by

Peran Masyarakat Adat dalam Pembangunan di Tanah Papua

Kabar Damai | Sabtu, 07 Mei 2022

Biak | kabardamai.id | Yakob Fiobetauw Ketua Dewan Adat Suku Sentani, melihat selama ini  pihak pemerintah tidak pernah membangun proses komunikasi yang baik dengan massyarakat adat dan agama dalam proses pembangunan yang terjadi di Tanah Papua, khususnya di daerah Kota Jayapura serta suku Sentani.

“Penyelenggara, pemerintah, tidak membangun komunikasi yang sangat baik antara adat dan pemerintah, sehingga pada proses pembangunan yang terjadi justru malah salah sasaran dan tidak berhasil menyentuh masyarakat adat,” ungkap Yakob Fiobetauw, saat diwawancari langsung di Hotel Swissbell Biak, Sabtu (30/04/2022).

Akibat tidak adanya komunikasi antara pemerintah, masyarakat adat dan agama yang terjalin dengan baik, pada akhirnya  keributan dan konflik terjadi di berbagai daerah.

Yakob menambahkan, “Banyak sekali palang memalang yang terjadi di Sentani dan seluruh daerah di Tanah Papua,  selain itu kita juga dapat melihat  melalui media massa bagaimana pemberitaan mengenai keributan yang terjadi, hal ini menandakan bahwa pendekatan pembangunan tidak menyentuh kepada masyarakat adat yang merupaka tuan diatas negerinya sendiri.”

Baca Juga: Toni Wanggai: Membangun Papua Berbasis Budaya, Agama dan Kemanusiaan

“Oleh sebab itu, kami mengharapakan seharusnya pemerintah sebagai pelaku proses pembangunan dan pelaksana, mereka harus mengakomodir semua pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan tanah, air dan udara yang ada di Tanah Papua, supaya proses ini tidak salah sasaran dan juga bisa dilaksanakan dengan benar-benar menyentuh kepada masyarakat bawah,” terang Yakob.

Masyarakat Adat Sentani di Kabupaten Jayapura merupakan pemilik tempat yang menjadi pusat proses pembanguan.

Menurut Yakob, pandangan masyarakat Adat Sentani perlu diperhatikan dengan baik, karena mereka semua  adalah pemilik aset yang  dimanfaatkan oleh pemerintah. Aset tersebut berupa  aset tanah, aset air, aset dusun dan lain sebagainya.

Demi melancarkan proses pembangunan, Masyarakat adat Sentani sepakat akan memberikan yang terbaik untuk pembanguann kedepan. Namun, pada  kenyataannya yang terjadi adalah kesalahan pemerintah karena mereka mengabaikan masyarakat adat dan melakukan proses pemabngunan secara sepihak. Hal ini menimbulkan banyak persoalaan.

“Untuk kedepan, jika ingin proses pembangunan berjalan dengan baik, pemerintah harus duduk bersama dengan masyarakat adat dan agama dalam melakukan proses pembangunan, semuanya harus dibicarakan dengan jelas supaya masyarakat tahu jika ada pembangunan dan apa saja kerja-kerja pembangunan yang sedang dilakukan,” imbuhnya.

Yakob juga mengungkapkan bahwa Konferensi Analisis Papua Strategis yang dilaksanakan di Biak, 28-30 April 2022 adalah kegiatan yang bermanfaat.  Banyak rencana dan solusi dari permasalahan di Papua yang dirumuskan dalam konferensi tersebut.

Yakob juga berharap pihak pemerintah, dari pihak penegak hukum, KPK atau kepolisian dan lainnya dapat bekerja sama dengan baik dalam menagani kasus-kasus yang disebabkan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Semua pihak harus bergerak  cepat mengatasi oknum  tersebut  sebelum terjadi hal hal yang tidak diinginkan.

Terkahir melalui Konferensi Analisis Papua Strategis, Yakob melihat  banyak rencana  peraturan baik  yang sudah dirumuskan bersama.

“Saya berharap rencana baik ini supaya diterjemahkan kepada masyarakat sehingga masyarakat juga tahu mengenai rencana baik tersebut. Dengan begitu kita semua terlibat dan mengetahui bagaimana  pembanguna akan dilakukan, ke arah mana dan sampai mana. Kita harus menciptakan suasana damai dengan pendekatan kepada masyarakat adat dan agama dalam proses pembangunan,” tutupnya.

 

Penulis: Ai Siti Rahayu

 

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

News Feed