan solidaritas kebangsaan sedang giat dikumandangkan oleh pemerintah dan semua pemuka agama untuk menanggulangi pandemi Covid-19,” sebut siaran pers dari Humas PGI yang dimuat di laman PGI – pgi.or.id, Minggu, 11 Juli 2021.

PGI mengharapkan kasus pungli tersebut tidak terulang, bukan hanya di Jawa Barat tapi di seluruh Indonesia.

PGI meminta setiap elemen masyarakat dijauhkan dari tindakan tidak bermoral untuk mencari keuntungan atau keselamatan sendiri di tengah bencana kemanusiaan yang dahsyat saat ini.

“Atas kejadian tersebut PGI berharap pemerintah pada semua jenjang dapat memperketat pengawasan serta terus-menerus memperkuat edukasi dan literasi mengenai hak-hak dan kewajiban masyarakat yang menjadi korban Covid-19,” tambah siaran pers disampaikan PGI yang disampaikan Philip Situmorang selaku Humas PGI.

Hak-hak korban Covid-19 antara lain pembiayaan penanganan pasien dan korban Covid-19 yang sepenuhnya disubsidi pemerintah. PGI juga meminta supaya semua pelayanan RS dan pemakaman serta fasilitas pelayanan pasien Covid-19 lainnya dilakukan tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama dan ras.

“Semoga kita semua diberkati Tuhan, semakin bergiat untuk tolong menolong dan memperkuat solidaritas kebangsaan dalam penanggulangan pandemi Covid-19,” lanjut siaran pers tersebut.

Informasi mengenai kasus pungli muncul dari keluarga Yunita Tambunan yang mengaku diminta pungli Rp 4 juta di TPU Cikadut, Bandung, dengan alasan non-Muslim. Petugas makam mengatakan bahwa warga non-Muslim tidak ditanggung oleh pemerintah dalam prosesi pemakaman Covid-19.

Cerita Korban

Melansir CNNIndonesia.com (11/7), keluarga korban pungutan liar (pungli) YT (47) di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Cikadut, Kota Bandung, Jawa Barat angkat suara. Ia mengaku kaget kejadian pungli ketika dia akan memakamkan jenazah ayahnya pada Selasa (6/7). YT mengaku diminta sejumlah uang tersebut oleh oknum petugas di TPU Cikadut yang disebut sebagai biaya pemakaman.

Diketahui, ayah YT meninggal karena Covid-19 dengan status probable di RS Santosa Bandung pada sore hari.

Sewaktu mendatangi TPU Cikadut pada malam hari untuk mengurus rencana pemakaman ayahnya, YT didatangi oleh petugas bernama Redi yang mengaku sebagai koordinator C TPU Cikadut.

Petugas tersebut kemudian meminta uang Rp4 juta yang diklaim untuk membiayai pemakaman. Sang petugas juga mengaku sudah menyiapkan lubang pemakaman.

YT merasa keberatan dengan biaya pemakaman dan kembali bertanya kepada petugas. Menurut pengakuan Yunita, Redi menjawab ‘kalau non muslim tidak ditanggung pemerintah’.

YT pun mencoba nego harga. Hingga akhirnya mereka sepakat diangka Rp2,8 juta. YT kemudian diberi bukti pembayaran oleh Redi, meski sebelumnya petugas tersebut sempat menolak untuk memberikan kuitansi.

Melalui selembar kertas, dituliskan biaya gali Rp1,5 juta, biaya pikul Rp1 juta, dan biaya salib Rp300 ribu. Sehingga total Rp2,8 juta. Tak cukup sampai di situ, tukang gali kubur yang mengenakan APD juga meminta uang kepada keluarga YT dengan alasan untuk membeli vitamin.

Dengan terpaksa, YT pun mengeluarkan uang Rp50 ribu untuk tukang gali kubur.

“Setelah saya ditimpa kemalangan papa saya, ternyata di TPU Covid-19 Cikadut Bandung ada praktik pungli untuk pemakaman yang meninggal, terutama non muslim. Apakah demikian peraturannya?,” ucap YT dalam keterangannya melalui percakapan Whatsapp.

Ridwal Kamil: Pemakaman Gratis

Menanggapi dugaan pungli tersebut, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ikut bersuara. Emil, sapaan akrabnya meminta Pemerintah Kota Bandung meningkatkan pengawasan agar hal serupa tidak terjadi.

“Kami memohon maaf atas dinamika yang terjadi di lapangan, karena seharusnya hal ini tidak terjadi. Saya juga sudah berkoordinasi dengan Pemkot Bandung melalui Wakil Wali Kota agar memperbaiki dan meningkatkan pengawasan terkait pemakaman covid di wilayahnya. Agar kejadian serupa tidak terulang,” kata Emil dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, Minggu, 11 Juli 2021.

Mantan Wali Kota Bandung itu kembali menegaskan bahwa TPU Cikadut yang menjadi area pemakaman khusus jenazah dengan protokol Covid-19 tidak mengenakan biaya alias gratis.

“Pemakaman pasien covid tidak dipungut biaya karena semua petugas sudah dibayar bulanan oleh pemkot/kabupaten sebagai instansi pengelola,” ungkapnya, dikutip CNN Indonesia (11/7).

Arahan ini, sambung dia, berlaku sama terhadap kota/kabupaten lainnya agar memastikan pelayanan kepada publik harus optimal dan tidak berbayar.

“Terkait berita pungli pemakaman yang terjadi Cikadut ini, oknum-oknum tersebut sudah langsung dipecat dan sekarang diperiksa oleh kepolisian. Oknum-oknum tersebut ternyata melakukan modus ini tidak hanya kepada non muslim namun kepada keluarga jenazah covid yang muslim juga,” tutur Emil.

Pelaku Pungli Dipecat

Atas praktik pungli tersebut Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung memecat seorang petugas pemikul jenazah COVID-19 di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Cikadut, karena diduga melakukan pungutan liar (pungli) kepada ahli waris sebesar Rp2,8 juta.

Kepala Dinas Tata Ruang (Distaru) Kota Bandung Bambang Suhari menjelaskan petugas lapangan di TPU Cikadut yang diduga melakukan pungli terhadap keluarga jenazah pasien COVID-19 merupakan tenaga pemikul tambahan.

Tenaga pemikul tambahan adalah petugas yang diakomodir pada Februari 2021 lalu, untuk membantu proses pemikulan jenazah.

Status mereka adalah pekerja harian lepas (PHL). Sebelum adanya pemikul yang diakomodir, sempat ramai juga kabar bahwa marak aksi pungli di pemakaman tersebut.

“Oknum tersebut bernama Redi, bukan Staf UPT TPU Cikadut. Tapi yang bersangkutan petugas pemikul jenazah yang kami angkat Februari 2021 menjadi PHL pemikul jenazah, untuk memenuhi kebutuhan pelayanan di TPU Cikadut,” kata Bambang, Minggu, 11 Juli 2021 dilansir dari Antara.

TPU Cikadut untuk Semua Pemeluk Agama

Menurut Bambang, TPU Cikadut sudah ditetapkan khusus sebagai tempat pemakaman semua jenazah yang diduga terpapar COVID-19. Ia menegaskan semua jenazah bisa dimakamkan di TPU tersebut tanpa harus membedakan suku, agama, ras, dan antargolongan.

Bambang juga menjamin seluruh layanan pemakaman jenazah COVID-19 di TPU Cikadut tidak dipungut biaya sepeser pun. Karena menurutnya, upah para petugas PHL tersebut sudah dibayar oleh Pemkot Bandung sesuai UMK dan selalu tepat waktu.

“Bahwa TPU Cikadut diperuntukkan bagi jenazah warga Kota Bandung yang meninggal karena COVID-19, dan tidak dipungut biaya apa pun untuk semua warga tanpa membeda-bedakan,” kata dia, dikutip dari tirto.id (11/7).

Sementara itu Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana memastikan petugas pemikul jenazah yang melakukan pungli tersebut tengah menjalani pemeriksaan oleh pihak kepolisian.

Yana menegaskan, aksi pungli yang meresahkan tidak bisa ditolerir, apalagi menyangkut dengan masalah kemanusiaan di masa suasana COVID-19.

“Saya tidak ingin main-main dengan urusan COVID-19. Siapa pun yang memanfaatkan situasi, apalagi tidak punya rasa empati akan ditindak tegas karena ini urusan kemanusiaan,” kata Yana.

Penulis: Ahmad Nurcholish

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed