Peran Perempuan dalam Kelestarian Hutan Alam

Kabar Puan132 Views

Kabar Damai  | Sabtu, 20 Maret 2021

 

Jakarta | kabardamai.id | Peran perempuan dalam kelestarian hutam alam tak dapat diabaikan begitu saja. Perempuan telah memiliki andil  besar sebagai agen perubahan sekaligus penjaga kelestarian hutan alam yang menjadi sumber penghidupan masyarakat.

Perlindungan terhadap hutan alam, salah satunya di Papua, menjadi penting karena hutan Papua merupakan rumah bagi ratusan masyarakat adat yang kehidupannya bergantung pada hutan.

“Perlu ada langkah korektif atas kebijakan masa lalu yang tidak menghormati hak asasi masyarakat hukum adat dan lingkungan hidup”, ucap Sandrayati Moniaga, Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM RI saat menjadi narasumber dalam diskusi yang berjudul “Kepemimpinan Perempuan dalam Konservasi, Pertanian, dan Mata Pencaharian di Tanah Papua” secara daring melalui aplikasi Zoom pada Senin (15/03).

Siskusi yang diselenggarakan oleh EMPU, Komunitas Fesyen Berkelanjutan dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional 2021 ini disambut baik oleh Sandra.

Bukan rahasia umum, perempuan tidak hanya bertugas di ranah domestik, tetapi juga ikut berkontribusi dalam ranah ekonomi, sosial, dan politik. Demikian pun perempuan adat yang tidak hanya mengatur urusan dapur, tetapi juga menjadi aktor di belakang layar yang ikut mempengaruhi keputusan adat. Sayangnya, peran di belakang layar itu membuat mereka terbatas aksesnya sehingga suara dan prioritas mereka kurang terdengar.

Perempuan adat dibekali pengetahuan ekologi tradisional secara turun-temurun terkait tata kelola sumber daya, konservasi hutan, pertanian dan mata pencaharian. Ketika terjadi perubahan iklim atau perusakan hutan yang berimplikasi pada lingkungan, maka yang pertama kali menjadi korban adalah perempuan.

Dalam kesempatan itu, Sandra mencetuskan jika perlu adanya pengarusutamaan perspektif gender dalam semua program Pemerintah Daerah Papua dan Papua Barat terkait pengelolaan sumber daya alam, termasuk konservasi dan pertanian. “Perlu identifikasi hak-hak khusus perempuan terkait konservasi, pertanian dan mata pencaharian, serta sejauh mana Negara menghormati dan melindungi hak-hak tersebut”, pungkas Sandra.

Naomi Marasian, Aktivis perempuan Papua yang turut hadir menjadi narasumber mengungkapkan jika kedudukan hak perempuan adat dalam komunitas adat terbatas. Perempuan adat memiliki hak yang sama dalam kepemilikan tanah, namun jika mereka menikah atau meninggalkan wilayahnya maka tanah tersebut tidak dapat diwariskan kepada anak cucunya.

“Hanya pada hak pengelolaan atau pemanfaatan, maka ini bisa diwariskan sebagai lahan garapan kepada anak cucunya, tetapi tidak bisa dipindahtangankan kepada pihak lain”, jelas Naomi, kutip komnasham.go.id (17/3).

Kekuatan ekonomi masyarakat adat ada di perempuan adat karena sebagian besar warisan adat dikelola oleh mereka. Peraturan ketat yang diberlakukan dalam masyarakat adat ini tidak lain bertujuan untuk menjaga warisan adat mereka. Namun, setidaknya mereka harus dilibatkan dalam proses keputusan terkait penggunaan tanah dan sumber daya alam dalam hal pembangunan dan investasi.

“Jangan sampai merugikan masa depan generasi dan menambah beban kerja bagi perempuan adat”, lanjutnya.

Naomi menegaskan jika perempuan adat adalah bagian dari komunitas adat yang tidak terpisahkan dari ikatan sejarah, sosial serta budaya dalam keluarga, suku dan bangsanya. Perempuan adat bagian dari identitas budaya yang harus dijaga, dirawat, dihargai dan dihormati secara adat dan secara konstitusi oleh Negara.

 

Arti Hutan Bagi Rakyat Papua

Bagi masyarakat adat Papua, hutan dan tanah itu diibaratkan sebagai íbu. Ia menyediakan makan dan minum di kehidupan sehari-hari, bahan untuk membuat rumah hingga peralatan, serta menjadi sumber obat-obatan tradisional.

Maka berdasarkan wilayah di mana ia tinggal, masyarakat adat Papua secara kearifan lokal membagi zona ekologi tradisional sesuai pemanfaatannya. Tanah, hutan dan air (darat dan laut) adalah identitas dan jati diri, karena itu harga diri masyarakat adat akan sangat lengkap jika mampu mengatur kepemilikan (hak) dan penggunaan sumber daya ini dengan baik.

Sistem pemerintahan adat, seperti diulas Grenpeace Indonesia,  terdapat struktur yang secara khusus berwenang mengatur hak-hak kepemilikan yang berlaku turun temurun (warisan) di setiap keluarga/marga dan juga mengatur sumber daya yang dikelola untuk kepentingan bersama di dalam suku tersebut. Hukum adat mengakui sistem ini agar tidak terjadi pelanggaran atas hak dan batas yang sudah disepakati turun temurun.

Baca Juga : Merayakan Hari Perempuan  Internasional dengan Refeleksi Diri

Pengakuan hukum adat atas konsep hak milik dan pengaturan pengelolaan sumber daya alam serta keanekaragaman hayati ini membuat  suku dan marga terikat dan sangat bergantung pada ketersediaan dan keberlanjutan sumber daya tersebut.

Meski melimpah atas sumber daya alam, namun masyarakat adat Papua hingga saat ini belum memiliki kepastian akses untuk mengelola hutan adatnya, sehingga membuat posisi tawar mereka lemah secara hukum terkait kedudukan hak atas tanah dan sumber daya alam yang dimiliki dan dikuasainya selama turun-temurun. Situasi ini membuat begitu mudahnya pemerintah memberikan hak pengelolaan atau Izin Usaha Perkebunan dan Hak Guna Usaha (HGU) kepada swasta perkebunan sawit dan Hasil Pengusahaan Hutan/Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Alam.

 

Pengakuan yang Berjalan Lambat

Meski Mahkamah Konstitusi telah menyatakan ‘’hutan adat bukan hutan negara’’ (Putusan MK No. 35 Tahun 2012). Kemudian ditindaklanjuti Permendagri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan Masyarakat Hukum Adat, namun pengakuan hak masyarakat adat di Tanah Papua berjalan sangat lambat.

Hingga kini hanya terdapat dua kabupaten yang mengakui secara hukum keberadaan masyarakat adat-nya yaitu; Masyarakat Adat Moi (Kabupaten Sorong) sekaligus dengan wilayah adatnya, kemudian pengakuan bagi 9 sembilan suku beserta wilayah adatnya di Kabupaten Jayapura.

Pengakuan hak masyarakat adat atas tanah dan wilayah adatnya merupakan bentuk perlindungan terhadap hak-hak mereka. Ia  memberikan posisi tawar yang sejajar saat pemerintah, investor maupun pihak luar lainnya yang ingin bermitra dengan masyarakat adat membangun tanah Papua.

Tanpa pengakuan tersebut dipastikan posisi masyarakat adat secara hukum sangat lemah sehingga investasi atau kegiatan pemanfaatan sumber daya alam cenderung merugikan masyarakat asli Papua. [ ]

 

Penulis: A. Nichols

Editor: –

Sumber: komnasham.go.id | greenpeace.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *