by

Pentingnya Dialog Soal Papua, Gereja Surati Pemerintah Berkali-kali

Kabar Damai  | Minggu, 20 Juni 2021

Jakarta | kabardamai.id | Kordinator Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan (KPKC) Sinode Gereja Kristen Injil (GKI) Tanah Papua, Dora Balubun mengatakan pihak gereja telah berkali-kali mengirim surat terkait konflik di Papua kepada pemerintah pusat. Namun, hingga kini pihaknya belum juga mendapatkan balasan.

Dora, dilansir dari CNNIndonesia.com (19/6),  mengatakan surat tersebut berisi permintaan dialog untuk penyelesaian masalah konflik di Papua.

“Pimpinan gereja di Papua terus menerus menyurati pemerintah untuk meminta dialog,” ucap Dora dalam diskusi daring, Jumat,  18 Juni 2021.

“Sampai hari ini, dari catatan kami, permohonan untuk dialog itu belum pernah dijawab oleh pemerintah,” imbuhnya.

Baca Juga: Dorin Mehue: Perempuan Papua Simbol Perdamaian Tanpa Pengaruh Kepentingan Pribadi

Selain pihak gereja, Dora mengatakan Majelis Rakyat Papua (MRP) juga telah meminta dialog. Menurutnya, dialog adalah cara yang tepat untuk menyelesaikan konflik di Papua.

Ia mengatakan melalui dialog, pihak-pihak terkait seperti masyarakat Papua yang diwakili oleh adat, gereja, pimpinan-pimpinan wilayah dan pemerintah pusat bisa duduk bersama untuk mencari solusi konflik.

“Pihak-pihak bisa duduk secara damai untuk bicara tentang bagaimana menciptakan kehidupan yang lebih baik, lebih damai di atas tanah Papua,” imbuhnya.

Dora mengatakan pemerintah seharusnya bersikap terbuka dan berdialog dengan masyarakat Papua. Sebab, sampai saat ini masyarakat Papua sudah bersikap terbuka dan menginginkan dialog.

“Saya sebenarnya melihat bahwa negara sendiri masih mencurigai niat baik orang Papua untuk bicara soal dialog. Sementara orang Papua menawarkan dialog sebagai salah satu cara, cara terbaik untuk menyelesaikan masalah,” ujarnya.

Agar Masyarakat Papua Merasa Aman

Aktivis hak asasi manusia (HAM) Papua Yonew Douw juga mengatakan hal serupa. Ia mendesak pemerintah untuk segera menggelar dialog terbuka dengan masyarakat Papua.

Ia mengatakan dengan begitu maka seluruh elemen masyarakat Papua merasa aman.

“Saya mengajak akademisi, aktivis mendesak kepada Jokowi segera mengadakan satu perundingan. Supaya kami masyarakat Papua dan masyarakat sipil juga aman, gereja juga aman, sekolah juga aman,” ucapnya.

Keinginan dialog itu terkait dengan konflik bersenjata di Papua yang semakin memanas. Meski Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyampaikan instruksi Presiden Joko Widodo bahwa selama ini permasalahan di Papua tak bisa diselesaikan dengan senjata, melainkan harus dengan pendekatan dialog.

“Prinsipnya sesuai arahan presiden, menyelesaikan persoalan di Papua jangan dengan senjata dan letusan, tapi dengan dialog demi kesejahteraan,” kata Mahfud.

Usulan tersebut disambut baik oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM). Mereka menyatakan akan lapang dada berdialog dengan pemerintah Indonesia, asalkan bukan TNI-Polri.

 

Ketum GAMKI: Penyelesaian Konflik di Papua Harus dengan Cara Damai

Sumber Foto: Sindonews

Sebelumnya, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Willem Wandik menegaskan penyelesaian konflik di Papua harus dilakukan secara damai.

Hal itu diungkapkan Wandik saat menghadiri pembukaan Konferensi Daerah (Konperda) III GAMKI Papua yang dilaksanakan di Hotel Horison, Jayapura pada Kamis 10 Juni 2021. Pelaksanaan Konperda III GAMKI Papua sendiri berlangsung selama tiga hari dan ditutup pada Sabtu, 12 Juni 2021 di Kotaraja, Jayapura.

Dilansir dari sindonews.com (15/6), dalam sambutannya yang berjudul Nasionalisme Yang Hidup di Tanah Papua, Willem Wandik menjelaskan sesuai dengan tema “Usahakanlah Kesejahteraan Kota Dimana Kamu Berada dan Doakanlah” GAMKI selalu ada di garda terdepan dalam menyuarakan distribusi keadilan sosial (social justice) bagi kaum komunal, teraniaya, dan termarjinalkan.

“Karena semua memiliki hak yang sama, dijamin konstitusi yang sama, yang berlaku di Republik yang kita banggakan ini. Karena kita semua memiliki hak yang sama untuk mendapatkan distribusi social justice sebagai anak kandung dari Ibu Pertiwi,” ujar Wandik.

Wandik menyampaikan, persoalan dan konflik yang saat ini masih berlangsung di Tanah Papua menjadi salah satu fokus perhatian GAMKI untuk dapat diselesaikan dengan pendekatan kemanusiaan dan cara-cara damai.

“Saat ini konflik yang terus terjadi antara sipil bersenjata dan TNI-Polri menyebabkan korban berjatuhan tidak hanya di kedua pihak, tapi juga warga sipil. Kalau kondisi seperti ini tidak bisa kita membuka front perlawanan, menggerakkan massa, ataupun demo terus menerus. Begitu juga sebaliknya, tidak bisa Jakarta terus memobilisasi pasukan non organik karena hal itu tidak akan pernah bisa menyelesaikan konflik di Tanah Papua,” tandasnya.

Wandik menegaskan, penyelesaian konflik Papua bukan dilakukan dengan cara militeristik, namun dengan cara dialog damai dan distribusi keadilan sosial, melalui pendekatan kearifan lokal yakni pendekatan budaya dan agama.

“Warga sipil terus dihadapkan kepada kehidupan kekerasan di tengah konflik antara sipil bersenjata dan TNI-Polri. Maka dalam konteks bernegara, kita semua bisa menjadi alat perjuangan dalam rangka menghadirkan keadilan dan kedamaian di Tanah Papua,” tegas Wandik yang juga merupakan anggota DPR RI dari dapil Papua ini.

 

Harus Melibatkan Semua Pihak

Menurut Wandik, persoalan Papua bisa diselesaikan dengan jalan yang disediakan oleh negara melalui sistem bernegara. Namun, pemerintah pusat harus melibatkan semua pihak, terkhusus pemerintah daerah, Majelis Rakyat Papua (MRP), DPRD, serta tokoh-tokoh agama, adat dan pemuda lainnya.

“Untuk menyelesaikan persoalan Papua, pemerintah pusat harus melibatkan orang-orang yang tepat yang memahami konteks Papua. Tidak hanya sebatas didengar aspirasinya, tapi juga dilibatkan dalam menyusun perencanaan, kebijakan, pelaksanaan program, ataupun penyusunan peraturan perundang-undangan terkait,” terangnya.

Walaupun UU Otonomi Khusus (Otsus) itu sudah benar, lanjut Wandik, namun dalam pelaksanaannya tidak berjalan sebagaimana sesungguhnya yang diharapkan oleh UU Otsus itu sendiri ataupun harapan masyarakat.

“Dalam praktik UU Otsus di Tanah Papua, semua pelaksanaannya di bawah kendali pemerintah pusat. Bagaimana daerah dapat selesaikan konflik, jika kewenangannya justru diambil-alih oleh pemerintah pusat. Seharusnya dengan pendekatan kearifan lokal, yakni budaya dan agama,” ungkapnya.

Konperda III GAMKI Papua ini dihadiri oleh Sekretaris Umum DPP GAMKI Sahat MP Sinurat, Ketua DPRD Provinsi Papua Johny Banua Rouw, Kepala Kesbangpol Provinsi Papua, perwakilan Kapolda Papua dan Pangdam Cenderawasih, perwakilan pimpinan Sinode, Gereja, dan Lembaga Keagamaan Provinsi Papua, Ketua Umum PP GMKI Jefri Gultom, Ketua DPD KNPI Papua Albert Wanimbo, Ketua-Ketua organisasi kemahasiswaan Kelompok Cipayung, Ketua BEM Uncen, DPD GAMKI Papua, dan DPC GAMKI se-provinsi Papua. [CNNIndonesia/sindonews]

 

Editor: Ahmad Nurcholish

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed