by

Permendikbud 30/2021 Atur Relasi Kuasa, Upaya Melindungi Korban Kekerasan Seksual dari Ancaman

Kabar Damai I Selasa, 16 November 2021
Jakarta I kabardamai.id I Kasus kekerasan seksual di lembaga pendidikan meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini mendorong Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim, untuk menerbitkan Permendikbud, Riset dan Teknologi No. 30 pada tahun 2021.

Regulasi yang bermanfaat dan bermanfaat di media sosial mengatur kerja jejaring sosial. Kekerasan seksual (PPKS) di perguruan tinggi. Salah satu poin dari regulasi tersebut adalah isu ketimpangan relasi kuasa yang menjadi akar dari kekerasan seksual di kampus.

Kita mungkin pernah mendengar tentang kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang yang status atau kedudukannya lebih tinggi dari korban.

Misalnya, seorang siswa dilecehkan secara seksual oleh seorang guru, dengan ancaman nilai karena instruktur memiliki kendali penuh atas hal itu.

Adanya ketimpangan relasi kuasa yang membuat korban merasa tertekan, bahkan takut untuk melapor.

Pelanggar status tinggi memiliki kekuatan lebih untuk mengatur lingkungan mereka, yang membuat korban jarang dapat dipercaya dan bahkan disalahkan.

Permendikbud No. 30/2021 memastikan adanya pendekatan tegas dalam kasus-kasus seperti ini.

“Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan dan/atau menyerang tubuh dan/atau fungsi reproduksi seseorang karena kekuasaan dan/atau hubungan gender yang tidak egaliter”, baca l’ pasal 1 Permendikbud, Penelitian dan Teknologi 30/2021.

Baca Juga: Pakar Hukum: Yang Yang Sebut Permendikbud PPKS Membiarkan Seks Bebas, Itu Tak Berdasar!

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa definisi kekerasan seksual juga merupakan perilaku yang disebabkan oleh ketidakseimbangan relasi kuasa.

Dilansir di Kompas.com, hasil penelitian Resource Development Center for the Elimination of Violence against Women yang dilakukan oleh Rifka Annisa pada tahun 2018 menjelaskan bahwa ada keterkaitan antara kekuatan hubungan dengan kekerasan seksual.

Hubungan kekuasaan yang tidak setara adalah salah satu penyebab utama kekerasan seksual.

Defirentia One Muharomah, juru bicara Rifka Annisa, menyatakan bahwa rasa kekuasaan memberi kesan kepada pelaku bahwa korban diberdayakan.

Berkat kedudukan ini, penulis juga tidak bersalah ketika melakukan kekerasan seksual terhadap korban.

“Banyak pemerkosaan yang pelakunya adalah ayah kandung, teman, pacar, tetangga, guru, dosen dan kerabat yang sebenarnya diketahui oleh korban,” kata Defi.

Mengetahui korban sampai pada titik kelemahan memungkinkan penyerang untuk bertindak tidak normal dan mengancam korban.

Dengan No. 30/2021 dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, relasi kuasa yang timpang tidak akan memiliki kekuatan untuk mengintimidasi korban.

Korban yang melapor atau yang menjadi saksi dilindungi secara hukum dari ancaman yang berkaitan dengan hubungan kekuasaan.

Ketentuan ini menjadi sangat penting mengingat banyaknya kasus serupa di Indonesia.

Kini, banyak kelompok perempuan yang sedang berjuang menyuarakan pentingnya Permendikbud Nomor 30/2021.

Pasalnya, aturan ini ditentang oleh banyak netizen di media sosial akibat adanya tuduhan menghalalkan zina atau seks bebas di lingkungan kampus.

Menanggapi tuduhan tersebut, Nadiem Makarim angkat bicara pada konferensi pers yang digelar hari Jumat (12/11/2021).

“Kalau misalnya ada perkataanperkataan di dalam ini yang bisa melegalkan atau mungkin menghalalkan tindakantindakan asusila, itu sama sekali bukan maksud dari permen ini,” tegas Nadiem.

“Fokus daripada permen ini adalah korban. Harap dipahami bahwa kami melihat semua ini dari sudut pandang korban, ”tambahnya.

Banyak tokoh masyarakat juga turut menyuarakan pesan-pesan positif dan mendukung para korban. ungkapkan pendapat Anda di jejaring sosial.

Penulis: Ai Siti Rahayu
Diolah dari berbagai sumber

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed