by

PGI: Bersikap Adil dan Bijaksana Terhadap Penghinaan Agama

Kabar Damai | Jumat, 27 Agustus 2021

Jakarta | kabardamai.id | Akhir-akhir ini keberagaman identitas keagamaan semakin tidak dihargai oleh sebagian anggota masyarakat. Persoalan menghina ajaran agama tertentu mulai terasa ramai. Hal miris ini telah menyebabkan narasi kebencian turut memenuhi media sosial anak-anak bangsa. Entah siapa yang lebih dahulu memulai, hal ini telah menimbulkan reaksi saling balas dan dapat mengganggu kerukunan hidup antarumat beragama.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Persekutuan Geeja-gereja di Indonesia (PGI) melalui Siaran Pers yang diterima Kabar Damai, Kamis, 26 Agustus 2021, menanggapai fenomena yang tengah menjadi perbincangan public dalam sepekan ini.

Baca Juga: Pasal Penodaan Agama Masih Ada dalam RUU KUHP: Maksimal Dipidana 5 Tahun

“Di sisi lain, kami melihat bahwa reaksi penghinaan terhadap identitas agama dimaksud, disulut karena penghinaan oleh beberapa individu yang berpengaruh luas di masyarakat. Akibat dibiarkannya perbuatan yang menyakiti hati dan melanggar kepatutan itu, beberapa individu lain yang merasa diperlakukan tidak adil akhirnya menggencarkan serangan balik di media sosial. Pihak kepolisian pun turun tangan setelah menerima laporan dari kalangan tertentu saja, dengan melakukan penangkapan dan meneruskannya ke ranah hukum,” tulis PGI.

Terhadap situasi ini, menurut PGI, dibutuhkan sikap bijaksana dan adil dalam meresponsnya. Oleh sebab itu Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (MPH PGI) menyampaikan bahwa:

  1. Semua pihak haruslah bersikap bijaksana dalam menyampaikan pandangan terhadap agama atau keyakinan lain di ruang publik. Adalah lebih baik warga bangsa mengedepankan “titik temu” atas perbedaan yang kita miliki daripada “titik tengkar” yang hanya membawa kemunduran dan perpecahan.
  2. Pihak kepolisian dan/atau penegak hukum hendaknya bersikap adil, tidak memihak pada kelompok tertentu saja dalam hal penistaan agama. Beberapa warga gereja telah ditangkap dan diadili karena dianggap telah menista agama tertentu, namun demikian perlakuan yang sama tidak didapatkan oleh mereka yang terlebih dahulu menghina kekristenan dan agama lainnya.
  3. Perilaku ketidakadilan hukum dalam kasus-kasus seperti ini telah memicu keresahan di kalangan umat Kristen. Hal ini akan menciptakan situasi yang tidak kondusif bagi upaya bersama kita mengarus-utamakan moderasi beragama yang saat ini sedang digalakan. Sebaliknya, menumpuknya rasa ketidakadilan dikhawatirkan akan memperpanjang perilaku saling membalas yang melemahkan ketahanan masyarakat kita.
  4. Sikap saling balas ini perlu segera diakhiri dengan sikap dewasa dalam hidup beragama, sikap tegas dan adil oleh penegak hukum, serta upaya para tokoh agama dan masyarakat dalam menghargai perbedaan ajaran, pandangan dan tradisi agama.

Menag: Ceramah Harus Jadi Ruang Edukasi

Sementara itu, Menteri Agama Yaqut Qaumas menyampaikan, seharusnya dijadikan sebagai ruang edukasi dan pencerahan.

“Ceramah adalah media bagi para penceramah agama untuk meningkatkan pemahaman keagamaan publik terhadap keyakinan dan ajaran agamanya masing-masing, bukan untuk saling menghinakan keyakinan dan ajaran agama lainnya,” tuturnya dalam keterangan tertulis, Minggu, 22 Agustus 2021.

Kementerian Agama, lanjut Yaqut, saat ini terus berupaya mengarusutamakan penguatan moderasi beragama. Hal ini akan dilakukan kepada seluruh stakeholder, mulai dari ASN, Forum Kerukunan, termasuk juga penceramah dan masyarakat luas. Ada empat indikator yang dikuatkan, yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, serta penerimaan terhadap tradisi.

“Dalam konteks ceramah agama, penguatan terhadap empat indikator moderasi ini penting dan strategis agar para penceramah bisa terus mengemban amanah pengetahuan dalam menghadirkan pesan-pesan keagamaan yang selain meneguhkan keimanan umat, juga mencerahkan dan inspiratif,” tutur Gus Menteri.

Menag Yaqut juga mengingatkan bahwa ujaran kebencian dan penghinaan adalah tindak pidana.

“Menyampaikan ujaran kebencian dan penghinaan terhadap simbol agama adalah pidana. Deliknya aduan dan bisa diproses di kepolisian, termasuk melanggar UU No 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama,” ujar Yaqut.

 

Penodaan Agama dan Tekanan Massa

Sebelumnya, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia menyayangkan sikap polisi dalam penanganan kasus-kasus penodaan agama. Menurut YLBHI, polisi masih tunduk pada tekanan massa.

“Polisi seringkali memproses kasus itu karena sudah viral,” kata Ketua YLBHI, Asfinawati, dalam peluncuran Laporan Penodaan Agama di Indonesia Sepanjang 2020 secara daring, Ahad, 4 Juli 2021.

Asfinawati memaparkan, YLBHI menemukan banyak kasus polisi mulai menangani tindakan penodaan agama karena lebih dulu menjadi polemik di media sosial. Polisi, kata dia, kemudian berdalih bahwa penangkapan itu dilakukan untuk menjaga ketertiban umum. Padahal, pada pasal 156 KUHP tidak ada penjelasan mengenai ketertiban umum atau viral yang bisa membuat seseorang dipidana.

Selain itu, Asfinawati menyebutkan ada pula kasus seorang pelaku dijemput paksa oleh sekelompok orang lalu dibawa ke kantor polisi. Dia menyayangkan kepolisian tetap memproses kasus tersebut.

Laporan YLBHI membeberkan bahwa hingga Maret 2020 terdapat 38 kasus penodaan agama. Sementara di akhir tahun 2020 terdapat 67 kasus. Dari 67 kasus itu, sebanyak 40 diproses. Dari 40 kasus, sebanyak 24 kasus polisi menyatakan proses hukum adalah bagian dari menjaga ketertiban agar masyarakat tidak main hakim sendiri.

Asfinawati mengungkap terjadi perluasan penggunaan pasal untuk perbuatan yang dianggap penodaan agama. Tidak adanya definisi yang jelas soal penodaan agama itu membuat penegak hukum cenderung dipengaruhi oleh desakan massa untuk kasus yang dianggap viral.

Menurut YLBHI, perluasan makna itu juga mempengaruhi maraknya penggunaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam kasus penodaan agama.  YLBHI menemukan ada tren penggunaan pasal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk menjerat para pelaku penodaan agama. Para pelaku banyak yang masih berusia remaja. [ ]

 

Editor: Ahmad Nurcholish

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed