by

Peristiwa Mangkuk Merah 1967

-Kabar Utama-220 views

Oleh: Dimas Gilang A

Pada akhir tahun 1967 hingga beberapa bulan setelahnya menjadi masa-masa mencekam bagi warga keturunan Tionghoa di Kalimantan bagian utara dan barat. Terjadi pengusiran dan massal. Ribuan orang peranakan Tionghoa tewas dan puluhan ribu lainnya terpaksa mengungsi dan tidak sedikit yang mengungsi pun meregang nyawa.

Jauh sebelum peristiwa kelam itu, sebelum wilayah yang dekat dengan perbatasan Malaysia ini tercemar aroma politik, warga Dayak dan kaum peranakan Tionghoa hidup dan damai. Bahkan, kedua etnis berbeda tersebut sudah menjalin persaudaraan yang kuat. Namun, hubungan harmonis antara warga Dayak dan Tionghoa itu sirna setelah terjadinya Gerakan 30 September 1965. Citra Presiden Sukarno karena pertimbangan membela Partai Komunis Indonesia (PKI).

Di sisi lain, pengaruh Soeharto semakin menguat dan merusak total terhadap mereka yang terlibat dalam gerakan tersebut. Di tingkat nasional akhirnya sampai juga ke Kalimantan bagian utara atau yang dulu masih termasuk wilayah Kalimantan Barat. Ini akhirnya membuahkan peristiwa yang kelam dalam sejarah Indonesia, Peristiwa Pembantaian Mangkuk Merah. Pihak tentara disinyalir berada di balik peristiwa yang terjadi pada 1967.

Sejak awal dekade 1960-an, Presiden Sukarno mengobarkan semangat ganyang Malaysia yang dianggap antek Inggris berambisi membentuk Federasi Malaysia. sebagian besar warga Kalimantan Utara, terutama dari kalangan peranakan Tionghoa, yang tinggal di dekat perbatasan samping menolak keras rencana Federasi Malaysia. Presiden kemudian mengirimkan salah seorang Menteri Negara di Kabinet Dwikora I, Oei Tjoe Tat, ke perbatasan utara Kalimantan untuk menggalang kekuatan dalam rangka kampanye ganyang Malaysia.

Oei Tjoe Tat yang kebetulan juga keturunan Cina memperoleh sambutan meriah dari masyarakat setempat. Buah hasil kunjungan Oei Tjoe Tat maka dibentuklah baris daftar atas izin pemerintah pusat. Organisasi baris yang banyak diminati warga, pihak yang bergabung bukan saja warga Kalimantan Utara, melainkan juga para pemuda dari Singapura, Brunei Darussalam, bahkan dari Malaysia yang tidak setuju dengan rencana pembentukan Federasi Malaysia, seperti ditulis Oei Tjoe Tat dalam Memoar Oei Tjoe Tat, Pembantu Presiden Soekarno (1995: 144).

Baca Juga: Ikhtiar Menjadikan Kalimantan Barat Kota Layak Anak

Barisan sukarela atau gerilyawan yang dibentuk antara lain Pasukan Rakyat Kalimantan Utara (Paraku) yang dikombinasikan dengan Pasukan Gerilya Rakyat Sarawak (PGRS) pada tahun 1964. Pasukan gabungan ini kemudian dikenal dengan sebutan PGRS/Paraku, yang anggotanya didominasi oleh orang-orang keturunan Tionghoa yang tinggal di negara-negara serumpun. Untuk mempersiapkan Malaysia, angkatan perang Indonesia menyiapkan pangkalan militer utama di Kalimantan Barat. Wilayahnya antara lain Sambas, Bengkayang, Ledo, Sanggau Ledo, Putusibau, dan batas kota-kota lainnya.

Namun, kampanye kontra Malaysia pada akhirnya menguap. Memanasnya situasi dalam negeri Indonesia seiring terjadinya peristiwa G30S 1965 membuat Sukarno berada di ujung tanduk. Angin politik pun berganti arah. Kubu komunis yang semula bebas bergerak dengan bebas untuk menjepit dan mendapati masa-masa paling suram. Soeharto yang berhasil mengendalikan seluruh jejaring negara untuk mengganyang PKI sampai ke akar-akarnya. PGRS/Paraku pun kena imbasnya.

Militer yang mulai meninggalkan Sukarno pun mendapat momen yang tepat, menggerakkan massa Dayak untuk membasmi PGRS/Paraku, termasuk dari peranakan Tionghoa yang sebenarnya tidak terkait atau bahkan tidak terkait dengan masalah ini. PGRS/Paraku yang sebelumnya dibentuk atas izin Sukarno, menyasar militer Indonesia lantaran terus diburu dengan tudingan pro-komunis. lapangan Juli 1967, kaum gerilyawan menyerbu lapangan udara TNI-AU di Singkawang dan Sanggau Ledo, Kalimantan Barat. Menurut catatan Indonesia Merdeka terbitan Sekretariat Negara (Volume 14, 1995: 641), serangan tersebut menunjukkan empat orang anggota militer. Selain itu, 154 pucuk senjata dan amunisi TNI juga berhasil direbut.

Namun, upaya militer untuk membalas para gerilyawan yang mengalami kesulitan. Superman melalui tulisan “Peristiwa Mangkuk Merah di Kalimantan Barat Tahun 1967″ ( Jurnal Historia , Februari 2017:6) mengungkapkan, terbatasnya pihak militer setempat, dalam maupun jumlah personel, memicu kendala serius. Pemerintah pusat yang kala itu berada dalam kendali Soeharto pun bereaksi. Ancaman PGRS/Paraku yang berbaur dengan kelompok-kelompok komunikasi sudah sangat mengkhawatirkan. Sehingga, segera memutuskan pengiriman bantuan. MD La Ode dalam Politik Tiga Wajah (2013:121) mencatat, setidaknya ada sembilan kesatuan militer yang diperbantukan untuk membasmi PGRS/Paraku dalam rangkaian Operasi Sapu Bersih.

Kondisi mulai mengarah pada ancaman konflik SARA. Terjadinya pembunuhan orang Dayak yang belum diketahui pelakunya di daerah Ledo, Seluas, Pahauman, Bengkayang, dan hampir di seluruh wilayah yang terdapat komunitas etnis Cina. Untuk menjadikan PGRS/Paraku militer sebagai pelaku pembunuhan. Aroma politisasi sangat kental dalam konflik di Kalimantan barat dan kala. Masyarakat Dayak yang sudah telanjur murka kemudian untuk membalas dendam, dengan dukungan penuh dari TNI yang juga menginginkan pembasmian gerilyawan PGRS/Paraku. Sehingga tragedi berdarah dikenal dengan Peristiwa Mangkuk Merah.

Penulis: Dimas Gilang A, Mahasiswa

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed