by

Perusakan Makam dan Intoleransi di Kalangan Remaja

Kabar Damai I Selasa, 29 Juni 2021

Jakarta I kabardamai.id I Sejumlah 10 pelajar sekolah dasar (SD) merusak sejumlah makam di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Cemoro Kembang, Kota Solo.

Merespon hal tersebut, Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa’adi mengatakan, terjadinya perusakan makam Nasrani di Kota Solo oleh anak-anak, kembali mengingatkan jika intoleransi tidak mengenal usia.

“Ini juga bisa dipahami bahwa proses indoktrinasi sudah mulai menyasar kalangan generasi muda, bahkan anak-anak. Apalagi, proses infiltrasinya saat ini relatif lebih mudah, menembus batas-batas ruang kamar dan rumah seiring perkembangan teknologi informasi dan disrupsi informasi,” kata Zainut kepada Beritasatu.com, Rabu, 23 Juni 2021.

Untuk mengantisipasi hal serupa, Zainut mengatakan, pemerintah dan masyarakat perlu memasifkan konten-konten publikasi di media sosial yang mengusung semangat penguatan moderasi beragama.

Oleh karena itu, dilansir BeritaSatu.com, terkait dengan perbuatan anak-anak tersebut, Zainut menjelaskan, fokus Kementerian Agama (Kemenag) saat ini untuk melakukan pembinaan. Pasalnya, pelaku masih anak-anak, sehingga harus mendapatkan pembinaan agar bisa tumbuh menjadi pemuda yang toleran dan cinta Tanah Air.

“Kemag juga tengah mengampanyekan penguatan moderasi beragama dan itu dilakukan juga di level pendidikan anak. Pesan dan kontennya tentu disesuaikan dengan tahapan usia mereka,” ucapnya.

Baca Juga: Membangun Kepekaan HAM Demi Menangkal Intoleransi dan Ekstrimisme

Kendati demikian, Zainut juga menegaskan, lembaga yang terlibat pada perusakan makam Nasrani tidak terdaftar di Kemag sebagai Madrasah Diniyah, Taman Pendidikan Al Qur’an (PTA) atau pun pesantren.

“Informasi yang saya terima, istilah yang mereka gunaka adalah kuttab. Istilah kuttab belum dikenal atau digunakan sebagai nomenklatur lembaga pendidikan binaan Kementerian Agama,” tegas Zainut.

Kendati demikian, ia menuturkan, pihak Kemag dan Pemerintah Kota (Pemkot) Solo serta aparat setempat telah melakukan mediasi. Menurutnya, seharusnya setiap sekolah atau lembaga pendidikan dalam pendirian mestinya mempunyai izin, baik dari Kemag atau Dinas setempat. Dengan begitu, bisa diketahui keberadaannya untuk dilakukan pembinaan secara berkala.

“Jika tidak ada izin, apalagi mengajarkan materi yang intoleran, ya bisa dibubarkan. Kemag selama ini memanfaatkan peran pengawas pendidikan untuk melakukan monitoring, evaluasi dan pembinaan,” pungkasnya.

Anak-anak yang Jadi Sasaran Kelompok Konservatif

Menanggapi kasus yang sama, SETARA Institute menilai kejadian itu menjadi bukti masuknya narasi-narasi ekstremisme di kalangan usia muda, khususnya anak-anak.

Dilansir dari suara.com, Direktur Riset SETARA Institute Halili Hasan mengatakan, kelompok-kelompok konservatif tengah menyasar anak-anak. Kalau misalkan terus dibiarkan, dia mengungkapkan kekhawatiran adanya ancaman dalam jangka panjang terhadap kehidupan damai dalam keberagaman bakal meningkat.

“Dalam konteks tersebut, SETARA Institute mendesak agar pemerintah daerah memberikan perhatian serius terhadap persoalan penetrasi kelompok-kelompok konservatif ke dalam lembaga pendidikan, mengingat otonomi daerah telah mendesentralisasi urusan pendidikan, khususnya tingkat dasar dan menengah, kepada pemerintah daerah,” kata Halili dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 22 Juni 2021.

SETARA Institute juga menyampaikan apresiasinya atas ketegasan yang ditunjukkan Wali Kota dan Forkompimda Solo dengan langsung menutup lembaga pendidikan, tempat anak-anak tersebut menerima narasi-narasi intoleransi.

Namun, langkah itu dinilai belum cukup. Sebab, menurutnya, pemerintah setempat harus mengambil langkah yang lebih komprehensif dengan memetakan dan menangani secara presisi diseminasi narasi-narasi intoleransi dan radikalisasi melalui lembaga-lembaga pendidikan, dalam kerangka demokrasi dan negara hukum.

Atas adanya kejadian tersebut, SETARA Institute mendesak pemerintah pusat khususnya Kemdikbud-Ristek, Kemenag dan Kemendagri untuk tidak mengabaikan masuknya gerakan-gerakan anti kebinekaan ke lembaga dan lingkungan pendidikan formal dan informal.

Sekretaris Dewan Nasional Setara Institute, Benny Susetyo menyebutkan jika kasus perusakan makam ini membuktikan masih adanya sikap intoleransi yang bahkan sudah menyasar ke anak-anak.

“Tindakan intoleransi tidak sesuai dengan konstitusi bangsa dan negara Indonesia. Anak-anak bisa melakukan tindakan intoleransi, menggambarkan ada unsur kebencian terhadap agama tertentu yang diajarkan dalam sekolah mereka dan ini sangat berbahaya” ujar Romo Benny.

Romo Benny menyebutkan sudah seharusnya kita membenarkan sistem pendidikan agar bisa menghargai dan melihat perbedaan sebagai bentuk keberagaman bukan malah membencinya.

NU Dukung Langkah Hukum

Menanggapi kasus tersebut, Ketua Lembaga Pendidikan (LP) Ma’arif Nahdlatul Ulama (NU), Arifin Junaidi, mendukung langkah Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka untuk tetap memproses secara hukum para pelaku perusakan makam Kristen di Solo Jawa Tengah.

Meski telah ada mediasi dan kesepakatan antara keluarga yang dirugikan dan keluarga anak-anak perusak, Gibran bersikukuh proses hukum harus tetap berjalan.

“Penegakan hukum merupakan satu upaya untuk menekan tingkah para kelompok intoleran. Mereka semakin berani karena selama tidak diproses sesuai hukum yang berlaku,” kata Arifin kepada Beritasatu.com, Selasa, 22 Juni 2021 lalu.

Pihaknya sangat menyayangkan kelompok intoleran yang memanfaatkan anak-anak untuk kepentingan mereka. Akhir-akhir ini ada kecenderungan mereka menjadikan anak-anak sebagai sasaran untuk dijadikan pelaku perusak.

“Kami LP Ma’arif NU selalu merespons keras dan menolak materi ajar atau materi tematik, baik yang diterbitkan atau disetujui Kemdikbud atau Kemag. Memang ada revisi terhadap materi yang diprotes itu, tapi di kemudian hari muncul lagi di buku lain,” urai dia.

Menurut Arifin, lembaga, yayasan, atau sekolah yang mengajarkan intoleransi harus ditutup dan diproses hukum. Ia pun mengimbau kepada semua pihak, baik masyarakat, orang tua, guru, maupun instansi pemerintah untuk bersama-sama melakukan usaha sejak dini.

Semua sesuai dengan posisi dan porsi masing-masing untuk mencegah penanaman dan tindakan intoleransi.

“Kalau hal itu dibiarkan, bukan tidak mungkin terjadi disintegrasi bangsa dan negara,” tegasnya.

Muhammadiyah: Hormati Simbol Agama Lain

Ketua PP Muhammadiyah, Dadang Kahmad, sangat menyayangkan aksi intoleran tersebut.

“Anak-anak ini (entah) ada yang nyuruh atau inisiatif sendiri tetapi itu juga harus diberi pengertian tentang kerukunan hidup beragama, menghormati simbol-simbol agama lain,” ujar Dadang Kahmad kepada detikcom, Selasa, 22 Juni 2021.

Berbeda dengan NU, Dadang tak menginginkan kasus ini berlanjut ke kepolisian. Menurutnya, para guru dan bocah perusak makam tersebut cukup diberi pengertian.

“Kita perlu pendidikan masyarakat tentang kerukunan hidup beragama itu penting. Mereka jangan menganggap benar sendiri lalu melakukan intimidasi perlakuan diskriminasi termasuk perusakan simbol-simbol agama lain,” terang Dadang.

Pentingnya Pengajaran Nilai Toleransi Sejak Dini

Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Susanto menyayangkan kejadian perusakan 12 makam yang memicu kemarahan Walikota Solo Gibran. Namun, dikarenakan hal ini bersifat sensitif, Ia mengimbau agar semua pihak menyikapinya dengan bijak apalagi terduga pelaku perusakannya adalah anak-anak.

“Kami menyayangkan atas kejadian ini, namun semua pihak harus menahan diri agar tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi diduga pelakunya anak-anak,” kata Susanto kepada daulat.co di Jakarta, Jumat, 25 Juni 2021.

Wakil Ketua Lembaga Pendidikan Maarif PBNU 2015-2020 ini menyarankan kepada lembaga atau pihak yang menangani kasus tersebut untuk melakukan evaluasi serta memperkuat penanaman nilai-nilai karakter sejak dini sehingga kejadian-kejadian seperti itu tidak terulang kembali.

“Kejadian ini jadi bahan evaluasi bersama sehingga ke depan penanaman nilai-nilai karakter positif termasuk toleransi semakin dikuatkan. Agar anak tidak rentan melakukan tindakan yang tidak etis,” ujar Susanto.

Senada dengan Susanto, Ketua Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU) Tanggerang Selatan, Sefty Riyani, menganggap betapa pentingnya pengajaran nilai toleransi kepada anak sejak dini. Sebab, hal itu merupakan tanggung jawab bersama baik keluarga atau lembaga-lembaga yang berfokus menangani urusan itu untuk mencegah terjadinya kejadian yang tidak diinginkan seperti di Solo.

“Karena pelakunya ini anak-anak, jadi selain penegasan dari pihak keamanan yang paling penting adalah pendampingan dari lembaga-lembaga yang fokus terhadap perlindungan anak untuk lebih mengenalkan nilai-nilai toleransi antar-agama,” kata Sefty.

Sefty menuturkan bahwa saat ini sudah banyak lembaga-lembaga baik dari pemerintah maupun non-pemerintah yang berfokus pada isu keluarga dan anak salah satunya LKKNU yang bertujuan memberikan bimbingan dan pembinaan keluarga agar memiliki kesadaran dan sikap tanggung jawab terhadap eratnya hubungan bermasyarakat.

“Dalam modul parenting LKKNU ada materi tentang toleransi bagaimana caranya anak menghargai orang lain yang berbeda baik suku ataupun agama,” tuturnya. [beritasatu/suara.com/Daulat.co/detikcom]

 

Editor: Ahmad Nurcholish

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed