by

Perusakan Mesjid Ahmadiyah, Banyak Dikecam dan Desakan Cabut Fatwa MUI

Kabar Damai | Minggu, 5 September 2021

Jakarta | kabardamai.id | Indonesian Conference and Religion and Peace (ICRP) mengecam keras aksi vandalism yang dilakukan orang-orang yang tergabung dalam Aliansi Umat Islam dengan merusak  masjid Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, Jumat, 3 September 2021.

Pernyataan tersebut disampaikan ICRP melalui pernyataan tertulis Sabtu, 4 September 2021 yang ditandatangani oleh Siti Musdah Mulia sebagai Ketua Umum dan Johanes Hariyanto sebagai Sekretaris Umum ICRP.

ICRP menilai aksi perusakan tersebut tidak dapat dibenarkan sama sekali baik secara konstitusi maupun aturan hukum yang berlaku. Kejadian naas tersebut justru mencederai amanat konstitusi UUD NRI 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dimana setiap orang diakui dan dilindungi hak kebebasan beragamanya.

“Tindakan keji tersebut juga tidak mencerminkan ajaran Islam yang rahmatan lil-alamin (rahmat bagi semesta alam), yang menghargai perbedaan dan menentang segala bentul kekerasan dan pengrusakan dengan alasan apapun, termasuk perbedaan pandangan atau aqidah (keyakinan),” terangnya.

ICRP juga meminta Pemerintah pusat (dhi Presiden dan jajaran terkait) agar memberikan sanksi tegas kepada Bupati Kabupaten Sintang dan Gubernur Kalimantan Barat yang telah berinisiatif menutup masjid JAI Sintang yang kemudian memicu sekelompok orang untuk melakukan tindakan pengrusakan lebih lanjut.

“Meminta Aparat Keamanan (POLRI/TNI) di Kabupaten Sintang maupun Provinsi Kalimantan Barat untuk menjamin keamanan dan keselamatan warga JAI di Sintang dan memastikan semua warga JAI terutama perempuan dan anak-anak tidak mengalami kekerasan dalam bentuk apapun, serta menangkap para pelaku perusakan dan memprosesnya sesuai hukum yang berlaku,” imbuhnya.

Baca Juga: ICRP: Cabut SKB Menteri Tahun 2008 Tentang Ahmadiyah dan Fatwa MUI Tahun 1980 dan 2005 yang Menyebut Ahmadiyah sebagai Aliran Sesat

Selain itu, ICRP juga mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia agar senantiasa menjaga keharmonisan dan kedamaian dalam bermasyarakat dan beragama dengan menghormati dan menghargai setiap perbedaan yang ada di antara kita. Tidak menjadikan perbedaan sebagai persoalan, melaionkan menjadi rahmat bagi kita semua.

Kecaman juga disampaikan Jaringan Gusdurian. Koordinator Jaringan Gusdurian, Alissa Wahid meminta Pemerintah Kabupaten Sintang memberi perlindungan terhadap warga Ahmadiyah untuk bisa menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman.

Menurut Alissa, Pemkab Sintang harus menjalankan amanat konstitusi dengan menghormati kebebasan beragama dan berkeyakinan setiap warganya.

“Mengecam tindakan sewenang-wenang Pemerintah Kabupaten Sintang yang menutup paksa tempat ibadah milik Jemaat Ahmadiyah,” kata Alissa dalam keterangannya, Jumat (3/9).

Alissa menilai pemerintah tak bisa menjadikan SKB 2 Menteri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, sebagai dasar untuk melarang ibadah. Sebaliknya, pemerintah semestinya bisa memfasilitasi jemaah Ahmadiyah untuk beribadah, termasuk melindungi mereka dari tindakan sewenang-wenang pihak lain.

 

Cabut SKB Menteri Tentang Ahmadiyah

Alissa juga mendesak Presiden Joko Widodo untuk mencabut SKB tentang pendirian rumah ibadah tersebut. Sebab, menurut Alissa, SKB Nomor 9 dan 8/2006 kerap menjadi dasar perusakan dan penutupan rumah ibadah secara paksa.

Alissa sekaligus juga mendesak pemerintah mencabut SKB 3 Menteri Nomor 3 Tahun 2008. SKB itu melarang kepada jemaah Ahmadiyah untuk menyebarkan dan mengajarkan agamanya.

Menurutnya, SKB tersebut selama ini rawan disalahgunakan untuk melakukan tindakan inkonstitusional terhadap penganut Ahmadiyah.

Alissa juga meminta tokoh agama untuk mengedukasi umatnya untuk menjaga semangat keberagaman. Ia meminta agar semua pihak mendorong pemerintah dalam menegakkan moderasi beragama di Tanah Air.

“Kebijakan Pemerintah Indonesia yang telah mendorong berbagai langkah moderasi beragama guna menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih harmonis perlu didukung oleh semua pihak, terutama para tokoh agama,” kata Alissa.

Selain SKB tentang pendirian rumah ibadah, tuntutan untuk mencabut SKM Menteri tentang Ahmadiyah juga mengemuka. ICRP, misalnya, meminta Kementrian Agama, Kementrian Dalam Negeri dan Kejaksaan Agung untuk mencabut SKB No. 3 tahun 2008,  No. Kep-033/A/JA/6/2008, dan Nomor 199/2008, tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau anggota Pengurus JAI dan Warga Masyarakat.

“Karena dalam implementasinya SKB tersebut kerap dijadikan dasar pelarangan aktifitas Ahmadiyah terutama oleh Pemerintah Daerah,” terang ICRP.

Desakan untuk mencabut SKB Menteri tersebut juga disampaikan oleh Jaringan Advokasi KBB melalui pernyataan sikapnya Jumat, 3 September 2021.

 

Desakan Cabut Fatwa MUI

Tak hanya 2 SKB tersebut yang diminta untuk segera dicabut. Desakan serupa juga ditujukan kepada Majelis Ulama Indoneaia (MUI) untuk menjabut fakwa mereka yang menyebut Ahmadiyah sebagai aliran sesat.

“Meminta MUI Pusat mencabut fatwa tentang Ahmadiyah. Karena selama ini fatwa tersebut selalu dijadikan dasar bagi sekelompok orang untuk melakukan tindak kekerasan terhadap Ahmadiyah di berbagai tempat. Fatwa tersebut sangat tidak cocok dengan konteks Indonesia yang mejemuk dalam hal agama maupun pandangan/keyakinan keagamaan,” tulis ICRP.

Tuntutan serupa juga disuarakat Jaringan Advokasi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan yang terdiri dari sejumlah lembaga, seperti: YLBHI, Paritas Institute, Yayasan Inklusif, HRWG, Serikat Jurnalis untuk Keberagaman  (SEJUK), KontraS, Imparsial, Yayasan Pantau, SobatKBB, SETARA Institute, Amnesty International Indonesia, Jaringan Gusdurian, dan LBH Jakarta.

 

KontraS Minta Aparat Beri Perlindungan

Sementara itu, atas peristiewa tersebut, meminta aparat keamanan di Sintang untuk memberikan perlindungan kepada Jemaat Ahmadiyah di wilayah tersebut.

“Aparat Keamanan di Sintang, Berikan Perlindungan Kepada JAI di Balaigana, Sintang! Hari ini, 3 September 2021, Jemaat Ahmadiyah di Balaigana Sintang sedang menghadapi tindakan keji dari kelompok intoleran, yang mengatasnamakan diri Aliansi Umat Islam,” katanya, sebagaimana dikutip dari akun Twitter @KontraS, Jumat, 3 September 2021.

Lebih lanjut, KontraS turut meminta perlindungan khusus kepada Kapolri, Kapolda Kalbar, Gubernur Kalbar, begitu juga Bupati Sintang, dan Komnas HAM Kalbar, agar adanya keadilan terhadap jemaat Ahmadiyah di Sintang dan segera menurunkan aparat keamanan guna menghentikan tindakan intoleransi kelompok tersebut.

KontraS menegaskan tindakan perusakan hingga pembakaran bangunan milik jemaat Ahmadiyah di Sintang adalah bentuk pelanggaran hukum.

“Untuk segera mengerahkan aparat keamanan guna menghentikan tindakan intoleran kelompok tersebut terhadap Komunitas JAI di Sintang. Tindakan yg dilakukan tersebut jelas hal-hal yang melanggar hukum, HAM & melecehkan institusi penegakan hukum itu sendiri,” tulisnya.

“Kelompok intoleran ini melakukan perusakan masjid milik JAI. Anggota JAI yang juga terdiri dari perempuan dan anak-anak terancam keamanannya,” tandasnya.

 

Mecinderai Nilai-nilai HAM

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai, aski perusakan masjid jemaah Ahmadiyah dan pembakaran bangunan di Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang tersebut dianggap bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. “Peristiwa tersebut telah mencederai nilai-nilai hak asasi manusia khususnya kebebasan beragama dan berkeyakinan dan hak atas rasa aman yang harus dihormati oleh setiap warga Negara Indonesia dan dilindungi oleh Negara,” kata Komisioner Komnas HAM Ulung Hapsara melalui keterangan pers tertulis yang diterima Kabar Damai, Jumat (3/9) malam.

Menurut Beka Ulung, peristiwa tersebut, bukan berdiri sendiri tetapi diawali dengan serangkaian kebijakan dan aktivitas, baik yang dilakukan oleh jajaran Forkompimda Kabupaten Sintang, maupun serangkaian ujaran kebencian dan ajakan kekerasan lewat internet.

Selama satu bulan terakhir, terang Ulung, Komnas HAM RI bersama pihak lain mencoba mencegah eskalasi konflik dan mengupayakan mediasi hak asasi manusia sebagai jalan penyelesaian.

“Tapi ternyata diabaikan karena ketidaktegasan Pemerintah Kabupaten Sintang dan aparat hukum terkait,” ungkap Ulung.

Komnas HAM meminta aparat penegak hukum untuk bertindak tegas kepada seluruh pelaku perusakan dan penyebar ujaran kebencian serta ajakan kekerasan di internet.

Selain itu, Komnas HAM juga meminta kepada aparat penegak hukum dan jajaran Pemerintahan Kabupaten Sintang untuk menjamin keamanan seluruh jemaah Ahmadiyah di Sintang sekaligus memulihkan seluruh hak konstitusional yang dimiliki. [ ]

 

Penulis: Ahmad Nurcholish

 

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed