by

Peran dan Kewajiban Menegakkan Keadilan dan Membela yang Lemah

Kabar Damai I Senin, 04 Oktober 2021

Jakarta I kabardamai.id I Keadilan merupakan salah satu tema yang cukup banyak ditegasan dan jadi inti tugas suci (risalah) para nabi, sebagaimana hal itu ditegaskan oleh para ulama dalam menafsirkan berbagai ayat Kitab Suci. Berkenaan dengan ini, al-Qur`an telah banyak menggariskan.

Sesungguhnya Allah memerintahkan keadilan dan kebaikan, dan pemberian perhatian kepada kaum kerabat. Dan Dia melarang dari hal-hal yang keji dan jahat. Dan memberi kamu sekalian petunjuk, agar kiranya kamu merenungkan,” [QS. al-Nahl: 90].

Ust. Muhammad Isnur, Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menegaskan betapa sentralnya nilai keadilan itu dalam masyarakat seperti apa yang ditegaskan oleh Ibn Taimiyah misalnya,

“Jika urusan dunia ini diperintah dengan keadilan, maka masyarakat akan menjadi sehat, biar pun terdapat keburukan moral pribadi para penguasa. Dan jika urusan dunia ini diperintah dengan kezhaliman, maka masyarakat akan runtuh, tanpa peduli kesalehan pribadi para penguasa yang tentunya akan diberi pahala di akhirat nanti. Maka urusan dunia akan tegak dengan baik karena keadilan, sekalipun tidak ada keagamaan; dan akan runtuh karena kezhaliman, sekalipun disertai dengan Islam.”

Dalam kehidupan kenegaraan kita, prinsip keadilan merupakan titik sentral dan utama, bukan hanya dalam semangat mengapa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Tetapi juga berkenaan dengan pandangan dasar dalam Pancasila, prinsip keadilan disebutkan dalam rangka “kemanusiaan yang adil dan beradab” dan “keadilan sosial”.

“Fakta ini menunjukkan tingginya cita-cita keadilan dalam konsep kenegaraan kita. Bahkan dengan jelas disebutkan bahwa keadilan sosial bagi seluruh) rakyat merupakan tujuan negara kita,” ujar Muhammad Isnur, dalam khutbah virtual  yang diselenggarakan Public Virtue, Jumat, 1 Oktober 2021.

Adil juga merupakan kewajiban dan mandat utama bagi lembaga-lembaga yang disebutkan dalam konstitusi seperti Presiden/Wakil Presiden, pemerintahan dan kekuasaan kehakiman, serta pengaturan yang tegaskan dengan jelas dalam Pasal 28 Konstitusi tentang Hak Asasi Manusia.

Baca Juga: Keadilan untuk Korban Pelanggaran HAM

Al-Qur`an banyak menyebutkan masalah keadilan itu dalam berbagai konteks. Selain perkataan “adil” (‘adl), untuk makna “keadilan” dengan berbagai nuansanya itu, al-Qur`an juga menggunakan perkataan “qisth” dan “wasath”.

Muhammad Isnur kemudian menjabarkan beberapa pendapat para ahli tafsir, mereka juga ada yang memasukkan sebagian dari pengertian kata-kata “mîzân” ke dalam pengertian “‘adl”. Semua pengertian berbagai kata-kata itu bertemu dalam suatu ide umum sekitar “sikap tengah yang berkeseimbangan dan jujur”.

“Betapa kuatnya aspirasi keadilan dalam Islam. Pengertian tentang keadilan tidak utuh jika kita tidak memperhatikan maknanya sebagai pemberian perhatian kepada hak-hak pribadi dan penunaian hak kepada siapa saja yang berhak. Maka kezhaliman dalam kaitannya dengan pengertian ini ialah perampasan hak dari orang yang berhak, dan pelanggaran hak oleh yang tak berhak,” terangnya.

Isyarat-isyarat yang tegas serupa itu cukup banyak terbaca dalam Kitab Suci. Karena itulah banyak ulama yang berpendapat bahwa selain kewajiban membayar zakat yang telah diketahui umum itu, kaum kaya dalam masyarakat juga berkewajiban menciptakan apa yang dalam jargon modern disebut keadilan sosial (al-‘adâlah al-ijtimâ‘îyah).

 

Mendustakan Agama dengan Merampas Hak 

Jika tidak melakukan kewajiban itu, sebagaimana dikatakan dalam firman Allah tersebut, maka orang bersangkutan itu telah mendustakan agama atau palsu dalam beragama, betapa pun ia rajin melakukan ibadah formal.

Maka demikian pula dengan keadilan. Sebagai sunnatullah yang pasti obyektif, dan tidak akan berubah, siapa saja yang menegakkan keadilan akan jaya, dan siapa saja yang melanggarnya akan binasa. Inilah hakikat makna ungkapan bijaksana (dari Ali ibn Abi Thalib) yang banyak dikutip para ulama klasik,

Sesungguhnya Allah akan menegakkan negeri yang adil meskipun kafir, dan tidak akan menegakkan negeri yang zhalim meskipun Islam.”

Kebijakan dan tingkah laku yang tidak menunjang, apalagi yang menghalangi, terwujudnya keadilan sosial dikutuk dengan keras, bahkan agaknya tidak ada kutukan Kitab Suci yang lebih keras daripada kutukan kepada pelaku ekonomi yang tidak adil.

Selain dapat dirasakan dalam, antara lain, ekspresi surat al-Takatsur dan al-Humazah suatu kutukan kepada sikap ekonomi yang tidak produktif dan egois dengan jelas sekali dinyatakan dalam QS. al-Taubah: 34-35,

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari kalangan para rahib dan pertapa itu benar-benar memakan harta manusia dengan cara yang tidak benar dan menyimpang dari jalan Allah. Adapun mereka yang menimbun emas dan perak dan tidak menggunakan di jalan Allah, maka peringatkanlah mereka itu dengan adanya siksa yang pedih. Yaitu suatu ketika harta (emas dan perak) itu dipanaskan dalam api neraka, kemudian disetrikakan kepada kening, lambung, dan punggung mereka, [lalu dikatakan kepada mereka], ‘Inilah yang kamu tumpuk untuk kepentingan diri kamu sendiri [di dunia], maka sekarang rasakanlah [akibat] harta yang dulu kamu tumpuk itu.’”

Ustad Isnur menghubungkan dengan  regresi demokrasi, “Ini menjadi alarm apakah kita kembali ke situasi yang disebutkan di dalam Tap MPR X/1998,” ungkapnya.

  • Kondisi ini memberi peluang terjadinya praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta memuncak pada penyimpangan berupa penafsiran yang hanya sesuai dengan selera
  • Telah terjadi penyalahgunaan wewenang, pelecehan hukum, pengabaian rasa keadilan, kurangnya perlindungan dan kepastian hukum bagi

Oleh karena seorang Muslim tidak bisa dan tidak boleh diam terhadap segala bentuk ketidakadilan, kezhaliman dan pelanggaran hak asasi manusia. Ketika terdapat perampasan ruang hidup, perusakan lingkungan, kriminalisasi, penggusuran, atau Ketika khotib sebelumnya mengangkat bahwa terdapat Mal Administrasi dan Pelanggaran HAM dalam Proses Peralihan pegawai KPK, tentu ini patut menjadi perhatian kita bersama dan menuntut kita untuk bergerak dan berjuang bersama sesuai dengan kemampuan dan bidang masing- masing.

“Kerja kemanusiaan atau amal saleh mengambil bentuknya yang utama dalam usaha yang sungguh-sungguh secara esensial menyangkut kepentingan manusia secara keseluruhan, baik dalam ukuran ruang maupun waktu. Yaitu menegakkan keadilan dalam masyarakat sehingga setiap orang memperoleh harga diri dan martabatnya sebagai manusia,” beber Muhammad Isnur.

Hal itu berarti usaha- usaha yang terus menerus harus dilakukan guna mengarahkan masyarakat kepada nilai-nilai yang baik, lebih maju dan lebih insani usaha itu ialah “amar ma’ruf”, disamping usaha lain untuk mencegah segala bentuk kejahatan dan kemerosotan nilai-nilai kemanusiaan atau nahi mungkar.

Selanjutnya bentuk kerja kemanusiaan yang lebih nyata ialah pembelaan kaum lemah, kaum tertindas dan kaum miskin pada umumnya serta usaha-usaha kearah peningkatan nasib dan taraf hidup mereka yang wajar dan layak sebagai manusia.

Kesadaran dan rasa tanggung jawab yang besar kepada kemanusiaan melahirkan jihad, yaitu sikap berjuang. Berjuang itu dilakukan dan ditanggung bersama oleh manusia dalam bentuk gotong-royong atas dasar kemanusiaan dan kecintaan kepada Tuhan. Perjuangan menegakkan kebenaran dan keadilan menuntut ketabahan, kesabaran, dan pengorbanan.

Dan dengan jalan itulah kebahagiaan dapat diwujudkan dalam masyarakat manusia. Oleh sebab itu persyaratan bagi berhasilnya perjuangan adalah adanya barisan yang merupakan bangunan yang kokoh kuat. Mereka terikat satu sama lain oleh persaudaraan dan solidaritas yang tinggi dan oleh sikap yang tegas kepada musuh-musuh dari kemanusiaan.

“Tetapi justru demi kemanusiaan mereka adalah manusia yang toleran. Sekalipun mengikuti jalan yang benar, mereka tidak memaksakan kepada orang lain atau golongan lain,” pungkas Muhammad Isnur.

 

Penulis: Ai Siti Rahayu

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed