by

Peraturan Wajib Jilbab Sebabkan Tekanan Psikologis

Kabar Damai | Jumat, 19 Maret 2021

 

Jakarta | kabardamai.id | Peraturan wajib jilbab yang “sewenang-wenang dan diskriminatif” di sejumlah sekolah negeri di Indonesia telah menyebabkan tekanan psikologis bagi siswi dan guru perempuan yang menolaknya, demikian laporan Human Rights Watch (HRW).

Sejumlah  korban — di antaranya ada yang beragama Islam — dilaporkan mengalami depresi dan berusaha bunuh diri setelah mendapat tekanan keluarga dan lingkungan.

Laporan setebal 98 halaman, berjudul “’Aku Ingin Lari Jauh’: Ketidakadilan Aturan Berpakaian bagi Perempuan di Indonesia,” mendokumentasikan bagaimana berbagai peraturan yang mewajibkan anak perempuan dan perempuan untuk mengenakan jilbab, busana Muslim yang menutupi kepala, leher, dan dada.

Human Rights Watch menerangkan sejarah bermacam  peraturan wajib jilbab dan bagaimana perundungan yang terjadi secara luas untuk memakai jilbab telah menyebabkan tekanan psikologis pada perempuan dan anak perempuan.

Anak yang tidak patuh dengan jilbab dipaksa keluar sekolah atau mengundurkan diri di bawah tekanan, sementara pegawai negeri perempuan kehilangan pekerjaan mereka atau mengundurkan diri untuk menghindari tuntutan terus-menerus memakai jilbab.

“Sejumlah peraturan dan kebijakan di Indonesia sudah terlalu lama memberlakukan aturan busana yang diskriminatif terhadap perempuan dan anak perempuan di sekolah dan tempat kerja. Ini melanggar hak mereka untuk bebas dari pemaksaan dalam beragama,” kata Elaine Pearson dari HRW, Kamis (18/3).

“Pemerintah pusat, provinsi, dan daerah seyogianya hentikan berbagai praktik diskriminatif ini dan membiarkan perempuan dan anak perempuan memakai apa yang mereka pilih tanpa mengorbankan hak mereka atas pendidikan atau pekerjaan,” lanjut Elaine.

Laporan ini diterbitkan hampir sebulan setelah pemerintah menerbitkan Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri yang melarang aturan busana sekolah, menyusul protes siswi Kristen yang dipaksa berjilbab di sebuah sekolah negeri di kota Padang.

“Pemerintahan Jokowi harus memegang teguh dan menegakkan SKB Tiga Menteri ini yang melarang pemaksaan jilbab, dan kemudian melangkah lebih jauh dengan mengakhiri semua peraturan yang diskriminasi gender di sekolah atau tempat kerja,” terang Elaine Pearson.

HRW mendokumentasikan banyak kasus di mana para siswi dan guru beragama Kristen dan non-Muslim lain dipaksa memakai jilbab. Di Indonesia, istilah “jilbab” biasanya dipadukan dengan rok panjang dan kemeja lengan panjang. Dalam Bahasa Inggris, penutup kepala ini lebih dikenal dengan istilah hijab.

Dalam laporannya, HRW menyebut, sejak 2001, berbagai pemerintah daerah telah mengeluarkan lebih dari 60 peraturan untuk menegakkan apa yang mereka klaim sebagai “busana Muslimah.” Sebagian besar dari hampir 300.000 sekolah negeri di Indonesia, terutama di 24 provinsi berpenduduk mayoritas Muslim, mewajibkan anak-anak perempuan beragama Islam untuk mengenakan jilbab sejak sekolah dasar.

Baca juga: Jilbab, Diskriminasi, dan Provokasi

“Setiap ada pelajaran agama, dan kapanpun pak guru agama Islam menghampiri, dia bertanya kenapa anak saya tidak berjilbab,” cerita seorang ibu dari siswi SMP Negeri di Yogyakarta kepada HRW.

Guru itu bahkan bertanya “Besok jilbabnya dipakai ya?” Putri saya hanya menjawab, “Ya, baik.” Tapi begitu dia pulang, dia cerita pada saya soal ketidaknyamanannya, “Mengapa mereka seperti itu ya, Ma?”

Sejak 2014 hingga tahun ini, HRW melakukan wawancara antara lain 140 siswi, guru perempuan di beberapa sekolah negeri di kota di Sumatera, Jawa dan Sulawesi, yang sebagian besar mengalami tekanan psikologi, bahkan dilaporkan ada yang berusaha bunuh diri.

Laporan ini juga merekam kasus remaja dan perempuan yang mengalami body dysmorphic disorder — gangguan psikologis dengan perasaan merasa kurang pada penampilan diri akibat perundungan dan intimidasi terus-menerus.

“Peraturan-peraturan ini merupakan serangan atas hak dasar kebebasan beragama, berekspresi, dan privasi,” ungkap Andreas Harsono dari HRW Indonesia.

Aturan busana yang dianggap diskriminatif itu juga disebutnya sebagai serangan atas kemampuan perempuan memperoleh pendidikan, pekerjaan, dan jaminan sosial.

Menurut Andreas, tidak semua korban diskriminasi aturan busana ini menyatakan siap apabila jati dirinya diungkap dalam laporan HRW.

“Sebagian korban takut, trauma,” katanya.

HRW mencatat, pada tahun 2014, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan aturan seragam sekolah di mana digambarkan “busana Muslimah” dengan rok panjang, kemeja lengan panjang, dan jilbab.

Ia memberi kesan bahwa itulah satu-satunya pilihan bagi para gadis Muslim. Aturan itu mendorong dinas pendidikan di daerah untuk memperkenalkan peraturan-peraturan baru, yang pada gilirannya, mendorong ribuan sekolah negeri, dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, untuk menulis ulang tata terbit seragam sekolah, yang mewajibkan jilbab bagi Muslimah.

Mohammad Nuh, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang menandatangani peraturan tahun 2014, mengatakan kepada HRW bahwa peraturan itu memberi dua pilihan: kemeja lengan panjang, rok panjang dan jilbab, atau seragam tanpa jilbab.

Dia mengatakan, “Saya membuat peraturan itu. Tapi jilbab tidak wajib. Tidak ada kata wajib di sana.” Dia menekankan bahwa setiap siswi Muslim seharusnya bisa memilih apakah akan memakai jilbab atau tidak.

Banyak kepala sekolah mengakui bahwa aturan itu tidak mewajibkan jilbab, namun keberadaan gambar dalam peraturan tersebut, memungkinkan sekolah untuk menekan siswi Muslim memakai jilbab.

Berikut kesaksian dua orang korban dan satu orang yang merekam kasus-kasus perundungan dialami beberapa korban. Mereka memberikan kesaksian kepada HRW dan BBC News Indonesia kemudian mewawancarai mereka secara terpisah, Rabu (17/03):

 

Kisah Nadya Karima Melati: ‘Saya Lepas Jilbab, karena Ini Tubuh Saya Sendiri’

“Hei, jilbabnya mana!” Ucapan sang guru saat dirinya menjadi siswa SMA Negeri II di Cibinong, Kabupaten Bogor, terus membekas — hingga kini, 10 tahun kemudian.

Saat itu, Nadya Karima Melati, kelahiran 1994, mengaku dirinya sudah mempertanyakan mengapa perempuan harus menutup rambutnya dengan sehelai kain. Itulah sebabnya, dia kemudian beberapa kali melepas jilbabnya saat di lingkungan sekolah.

Lalu, “Hei, jilbabnya mana! Itu [guru] sambil nunjuk-nunjuk [ke muka saya],”Nadya — panggilan akrabnya — menghela napas panjang.

“Itu selalu diulang-ulang dan dijadikan alat untuk mendisplinkan murid perempuan di sekolah,” ungkapnya kepada BBC News Indonesia, Rabu (17/03) malam, melalui zoom.

Nadya, yang beragama Islam, mengaku dirinya “dijebak” dengan aturan yang tidak tertulis di sekolahnya yang mengharuskan siswa perempuan harus berjilbab.

“Kata-kata ‘jilbabnya mana’, itu benar-benar jadi alat untuk mendisiplinkan tubuh dan mengunci perempuan dalam ruangnya yang akhirnya membuat dia tidak bisa kemana-mana,” kata Nadya.

Karena tidak suka dan tidak pernah menerima ‘kewajiban’ berjilbab di sekolah, Nadya acap mencopotnya di lingkungan sekolah. Ketika didamprat gurunya, barulah dia memakainya lagi.

“Dan ketika aku ke luar pintu gerbang [saat pulang sekolah], aku buka lagi,” kali ini dia seraya tertawa.

Dia menyebut keterpaksaannya mengenakan jilbab di masa SMA itu sebagai “konformitas”.

Itu dilakukannya karena itu satu-satunya “cara untuk diterima masyarakat” yang mewajibkan jilbab.

Namun, tekanan masyarakat tentang ‘kewajiban jilbab’ terus menghantuinya, hingga dia memasuki bangku kuliah di jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Indonesia.

“Puncak depresinya ketika akhir semester, ketika aku memutuskan melepas jilbab,” ujarnya. “Dan itu guncangan besar, karena aku betul-betul dikucilkan lingkungan.”

Kepada tim peneliti HRW, Nadya mengaku dirinya pada masa itu “harus bolak-balik ke psikolog-psikiater” karena “percobaan bunuh diri” karena ditekan dan diintimidasi akibat membuka jilbab

Toh Nadya terus melawan. Di akhir masa kuliahnya, dia “sengaja” mengambil kajian tentang Islamologi untuk skripsinya. Pilihan intelektual ini ditempuhnya “demi melawan argumentasi jilbab adalah suatu yang wajib.”

“Kita harus memberi pemahaman, bahwa kalau lepas jilbab dan perempuan memiliki tubuhnya sendiri, itu tidak apa-apa. Kalau kamu kelihatan rambutmu, kamu tetap jadi perempuan, dan tidak ada kategori antara perempuan baik dan tidak baik-baik. Semua perempuan adalah manusia,” tandas Nadya.

 

‘Anak Saya diminta Pakai Jilbab, karena Rambut Bisa Timbulkan Hasrat Seksual’

BBC mengisahkan, di sebuah kota di pulau Jawa, seorang ibu yang putrinya mengalami perundungan akibat didiskriminasi lantaran menolak berjilbab seperti dituntut sekolahnya, meminta agar jati dirinya dan anaknya disembunyikan.

Di awal wawancara, Rina — bukan nama sebenarnya — menyebut dirinya Muslim, tapi memilih tidak berjilbab, meski dulu sempat mengenakannya.

Kemudian dia menggarisbawahi bahwa dia dan suaminya tidak pernah memaksa “anaknya mengenakan jilbab atau melarang mengenakan jilbab”. Mengenakan jilbab adalah pilihan, sebagaimana dia memahami agamanya, ujarnya.

“Ini sekaligus agar anak kami bisa belajar untuk punya pilihan, dan bisa ambil keputusan menyangkut dirinya,” katanya.

Dia kemudian menyebut apa yang disebutnya prinsip bahwa jilbab tidak boleh dilarang dan sebaliknya jilbab tidak boleh dipaksakan.

Dari cara pandang seperti ini, Rina bisa memahami ketika anaknya mau melepas jilbab ketika mau melanjutkan ke sebuah SMP negeri — setelah sebelumnya mengenakannya.

Namun di sinilah awal masalah timbul. Guru agama di SMP negeri itu mendorong putrinya agar mengenakan jilbab.

“Teman-temannya juga mulai bertanya ‘kenapa kamu tidak pakai jilbab'”? Ungkapnya. Situasi ini kemudian membuat anaknya “tidak nyaman”.

Rina dan suaminya kemudian menemui kepala sekolahnya dan memperoleh kepastian bahwa mengenakan jilbab bukanlah kewajiban. “Tetapi disarankan memakai jilbab.”

Akhirnya dicapai kompromi: Putrinya hanya mengenakan jilbab pada saat pelajaran agama. Rina dan anaknya sepakat.

Tetapi sang guru agama tetap gencar menyatakan ‘dosa kalau perempuan tidak menutup aurat’. Rina menyebut hal ini berlangsung terus-menerus hingga anaknya naik kelas dua.

Suatu saat anaknya mencurahkan isi hatinya kepada sang ibu, setelah gurunya menyebut “rambut bisa menimbulkan hasrat seksual” sehingga mengenakan jilbab itu merupakan kewajiban.

Dalam perkembangannya, guru agama — yang juga wali kelas — terus mengecek agar sang anak mengenakan jilbab, tidak semata saat mengikuti pelajaran agama. “Ini terus menerus,” katanya.

Akibatnya, “anak saya merasa tidak konfiden, dan selalu mempertanyakan ‘kenapa saya tak mengenakan jilbab, kok jadi masalah’, ‘kenapa perempuan yang pakai jilbab dapat mencegah birahi yang memandangnya.'”

“Dia bahkan bertanya ‘kenapa Islam menjadi diskriminatif terhadap perempuan’,” ungkap Rina.

Di sini dia memberikan pemahaman bahwa ada interpretasi yang dominan dan represif terhadap agama.

“Anak saja menjadi marjinal dari komunitas sekolahnya itu, dia merasa lain sendiri,” katanya. Dia kemudian hati-hati membangun pertemanan. “Ini berat buat anak seusia dia.”

Lantas bagaimana kisah selanjutnya? Silakan klik https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56425516

 

Penulis: A. Nicholas

Editor: –

Sumber: HRW Indonesia (hrw.org) | bbc.com

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed