by

Pengadilan Uni Eropa Izinkan Larangan Jilbab di Tempat Kerja dengan Syarat

Kabar Damai I Jumat, 16 Juli 2021

Berlin I kabardamai.id I Pengadilan Tinggi Uni Eropa memutuskan bahwa perusahaan dapat melarang karyawan mengenakan jilbab jika ada alasan kuat. Masalah jilbab telah memicu kontroversi di seluruh Eropa dengan perpecahan tajam di seluruh blok.

Pengadilan tinggi Uni Eropa (UE) memutuskan pada Kamis (15/07) bahwa perusahaan kini dapat melarang karyawannya untuk mengenakan simbol keagamaan seperti jilbab. Namun, larangan ini hanya berlaku dalam kondisi tertentu.

Sebelumnya seorang guru perempuan menggugat pemerintah kota Berlin karena dilarang mengenakan jilbab di depan kelas. Pengadilan Kerja memenangkan gugatannya dan menyatakan larangan berjilbab secara umum melanggar konstitusi.

Pengadilan Kerja Tingkat Federal di Erfurt hari Kamis (27/8) menetapkan bahwa aturan di kota Berlin yang secara umum melarang guru perempuan mengenakan jilbab di depan kelas melanggar konstitusi. Putusan ini menguatkan keputusan pengadilan sebelumnya di tingkat yang lebih rendah, yang juga menyimpulkan hal yang sama.

Baca Juga: SKB 3 Menteri Dicabut, Pegiat HAM: Akan Picu Pemaksaan Lebih Intens

Gugatan ke pengadilan diajukan oleh seorang guru perempuan yang ditolak bekerja sebagai guru di sekolah negeri Berlin karena mengenakan jilbab. Negara bagian Berlin memiliki UU Netralitas yang mewajibkan lembaga pendidikan bersikap netral dalam hal keyakinan dan ideologi. Menurut UU tersebut, atribut keagamaaan dilarang digunakan di ruang kelas.

Namun hakim menyatakan UU itu inkonstitusional. Pengadilan Kerja Tingkat Federal dalam putusannya menyebutkan, dengan aturan di Berlin itu maka penggugat telah “didiskriminasi karena agamanya,” dan hal itu jelas melanggar konstitusi Jerman.

Pengadilan mengatakan larangan mengenakan segala bentuk ekspresi keyakinan politik, filosofis, atau agama yang terlihat di tempat kerja dapat dibenarkan jika ada kepentingan perusahaan untuk menghadirkan citra netral terhadap pelanggan atau untuk mencegah perselisihan sosial.

“Namun, larangan itu harus sesuai dengan kebutuhan sesungguhnya dari pihak pemberi kerja dan, dalam menyesuaikan hak dan kepentingan yang dipermasalahkan, pengadilan nasional dapat mempertimbangkan konteks khusus dari Negara Anggota, khususnya negara yang menetapkan ketentuan tentang perlindungan kebebasan beragama,” demikian bunyi pernyataan pengadilan.

Ini merupakan putusan dari kasus yang dibawa oleh dua perempuan Muslim di Jerman yang diskors dari tempat kerja mereka setelah mereka mulai mengenakan jilbab di tempat kerja.

Ultimatum untuk kedua perempuan

Salah satu perempuan Muslim tersebut bekerja sebagai pengasuh anak berkebutuhan khusus di sebuah pusat penitipan anak di Hamburg yang dikelola oleh sebuah asosiasi amal. Sementara seorang perempuan Muslim lainnya bekerja sebagai kasir di gerai apotek Müller.

Pada saat awal bekerja, mereka tidak mengenakan jilbab tetapi memutuskan untuk mengenakannya beberapa tahun kemudian setelah kembali dari cuti melahirkan.

Dokumen pengadilan menunjukkan bahwa kedua perempuan tersebut diberitahu oleh tempat kerja mereka masing-masing bahwa hal tersebut tidak diizinkan. Mereka kemudian diminta melepaskan jilbab mereka atau ditempatkan pada bidang pekerjaan yang berbeda.

Apa yang dikatakan pengadilan?

Pengadilan memutuskan bahwa dalam kasus pegawai di penitipan anak, aturan yang melarang dia mengenakan jilbab diterapkan secara umum karena perusahaan juga mewajibkan karyawan yang memakai salib Kristen untuk melepasnya.

Putusan dalam kedua kasus sekarang akan diteruskan ke pengadilan nasional untuk penentuan keputusan akhir terkait ada atau tidaknya tindakan diskriminasi.

Pemakaian jilbab oleh perempuan Muslim selama bertahun-tahun telah memicu kontroversi di seluruh Eropa, menyoroti perpecahan tajam akan berbaurnya warga Muslim di sana.

Sebuah putusan pada tahun 2017 oleh pengadilan Uni Eropa di Luksemburg mengatakan bahwa perusahaan dapat melarang karyawannya mengenakan jilbab dan simbol agama lain yang terlihat dalam kondisi tertentu.

Keputusan ini mendapat reaksi keras di antara kelompok-kelompok agama.

Penulis: Ai Siti Rahayu

Diolah dari berbagai sumber

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed