by

Perancang UU dan Perda Jadi Ujung Tombak Implementasi Pancasila

Kabar Damai | Jumat, 7 Mei 2021

Sumsel | kabardamai.id | Pelaksana Tugas Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Ani Purwanti mengakui perancang peraturan Perundang-undangan serta Peraturan Daerah merupakan ujung tombak dari implementasi nilai-nilai Pancasila.

“Saya merasa bersyukur adanya perancang karena menjadi ujung tombak dari pengimpletasian nilai-nilai pancasila pada peraturan-peraturan daerah”, ucapnya pada acara Rapat Koordinasi Pendalaman Materi Perancangan Peraturan Daerah di Sumatera Selatan Senin, (3/5), seperti dikutip dari bpip.go.id.

Diwartakan laman resmi BPIP, menurutnya Pancasila merupakan dasar negara yang merupakan sumber dari struktur hukum yang dimana semua produk perundang-undangan harus bersumber pada Pancasila.

Baca Juga: Ketum Matakin: Pancasila Harta yang Paling Berharga

“Regulasi UUD menguatkan UUD Nomor 12 tahun 2011 tentang peraturan perundang-undangan yang telah direvisi dengan UUD Nomor 15 tahun 2019”, ujarnya.

BPIP memiliki tugas utama mengiplementasikan Pancasila dalam segala aspek dan termasuk di dalam peraturan Perundang-undangan.

“Dan kami telah melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan bersama fakultas hukum di seluruh indonesia, namun dari hasil kajian masih banyak yang belum sesuai dengan nilai-nilai Pancasila”, tegasnya.

 

Perda Tak Boleh Bertentangan dengan Pancasila

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Sumatra Selatan Siar Hasoloan Tamba, S.H, .M.M menegaskan produk hukum tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, Serta peraturan lainnya.

“Saya tegaskan produk hukum di daerah tidak boleh bertentangan dengan Pancasila mahupun Undang-undang”, tegasnya.

Maka dari itu ia mengimbau kepada perancang peraturan daerah untuk aktif dalam pembuatan produk hukum yang sesuai dengan Pancasila.

“Mari kita lebih aktif dalam pembuatan produk hukum yang sesuai, terutama di daerah”, imbaunya.

Pelaksana Tugas Kepala Bidang Hukum Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan Yulizar mengatakan pentingnya harmonisasi dalam merancang suatu produk hukum.

“Harmonisasi itu merupakan penyelarasan dari suatu rencana produk hukum agar produk hukum itu bisa dimanfaatkan pemerintah daerah dan bisa diterapkan di masyarakat”, ujarnya.

Hal tersebut sebagai upaya antisipasi terbenturnya kepentingan dan benturan dengan peraturan Perundang-undangan.

“Hal ini agar tidak ada benturan kepentingan dan benturan dengan peraturan Perundang undangan”, terangnya.

Hadir dalam acara tersebut Direktur Kelembagaan dan Rekomendasi Drs. R DM Johan J Mulyadi, MH, Akademisi (pengkaji) Fakultas Hukum Universitas Lampung Dr. HS Tisnanta, SH, MH dan para perancang peraturan Perundang-undangan dan penyuluh hukum di Sumatera Selatan.

 

Segregasi Sosial

Sebelum,nya, dalam acara yang dihelat BPIP dua tahun silam, Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum, menyampaikan bahwa Peraturan Daerah yang bertentangan dengan Pancasila menciptakan segregasi sosial atau pemisahan masyarakat semakin tajam.

Hal itu disampaikan di sela-sela Seminar Nasional Analisis dan Sinkronisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia Tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), pada tanggal 13-15 Desember 2019 di Jakarta.

Dilansir dari indonews.id, Liona menerangkan, Peraturan Perundangan mulai dari tingkat nasional sampai dengan tingkat daerah (Perda) yang bertentangan dengan Pancasila menciptakan segregasi sosial berdasarkan agama yang semakin tinggi dan tajam. Tentu hal ini, katanya, bertentangan dengan hak asasi manusia dan nilai-nilai Pancasila yang sudah tertanam dalam kehidupan masyarakat Indonesia bahkan sejak sebelum bangsa ini berdiri.

Karena itu tidak mengherankan jika terjadi ketegangan yang menyinggung ras, etnis terlebih agama, begitu cepat mempertajam potensi konflik horizontal, sehingga mengancam Persatuan dan Kesatuan Indonesia.

Liona, yang juga alumnus Lemhannas RI Angkatan 58 mengemukakan dalam seminar hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen-dosen Fakultas Hukum seluruh Indonesia terungkap bahwa pada umumnya para legislator terlebih legislator di daerah dalam membuat peraturan tidak menggunakan prinsip-prinsip sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 2 UU ini secara eksplisit menyebutkan bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum Negara. Artinya bahwa setiap sila dari Pancasila merupakan bagian yang terintegrasi satu dengan yang lainnya, dan dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara harmonis.

Kemudian Pasal 5 UU diatas menegaskan bahwa asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yaitu kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan.

Sedangkan Pasal 6 ayat (1) mengenai asas materi muatan juga mencerminkan nilai-nilai Pancasila yaitu pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, Bhinneka Tunggal Ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, serta keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, menurut Liona ada ratusan produk peraturan daerah tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan ini, bahkan hanya berdasarkan keyakinan agama tertentu serta bias gender. [ ]

 

Penulis: Ahmad Nurcholish

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

News Feed