Hasil Studi: Perlu Lebih Banyak Perempuan dalam Suatu Dewan Direksi Perusahaan

Kabar Puan110 Views

Prancis | kabardamai.id | Sebuah studi baru yang dilakukan para peneliti di NEOMA Business School di Kota Reims, Prancis, menemukan bahwa lebih banyaknya perempuan yang terlibat di dewan direksi perusahaan mengarah pada kinerja dan efisiensi organisasi/persusahaan yang lebih baik.

Hasil studi tersebut juga memaparkan, dengan adanya perempuan di dewan direksi perusahaan juga menawarkan manajemen pemasukan perusahaan yang lebih real atau less earnings management, yang mengacu pada penggunaan teknik akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan yang nampak selalu dan terlalu bagus.

Lebih lanjut, laporan tersebut juga menambahkan bahwa hal tersebut hanya akan terjadi di negara-negara dengan tingkat kesetaraan gender yang lebih tinggi, seperti Skandinavia. Sedangkan di negara-negara dengan ketidaksetaraan gender yang lebih besar, seperti Jepang, India, dan Cina, direktur perempuan tampaknya memiliki pengaruh yang lebih kecil terhadap kinerja perusahaan.

“Direktur perempuan, dalam masyarakat yang lebih setara gender, memiliki keterampilan dan pengaruh yang lebih besar karena akses yang lebih baik ke peluang pendidikan dan pekerjaan, serta dinamika rapat yang lebih bersahabat,” papar Profesor Samia Belaounia, Ran Tao, dan Hong Zhao, yang melakukan penelitian tersebut.

“Jika suatu masyarakat memiliki sikap bias terhadap perempuan, sulit untuk percaya kalau sutradara perempuan akan memiliki suara di antara rekan laki-laki mereka,” tambah mereka.

Para peneliti berargumen bahwa temuan tersebut berupaya untuk meningkatkan representasi perempuan di jajaran dewan melalui undang-undang tentang kuota harus dilakukan sejalan dengan tindakan substantif untuk memastikan kesetaraan sosial-ekonomi dan pendidikan yang lebih besar bagi perempuan.

Baca Juga : Pernyataan Sikap Komnas Perempuan pada Keputusan 3 Menteri Penggunaan Pakaian Seragam Dan Atribut Di Sekolah

Studi yang diterbitkan dalam International Business Review ini mengamati 1986 firma publik di 24 negara atau wilayah, antara 2007 dan 2016. Riset ini keluar setelah Jerman mengumumkan akan meluncurkan skema wajib, yang telah disepakati para politisi, yang memaksa perusahaan resmi untuk memiliki setidaknya satu perempuan di dewan direksi mereka.

Franziska Giffey, Menteri Federal Jerman untuk perempuan, mengatakan kesepakatan itu menjadi terobosan bersejarah sekaligus memberikan contoh bagi masyarakat modern yang berkelanjutan.

Sementara itu, sebuah studi baru-baru ini yang dilakukan The Equality Trust, menemukan bahwa jaringan bisnis jalanan di Inggris memberikan bonus yang lebih besar kepada karyawan laki-laki daripada karyawan perempuannya. Para peneliti juga melaporkan kesenjangan upah berdasarkan gender belum mengalami kemajuan yang berarti.

Studi tersebut juga mengungkapkan peningkatan sebesar 179% dalam kesenjangan bonus rata-rata berdasarkan gender di perusahan-perusahaan yang bersedia menunjukkan laporan pemberian gajinya.

Aturan Inggris, yang mewajibkan perusahaan swasta yang mempekerjakan lebih dari 250 orang untuk merilis angka kesenjangan upah gender mereka, ditangguhkan oleh pemerintah pada awal tahun 2020 karena pergolakan akibat virus corona.

Stella Creasy, anggota parlemen dari Partai Buruh untuk Walthamstow, baru-baru ini mengatakan kepada The Independent bahwa pemerintah telah seolah angkat tangan atau tidak membuat prioritas lagi dalam mengatasi kesenjangan upah berdasarkan gender serta kurangnya kemauan politik dalam pemerintahnya untuk mengatasi masalah tersebut. [HH/diterjemahkan dari Independent.co.uk]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *