by

Perusakan Masjid Ahmadiyah Sintang, Kemenag Akan Terjunkan Tim Bahas Solusi

Kabar Damai  | Selasa, 7 September 2021

Jakarta | kabardamai.id | Kementerian Agama (Kemenag) pekan ini akan menerjunkan tim ke Sintang, Kalimantan Barat untuk menghelat dialog dan mencari solusi atas konflik yang terjadi antara masyarakat dan jemaah Ahmadiyah.

Hal ini merupakan respons Kemenag atas peristiwa perusakan masjid oleh massa Aliansi Umat Islam milik jemaah Ahmadiyah di Kabupaten Sintang yang terjadi pada Jumat, 3 September 2021.

Menurut Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama Kemenag Nifasri menyatakan timnya akan menuju Sintang pada Kamis, 9 September 2021 mendatang.

“Kita Kamis besok ke sana mau ketemu pihak terkait. Gimana solusi penyelesaiannya. Kita dialog dengan pihak terkait, MUI, FKUB (forum kerukunan umat beragama), dengan Kemenag, Pemda dan tokoh masyarakat untuk cari jalan keluar,” kata Nifasri, Senin, 6 September 2021, seperti dikutip dari KompasTV.

Lebih lanjut, Nifasri menjelaskan perusakan tempat ibadah umat beragama tak dibenarkan dilakukan di Indonesia.

Baca Juga: Jaringan Masyarakat Anti Kekerasan Mengutuk Tindak Kekerasan Terhadap Jemaat Ahmadiyah

Bahkan, menurutnya perusakan masjid Ahmadiyah bagian dari pelanggaran atas regulasi yang sudah dibuat oleh pemerintah.

Adapun regulasi itu sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri yang mengatur bahwa masyarakat tak diperkenankan melakukan kegiatan melanggar hukum terhadap jemaah Ahmadiyah.

Perlu diketahui, SKB Nomor 3 Tahun 2008, Nomor Kep 33/A/JA/6/2008 Nomor 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota dan atau Anggota Pengurus Jemaah Ahmadiyah Indonesia dan warga masyarakat.

SKB tersebut telah diteken oleh Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Kendati demikian, Nafsiri menyebut pihaknya tak sekadar akan mempersilakan pihak kepolisian untuk menghukum para pelaku.

 

9 Orang Jadi Tersangka

Sementara itu, Polisi menetapkan sembilan orang sebagai tersangka dalam kasus penyerangan masjid milik jemaat Ahmadiyah di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.

Pada Minggu (5/9) lalu, sepuluh terduga pelaku ditangkap di Sintang. Sembilan di antaranya kini ditetapkan sebagai tersangka.

“Sudah ada sembilan yang ditetapkan sebagai tersangka,” kata Kabid Humas Polda Kalbar, Kombes Donny Charles Go saat dikonfirmasi CNN Indonesia, Senin, 6 September 2021.

Donny menyampaikan kesembilan tersangka itu saat ini menjalani penahanan. Dalam kasus ini, para tersangka dijerat dengan Pasal 170 KUHP.

“(Dijerat) Pasal 170 KUHP tentang perusakan barang secara bersama,” ucap Donny.

Di sisi lain, Donny tak menutup kemungkinan ada pelaku lain dalam kasus ini. Penyidik, lanjutnya, masih menyelidiki kasus tersebut. “Masih berproses,” ujarnya.

 

SETARA Institute: Menteri Tito Lembek!

Direktur riset SETARA Institute, Halili Hasan, menyoroti Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang belum memberikan respons terkait kasus perusakan tempat ibadah jemaah Ahmadiyah di Sintang, Kalimantan Barat. Menurutnya, Tito sangat lembek terkait hal tersebut.

“Bahwa kemendagri terutama pak Mendagri menteri Tito itu sampai detik ini tidak memberikan pernyataan. Tapi secara umum kalau kita lihat respons Kementerian Dalam Negeri ini bisa kita anggap itu pihak di pusat yang paling lembek lah,” kata Halili dalam konferensi pers bersama Komnas HAM secara daring, Senin, 6 September 2021.

“Jadi menteri dalam negeri paling lembek merespons tragedi 3 September itu,” sambungnya.

Halili menyebut, jika dilihat ada dua perspektif dalam dari konflik atau pelanggaran kebebasan beragama. Pertama  perspektif makro yang kedua perspektif makro mikro.

“Dalam artian kalo kita cek tentang kebebasan beragama dalam keyakinan pemerintah daerah itu aktor real pelanggaran kebebasan beragama. Jadi konteks makro semacam itu kementerian dalam negeri memang berada dalam posisi tidak boleh tidak dia harus mengambil peran yang besar gitu ya,” ujarnya.

Kedua soal perspektif makro kejadian di Sintang buka terjadi secara mendadak atau spontan. Menurutnya, hal itu telah terjadi secara resultan.

“Pasal 29 ayat 2 tegas mengatakan bahwa negara menjamin tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah menurut kepercayaan masing-masing. Masjid itu bagian dari peribadatan yang secara subtansi embeded kepada hak konstitusional dalam memeluk agama,” tandasnya.

 

Bareskrim Beri Asistensi

Penegakan hukum dalam peristiwa perusakan masjid Miftahul Huda yang dijadikan tempat ibadah jamaah Ahmadiyah oleh segerombolan orang intoleran disupervisi langsung oleh Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri.

Demikian disampaikan Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto kepada wartawan di Jakarta, Senin,  6 September 2021.

“Sudah ditangani oleh Polda Kalbar dengan asistensi Dittipidum Bareskrim Polri,” kata Agus.

Sehingga dengan demikian, kata dia, kasusnya tidak akan diambil alih oleh Bareskrim Mabes Polri, kecuali jajaran Polda Kalimantan Barat tidak mampu

“Kalau mereka mampu kenapa diambil alih, sementara kita asistensi dan siap backup bila ada permintaan,” ujarnya.

 

Sekjen NU: Kita Bukan Negara Barbar

Sebelumnya, Sekjen PBNU, Helmy Faishal Zaini, mengecam keras oknum yang mendalangi aksi perusakan Masjid Miftahul Hida, masjid tempat peribadatan umat Ahmadiyah di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.

Dalam keterangannya yang diterima media, Helmy menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan sebuah persoalan, bukan justru main hakim sendiri.

“Kami mengecam keras segala aksi perusakan, karena ini bertentangan dengan nilai agama, terlebih indonesia adalah negra hukum. maka mari kita selesaikan segala persoalan yang ada ini dengan musyawarah mufakat, bukan main hakim sendiri, karena kita bukan negara barbar, tapi kita adalah negara yang berasas pada hukum dan perundang-undangan,” ujarnya, Minggu, 5 September 2021.

Dia meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi. PBNU, kata dia, senantiasa mengajak masyarakat mengedepankan prasangka baik untuk membangun kebersamaan yang baik.

“Mari bangun dialog antar umat beragama, atau antar mazhab, agar kita senantiasa dapat hidup dalam satu ikatan kewarganegaraan sehingga kita dapat menyelesaikan persoalan ini dengan baik,” ujarnya.

Dia juga meminta aparat keamanan untuk mengusut dan menindak tegas seluruh oknum yang menyebabkan kerusakan Masjid Ahmadiyah, dan mengajak seluruh warga Indonesia untuk bersama menciptakan Indonesia yang lebih baik.

“Mari terus mejaga kesatuan bangsa dan bergandengan tangan untuk menciptakan indonesia yang lebih baik,” pungkasnya.

 

Editor: Ahmad Nurcholish

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed