by

Permendikbudristek PPKS : Langkah Maju Perlindungan Korban Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi

Kabar Damai I Kamis, 04 November 2021

Jakarta I kabardamai.id I Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual (KOMPAKS) mengapresiasi penerbitan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Permendikbudristek 30/2021). Ini merupakan langkah maju negara menghadirkan perlindungan bagi korban kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi. Peraturan ini merupakan langkah strategis yang menunjukkan komitmen negara dan perguruan tinggi dalam merespon tingginya angka kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus.

Beberapa Laporan telah mengungkap fakta kekerasan seksual di perguruan tinggi, di antaranya adalah sebagai berikut:

  1. Survei #NamaBaikKampus, yang merupakan kolaborasi tiga media jurnalistik, yaitu Tirto, Vice Indonesia, dan The Jakarta Post, dan dilakukan pada 13 Februari s.d. 28 Maret 2019, menunjukkan terdapat 179 anggota sivitas akademika dari 79 perguruan tinggi di 29 kota di Indonesia mengaku pernah mengalami kekerasan seksual di kampusnya. Pelaku kekerasan seksual tersebut beragam, mulai dari dosen, mahasiswa,staf, pastor, warga di lokasi KKN, hingga dokter di klinik  Adapun mayoritas korban merupakan mahasiswa perempuan.
  2. Rilis Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) padabulan Oktober 2020 menunjukkan terdapat 27% aduan kasus kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi dalam rentang waktu 2015-2020. Angka tersebut merupakan puncak gunung es karena pada umumnya kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan cenderung tidak dilaporkan baik karena korban merasa malu, adanya relasi kuasa yang timpang antara korban dan pelaku, maupun akibat dari tidak tersedianya mekanisme pengaduan, penanganan, dan pemulihan bagi
  3. Menguatkan kedua data di atas, survei Direktorat Jenderal Kemendikbudristek(2020) mencatat 77% dosen mengatakan kekerasan seksual pernah terjadi di kampus. Namun, 63% dari mereka tidak melaporkan kasus tersebut karena korban merasa takut dan malu, serta belum adanya mekanisme yang jelas mengenai pelaporan, penanganan, pendampingan, dan jaminan atas hak-hak

Meski meresahkan, angka kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi selama ini tidak dapat menggambarkan secara keseluruhan jumlah kekerasan seksual yang terjadi, buruknya penanganan kasus yang dilakukan oleh kampus, dan dampak berkepanjangan bagi korban secara psikologis, fisik, ekonomi, dan akademik. Selama ini ketiadaan aturan mengenai penanganan kasus dan perlindungan korban kekerasan seksual menjadi alasan banyak perguruan tinggi di Indonesia yang belum menyusun peraturan internal mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

Baca Juga: Komnas Perempuan: Banyak Korban Kasus Kekerasan Seksual di Kampus Tidak Melapor

Adapun peraturan yang telah tersedia masih belum mampu memberikan perlindungan dan pencegahan terhadap potensi kekerasan seksual secara maksimal, baik secara substansi maupun implementasi. Berdasarkan permasalahan tersebut, kelompok masyarakat sipil mengadvokasikan peraturan perundang- undangan yang secara spesifik menyasar isu anti-kekerasan seksual di kampus. Segala hal yang diusung oleh masyarakat sipil dalam advokasi tersebut merupakan refleksi dari pengalaman korban dan penyintas kekerasan seksual di kampus di Indonesia yang dikecewakan oleh sistem yang kemudian menjadikan mereka korban untuk kedua kalinya.

KOMPAKS mencatat setidaknya terdapat 7 (tujuh) poin penting dari penerbitan Permendikbudristek PPKS, yakni:

  1. Mengisi kekosongan hukum perihal pencegahan, penanganan, dan perlindungan korban kekerasan seksual yang memprioritaskan kebutuhan dan keadilan bagi korban;
  2. Permendikbudristekini lahir dari pengalaman korban kekerasan seksual di pendidikan tinggi yang selama ini hilang karena diabaikan oleh negara dan kampus;
  3. Merumuskan definisi kekerasan seksual yang akomodatif didasarkan pada pengalaman korban serta mengatur bentuk-bentuk kekerasan seksual yang belum dimuat dalam peraturan perundang-undangan yangada;
  4. Memposisikan perguruan tinggi sebagai salah satu aktor kunci dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus karena selama ini telah absen dan gagal melakukan upaya-upayatersebut;
  5. Mengaturupaya pencegahan kekerasan seksual dengan melibatkan pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dalam peran pencegahan dan penanganan kekerasan seksual   melalui   berbagai   kegiatan;   seperti   pembelajaran   di   kelas, perumusan materi/modul ajar; penguatan tata kelola yang salah satunya dilakukan dengan pelatihan dan sosialisasi bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa; penguatan budaya komunitas salah satunya melalui edukasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual saat pengenalan kehidupan kampus; dan pembatasan pertemuan antara pendidik/tenaga kependidikan/mahasiswa di luar area kampus dengan alasan selain proses pembelajaran;
  6. Mengatur upaya penanganan melalui pendampingan dan perlindungan bagi korban dan saksi, pengenaan sanksi administratif bagi pelaku yang terbukti melakukan kekerasan seksual, dan pemulihan bagi korban yang secara keseluruhan implementasinya selama ini masih buruk;dan
  7. Membentuk Satuan Tugas yang didasarkan pada merit, transparansi, dan partisipasi sivitas akademika untuk menindaklanjuti kekerasan seksual yang dilaporkan, menyusun pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, dan

Dengan diterbitkannya Permendikbudristek PPKS ini diharapkan dapat menjadi dasar dan acuan bagi sistem pelaporan dan penanganan kasus kekerasan seksual serta perlindungan dan pemulihan bagi korban yang lebih memadai, serta dapat mengurangi risiko terjadinya kekerasan seksual di kemudian hari. Sehingga kampus dapat benar-benar menjadi ruang aman bagi seluruh sivitas akademik di seluruh perguruan tinggi di Indonesia.

Lebih lanjut, KOMPAKS juga mendorong percepatan pelaksanaan Permendikbudristek PPKS ini di perguruan tinggi untuk merespons kasus kekerasan seksual yang sedang terjadi serta mendorong Kementerian lain untuk mencontoh langkah baik yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan merumuskan aturan serupa di wilayah kekuasaan masing-masing. Kami juga berharap Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) terpacu untuk menunjukkan Komitmennya dalam memastikan kebutuhan perlindungan warga negara dari kekerasan Seksual dengan segera menyelesaikan pembahasan dan mengesahkan RUU TPKS yang memuat pasal-pasal dengan perspektif yang berpihak pada keadilan dan perlindungan bagi korban.

Demikian pernyataan sikap ini kami buat sebagai bentuk solidaritas terhadap korban kekerasan seksual. Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual (KOMPAKS) adalah jaringan yang terdiri dari 101 lembaga, kolektif, dan organisasi yang fokus pada upaya pemberian informasi dalam konteks peningkatan pengetahuan publik mengenai kekerasan seksual.

 

Narahubung:

+6282111935395

+6281231887187

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed