by

PGI: Gereja dan Gerakan Melawan Korupsi di Papua

Kabar Damai | Minggu, 18 September 2022

Papua | kabardamai.id | Dalam rangka menyikapi  maraknya sejumlah pejabat Papua terseret tindak pidana korupsi, Analisis Papua Strategis menggelar diskusi terbuka dan konstruktif sebagai upaya Membangun Papua Tanpa Korupsi.

Pdt Henrek Lokra Sekretaris Eksekutif Bidang Keadilan dan Perdamaian PGI, menyebutkan bahwa korupsi adalah extraordinary crime dan praksis pidana korupsi telah menyebabkan kemiskinan. Menurutnya  maraknya korupsi adalah suatu hal yang disebabkan oleh Ateisme praktis.

“Ateisme praktis adalah suatu kondisi ketika seseorang menganggap dirinya percaya akan adanya tuhan, tetapi dalam kehidupan sehari-hari berperilaku seolah-olah tidak ada Tuhan, ” ungkap Pdt. Henrek Lokra dalam diskusi Membangun Papua Tanpa Korupsi, Jumat (16/09/2022).

Ia juga menyebutkan bahwa faktor penyebab maraknya korupsi adalah karena kegagalan masyarakat terutama keluarga, kegagalan pendidikan, kegagalan negara dalam menata sistem, dan juga kegagalan lemabaga agama.

Konsutivisme adalah awal dari korupsi, ketika seseorang abai pada proses dan kurang menghargai kerja keras, dan juga emmeiliki mental menerabas dengan perilaku koruptif dan manipulatif.

Baca Juga: Komnas HAM Pilih Jalur Aman, Jokowi Gagal Pahami Kasus Munir

“Korupsi dalam perspektif gereja adalah kebobrokan  moral manusia yang tidak mampu mewujudkan dirinya sebagai gambar Allah,” tandas Pdt Henrek Lokra.

Gereja dalam sidang lengkap DGI tahun 1964 di Jakarta telah berupaya melawan korupsi dengan memberikan nasihat dan peringatan keras mengenai cobaan -cobaan besar dalam masyrakat dalam setiap khotbah. Gereja juga meminta agar orang kristen memelihara pola hidup sederhana, dan juga menyerukan kepada pemerintah dan seluruh masyarakat untuk melawan korupsi.

Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) juga telah menerbitkan modul tentang gereja melawan korupsi, dan  diharapakan  melalui modul tersebut bisa menjadi panduan moral jemaatnya yang akan menjadi pejabat.

PGI juga berharap peran lembaga agama, gereja – gereja di Papua untuk terus menghidupi spiritualitas Keugaharian di tengah kemiskinan dan penderitaan umat.

“PGI mendukung KPK dan pemberantasan korupsi dan menolak upaya – upaya pelemahan KPK,” tutupnya.

Dalam diskusi membangun Ppaua tanpa korupsi juga menghasilkan refleksi peningkatan jumlah kasus korupsi di Papua selama 21 tahun, Implementasi UU Otsus dan dampaknya terhadap pembagunan di tanah Papua, dan juga perumusan langkah revolusi mental sebagai standard nilai untuk memperbaiki kualitas hidup pemimpin Papua hari ini dan masa depan.

Hadir dalam diskusi ini sebagai pembicara Pdt Henrek Lokra Sekretaris Eksekutif Bidang Keadilan dan Perdamaian PGI, Prof. Dr. Melkias Hetharia SH., M.Hum, Dr.Drs, Ave Lefaan, MS Sosilog Universitas Cendrawasih, Pdt. Sylvana Maria Apituley Pegiat HAM Perempuan & Anak, Wakil Presiden Dewan Gereja Reformasi se-Dunia, Iwanggin Sabar Olif, SH Kepala Perwakilan PMBUDSMAN RI Papua, Danang Widoyoko. Sekertaris Jenderal Transparency International Indonesia, Dr. Pieter Ell, Advokat dan Laus D.C. Rumayom, S.Sos.,M.Si, Ketua Analisis Papua Strategis sebagai moderator.

 

Penulis: Ai Siti Rahayu

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

News Feed