by

Perusakan Masjid Ahmadiyah, Pemerintah Dinilai Gagal Lindungi Warga

Kabar Damai | Minggu, 5 September 2021

Jakarta | kabardamai.id | SETARA Institute menilai pemerintah gagal melindungi sekelompok warga negara Indonesia di Sintang, Kalbar yang diserang, dilanggar hak-hak konstitusional untuk beragama dan beribadah, serta direndahkan martabat kemanusiaannya hanya karena pilihan keyakinan berdasarkan nurani.

“Padahal, UUD 1945 menjamin hak-hak dasar tersebut. Dengan demikian, pemerintah pada dasarnya gagal menegakkan jaminan konstitusi,” kata Halili Hasan, Direktur Riset SETARA Institute dalam siaran Pers, Jumat (3/9) malam.

SETARA Institute juga mengutuk keras aksi kekerasan terhadap Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, Jumat (3/9) siang.

“Tindakan kekerasaan atas nama apapun merupakan kebiadaban, merusak kedamaian dalam tata kebhinekaan, dan oleh karena itu mestinya tidak dibiarkan oleh negara,” ujar Halili.

Dalam pandangan SETARA Institute, kejadian penyerangan itu merupakan kulminasi dari tiga faktor. Pertama, ketundukan pemerintah daerah kepada kelompok intoleran. Sudah sejak awal pemkab tunduk, mengeluarkan SKB Pelarangan Ahmadiyah atas tuntutan kelompok intoleran.

Kedua, dinamika politik lokal. Beberapa elite bermain-main politik dengan kelompok intoleran demi dukungan politik, terutama saat bupati sedang sakit dan wakil bupati diangkat menjadi pelaksana tugas (Plt).

Ketiga, kegagalan aparatur keamanan dalam mencegah terjadinya serangan dan menangani kekerasan yang dilakukan oleh penyerang di lokasi. Ancaman, intimidasi, dan indikasi kekerasan sebenarnya sudah mengemuka sejak jauh-jauh hari, terutama sejak awal Agustus.

“SETARA Institute mendesak aparat kepolisian untuk melakukan penegakan hukum yang adil dengan menetapkan para pelaku sebagai tersangka. Selain itu, aparat keamanan juga harus menjamin keamanan pribadi korban dari tindakan kekerasan lebih lanjut,” desak Setara Insitute.

SETARA Institute meminta pemerintah pusat, khususnya Kemendagri, Kemenag, dan Kejaksaan Agung untuk mengambil langkah-langkah serius dalam mencabut Surat Keputusan Bersama (SKB) Pelarangan Ahmadiyah.

Secara faktual, SKB tersebut telah memantik berbagai peristiwa pelanggaran hak dan kekerasan terhadap jemaat Ahmadiyah di sejumlah daerah di Indonesia.

Demikian pula, Kemendagri dan Kemenag harus mengambil langkah memadai dalam merevisi Peraturan Bersama Menteri (PBM) Dua Menteri tentang Pendirian Rumah Ibadah.

Kedua regulasi ministerial tersebut nyata-nyata bermasalah dari sisi substansi dan secara faktual telah dijadikan dasar pembenar dalam banyak peristiwa persekusi atas kelompok minoritas agama, termasuk terhadap jemaat Ahmadiyah.

 

Menag Minta Aparat Tindak Tegas

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengecam perusakan tempat ibadah jemaat Ahmadiyah di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat oleh sekelompok orang. Menurutnya, tindakan main hakim sendiri tidak bisa dibenarkan dan merupakan pelanggaran hukum.

“Tindakan sekelompok orang yang main hakim sendiri merusak rumah ibadah dan harta benda milik orang lain tidak bisa dibenarkan dan jelas merupakan pelanggaran hukum,” tegas Menag di Jakarta, Jumat, 3 September 2021.

Dilansir dari laman Kementerian Agama, menurut Menag, tindakan main hakim sendiri, apalagi dengan cara-cara kekerasan yang merusak rumah ibadah dan harta benda milik orang lain, adalah ancaman nyata bagi kerukunan umat beragama.

Baca Juga: Perusakan Mesjid Ahmadiyah, Banyak Dikecam dan Desakan Cabut Fatwa MUI

“Aparat Keamanan perlu mengambil langkah dan upaya yang tegas dan dianggap perlu untuk mencegah dan mengatasi tindakan main hakim sendiri,” tutur Menag, dkutip dari kemenag.go.id (3/9).

“Proses secara hukum. Para pelaku harus mempertanggungjawabjan perbuatannya di hadapan hukum, demi kepastian hukum dan keadilan,” sambungynya.

Menag meminta Pemerintah Daerah dapat menjalankan fungsinya untuk menjaga kerukunan umat beragama di daerah masing-masing. Hal itu sudah diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) No 9 dan 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat.

Pasal 24 dalam peraturan tersebut mengatur tiga hal berikut:

(1) Gubernur melaporkan pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pengaturan pendirian rumah ibadat di provinsi kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama dengan tembusan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, dan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat.

(2) Bupati/walikota melaporkan pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pengaturan pendirian rumah ibadat di kabupaten/kota kepada gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan setiap 6 (enam) bulan pada bulan Januari dan Juli, atau sewaktu-waktu jika dipandang perlu.

“Saya sudah minta Kakanwil Kalimantan Barat untuk berkoordinasi dengan pihak Pemda dan melaporkan update penanganan masalah yang terjadi serta langkah-langkah yang diambil dalam memelihara kerukunan umat beragama,” tandasnya.

 

Mahfud MD Minta Polisi Segera Usut Kasus Perusakan Masjid Ahmadiyah

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD meminta peristiwa penyerangan dan perusakan rumah ibadah milik jemaat Ahmadiyah di Sintang, Kalimantan Barat, segera diusut. Jumat, 3 Agustus 2021, ia pun menghubungi Kapolda dan Gubernur Kalimantan Barat untuk memastikan proses pengusutan berjalan.

“Saya sudah berkomunikasi dengan Gubernur dan Kapolda Kalimantan Barat agar segera ditangani kasus ini dengan baik, dengan memperhatikan hukum, memperhatikan kedamaian dan kerukunan, juga memperhatikan perlindungan terhadap hak azasi manusia. Semuanya harus ikut aturan hukum,” kata Mahfud MD dalam keterangan tertulis.

Ia menyebut Kapolda dan Gubernur sudah menangani masalah ini dan segera diselesaikan secara hukum. Karena itu, Mahfud meminta semua pihak agar bisa menahan diri. Terlebih karena ia menilai ini adalah isu yang sensitif.

“Kita hidup di negara kesatuan Republik Indonesia dimana hak-hak asasi manusia dilindungi oleh negara,” tandas Mahfud.

Mahfud pun mengingatkan semua pihak tentang penghormatan terhadap hak asasi manusia. Menurutnya, negara menjamin terhadap orang yang berusaha hidup dengan nyaman di daerah yang dia kehendaki. Apalagi kehadiran negara yang pertama adalah melindungi hak asasi menusia, martabat manusia.

Mahfud menerangkan dari perlindungan terhadap martabat manusia itu, Indonesia menggariskan apa tujuan bernegara dan kesejahteraan umum.

“Ini yang harus dijaga, keamanan dan ketertiban dan perlindungan terhadap orang yang berusaha hidup dengan nyaman di daerah yang dikehendaki,” ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut.

 

Amnesty Desak Pengusutan Kasus Perusakan Masjid Ahmadiyah

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mendesak pihak berwenang untuk mengusut kasus perusakan masjid milik komunitas Ahmadiyah di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.

“Pihak berwenang wajib segera melakukan pengusutan yang komprehensif, independen, imparsial, dan efektif terhadap kejadian ini dan membawa mereka yang bertanggungjawab ke pengadilan,” kata Usman dalam keterangannya, Sabtu, 4 September 2021.

Usman mengatakan, pihak berwenang seharusnya menjamin hak jemaat Ahmadiyah untuk beribadah sesuai agama dan kepercayaan mereka, serta melindungi mereka dari tindakan melawan hukum.

Usman juga menyayangkan tindakan Pemerintah Kabupaten Sintang yang sebelumnya menuruti ultimatum kelompok intoleran, dan menyegel Masjid Miftahul Huda yang tidak sesuai kewajiban mereka untuk melindungi hak asasi manusia.

Usman turut mendesak pemerintah pusat untuk tidak menutup mata terhadap kejadian ini, dan mengambil langkah nyata untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang.

“Pemerintah harus mengambil langkah-langkah efektif untuk memastikan bahwa seluruh anggota agama minoritas dilindungi dan dapat mempraktikkan keyakinan mereka secara bebas dari rasa takut, intimidasi, dan serangan,” ujarnya.

 

Menurut Usman, langkah pertama yang bisa diambil pemerintah pusat adalah dengan mencabut Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Tahun 2008 tentang Ahmadiyah.

 

Pasalnya, aturan tersebut kerap digunakan pemerintah daerah maupun kelompok intoleran sebagai pembenaran untuk melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga Ahmadiyah. [ ]

 

Editor: Ahmad Nurcholish

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed