by

Peran Serta Pegawai BUMN dalam Cegah Paham Radikalisme di Lingkungan Kerja

Kabar Damai | Rabu, 22 September 2021

Jakarta | kabardamai.id | Munculnya aksi radikalisme dan terorisme di lingkungan masyarakat menjadi perhatian besar bagi banyak kalangan. Sifatnya yang mampu melahirkan teror dan kekhawatiran di masyarakat tentu menjadi tanggung jawab bersama, baik pemerintah maupun masyarakat untuk menanggulanginya.

Karena sifat ideologi radikal terorisme ini mampu menyebar dan memapar tanpa pandang suku, ras dan agama, bahkan intelektualitas. Bahkan penyebaran virus tersebut bisa terjadi di lingkungan kerja, tak terkecuali di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana kita maklumi bersama belakangan ini.

Melansir Pusat Media Damai BNPT, hal tersebut disampaikan Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Brigjen. Pol. R. Ahmad Nurwakhid dalam kesempatannya saat menjadi narasumber pada acara yang diselenggarakan oleh PT Kimia Farma secara daring dengan tema “Reinforcement wawasan Kebangsaan dan Pencegahan Paham Radikalisme di Lingkungan Kerja”, yang berlangsung pada Jumat, 17 September 2021.

“Saya mengingatkan bagaimana sebelumnya, indeks Masyarakat Indonesia yang terpapar ‘virus’ ideologi radikal terorisme di tahun 2012 adalah 55% dan persentase tersebut menurun seiring dengan berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme, Jadi pegawai BUMN pun saya minta juga harus militan dalam mencegahan penyebaran paham radikal terorisme di lingkungan kerjanya,” ujar Nurwakhid, dikutip dari damailahindonesiaku.com (20/9).

Hingga pada akhirnya menurut Nurwakhid terbit Undang-undang nomor 5 tahun 2018 tentang tindak pidana terorisme dan survey di tahun 2019 menunjukkan angka indeks potensi ideologi radikal terorisme menurun menjadi 38%. Setelah itu kembali menurun hingga 12,2% setelah survey di tahun 2020.

Baca Juga: Strategi Tangkal Pegawai BUMN Terpapar Paham Radikalisme

“Tahun 2018 begitu sudah diundang kan menjadi Undang Undang terorisme nomer 5 tahun 2018 ketika disurvey di tahun 2019 turun dari angka 55 % menjadi 38 %. Dan alhamdulillah doa masyarakat Indonesia bersama tahun 2020 kita survey kembali di akhir tahun kemudian kita publish di tanggal 19 Desember 2020 ada di angka 12,2 %. Nah 12,2% ini dari penduduk Indonesia tidak hanya yang mengatas namakan agama tapi juga politik separatis dan lain sebagainya, nah ini lebih dari 30an juta” ungkapnya.

Hal itu menunjukkan hasil yang signifikan dalam penanggulangan terorisme. Namun hal tersebut masih menjadi tanggung jawab yang belum selesai, karena diantaranya masih banyak yang terpapar virus radikal terorisme bahkan di lingkungan tak terkecuali pegawai perusahaanBadan Usaha Milik Negara ( BUMN ).

 

Bermula dari Distrust terhadap Pemerintah

Alumni Akpol tahun 1989 ini menerangkan, sifat virus ideologi radikal yang acap kali berangkat dari distrust terhadap pemerintahan mampu memnggiring siapapun masuk ke dalam jurang perpecahan hingga terpaparnya pada ideologi radikal terorisme, tak terkecuali bagi para pegawai BUMN.

“Kecenderungan membangun distrust, karena memang ini gerakan politik. Nah ini yang perlu kita waspadai di BUMN. Di perusahaan BUMN ini ada 9,1% nah ini sebarannya disitu di ASN ada 19,4% bahkan di TNI-POLRI sekitar 3-4%. Ini jadi bukti bahwa virus itu bisa mengena siapa saja tidak melihat suku, ras, agama dan lain sebagainya” ujar mantan Kapolres Jembrana ini.

Oleh karena itu mantan Kadensus 88/Anti Teror Polda DIY ini berpesan bahwa mencegah risiko dari ideologi radikal terorisme ini menjadi tugas bersama, tidak hanya TNI, Polri, namun juga BUMN. Karena saat ini Indonesia sudah memiliki Perpres nomor 7 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Penanggulangan dan Pencegahan Ekstremisme terkait dengan Terorisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

“Tentunya ini menjadi PR kita semua dalam hal ini BUMN dan lain sebagainya karena kita sudah punya Perpres nomor 7 tahun 2021 tentang RAN PE”.

Untuk itu perwira tinggi yang pernah menjabat Kapolres Gianyar ini meminta kepada semua segenap warga bangsa Indonesia termasuk pegawai BUMN untuk menjaga Pancasila serta kearifan lokal berupa silaturahmi dan gotong royong.

“Kita jaga selalu soliditas TNI POLRI, kementerian lembaga, BUMN semuanya harus solid. Dan tentunya kita selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk persatuan kedamaian bangsa Indonesia,” ujarnya mengakhiri.

 

BNPT Kerjasama FKPT dengan Penyintas dan Tokoh Agama

Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memberikan kepedulian yang tinggi terhadap penyintas dan mitra deradikalisasi. Melalui Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT), BNPT mengadakan kegiatan “Kolaborasi Penyintas” Dalam Pencegahan Terorisme Melalui FKPT Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda, 18 September 2021.

Dilansir dari PMD BNPT, kegiatan tersebut diselenggarakan  dengan tujuan menjalin kerjasama dan komunikasi antara FKPT dengan penyintas serta stakeholder terkait dan menggelorakan prinsip bela negara dalam pencegahan paham radikal terorisme di provinsi Kalimantan Timur.

Boy menjelaskan selama ini BNPT memiliki program kerja dan telah menginisiasi pertemuan pelaku dan penyintas karena sebagai perwakilan negara, BNPT bertanggung jawab melindungi penyintas namun juga memiliki komitmen untuk mengubah pelaku untuk dapat kembali memiliki pemahaman yang benar dan menjadi orang berguna.

“Jadi, negara menugaskan kami untuk bertanggung jawab kepada keduanya, kepada korban sebagai warganegara yang harus dilindungi dan kepada pelaku agar kembali ke masyarakat dan menjadi orang yang berguna” ujar Kepala BNPT, Komjen Pol. Dr. Boy Rafli Amar, M.H, dalam siaran pers, Sabtu, 18 September 2021.

Dalam pertemuan ini dibahas program-program capaian kinerja yang telah dilaksanakan FKPT Kalimantan Timur serta pelibatan penyintas dalam pencegahan aksi terorisme. Boy Rafli mengapresiasi kinerja FKPT serta mengingatkan agar semua tokoh agama memiliki hubungan baik agar terhindar dari narasi pemecah belah.

“Tentu kita tidak ingin mispersepsi antara tokoh agama karena kita menyadari kemajemukan yang kita miliki di Indonesia. Semua tokoh agama perlu bersatu karena pelaku kejahatan terorisme sering menggunakan teks narasi keagamaan,” terangnya.

Boy juga menyampaikan bahwa anak muda pengguna internet rentan disusupi paham yang dapat mengubah karakter dan berharap agar tidak ada lagi pelaku aksi terorisme akibat propaganda seperti Zaskia Aini.

“Jangan ada lagi Zaskia Aini lain yang menjadi korban propaganda dari orang yang mengedepankan intoleransi,” ujar Komjen Boy.

Sementara itu dalam sambutannya, Ketua FKPT Kalimantan Timur, H. Ahmad Jubaidi, S.Sos., M.Si. menyampaikan bahwa FKPT Kaltim sejauh ini telah aktif dalam pencegahan paham radikal melalui pelibatan dalam pekan orientasi mahasiswa dan terlibat dalam forum kebangsaan.

“FKPT Kaltim selalu diundang pekan orientasi mahasiswa dengan materi toleransi serta merupakan bagian dari sinergitas forum kebangsaan (plat merah) di Kalimantan Timur” ungkap Ahmad.

Hadir dalam acara ini Sekretaris Utama BNPT, Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi serta jajaran, Perwakilan dari MUI, PW NU, PW Muhammadiyah dan perwakilan Duta Damai Dunia Maya Regional Kaltim serta penyintas. [damailahindonesiaku.com]

 

Editor: Ahmad Nurcholish

 

 

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed