by

Pengacara London Gelar Mahkamah Uighur Selidiki Tuduhan Kejahatan Kemanusiaan di Xinjiang

Kabar Damai I Minggu, 6 Juni 2021

London I kabardamai.id I Sidang independen ini digelar untuk mendengarkan kesaksian dan bukti-bukti tuduhan kejahatan kemanusiaan terhadap warga Uighur dan minoritas lain di Cina.

Sebuah panel yang terdiri dari para pengacara, pakar hak asasi, pakar kedokteran, pendidikan, dan antropologi di Inggris akan mulai mendengarkan kesaksian dan bukti-bukti atas nasib warga Uighur di Cina pada Jumat (04/06).

Panel yang menamakan diri Mahkamah Uighur atau Uyghur Tribunal ini mengatakan bahwa sembilan juri akan mendengar kesaksian langsung dugaan kejahatan di wilayah Xinjiang, di sebelah barat laut Cina, termasuk dugaan sterilisasi paksa, penyiksaan, penghilangan paksa, dan kerja paksa.

Sementara pemerintah Beijing meradang dan menyebut panel tersebut sebagai “mesin pembuat kebohongan.”

Meski ini bukan organisasi yang didukung oleh pemerintah Inggris, Uyghur Tribunal berencana menggelar dengar pendapat untuk mendengarkan kesaksian untuk mencari tahu apakah Beijing telah melakukan genosida atau kejahatan kemanusiaan terhadap warga Uighhur dan etnis muslim lainnya di Cina.

Sidang ini akan diketuai oleh pengacara hak asasi manusia Geoffrey Nice yang sebelumnya memimpin tuntutan terhadap mantan Presiden Serbia Slobodan Milosevic. Mereka juga berharap keputusan yang nantinya dihasilkan akan dijadikan tambahan pertimbangan oleh pemerintah Inggris dalam bersikap menghadapi masalah ini.

Gelar kesaksian warga exil

Pada hari Jumat, sidang ini akan mendengarkan tiga saksi termasuk seorang perempuan yang mengatakan dipaksa melakukan aborsi, mantan dokter yang berbicara tentang kejamnya kebijakan pengendalian kelahiran, dan seorang mantan tahanan yang mengatakan telah “disiksa siang dan malam” oleh tentara Cina saat dipenjara di daerah perbatasan terpencil.

Seorang saksi bernama Bumeryem Rozi yang juga adalah ibu dari empat anak mengatakan kepada kantor berita AP bahwa pihak berwenang di Xinjiang menangkapnya bersama para perempuan lain yang juga tengah hamil untuk menggugurkan anak kelimanya pada tahun 2007. Dia mengatakan terpaksa menurut karena takut pihak berwenang menyita rumah dan barang-barangnya serta membahayakan keluarganya.

“Saya (saat itu) hamil 6,5 bulan … Polisi datang, satu orang Uighur dan dua orang Cina. Mereka memasukkan saya dan delapan perempuan hamil lainnya ke dalam mobil dan membawa kami ke rumah sakit,” tutur Rozi, 55, dari rumahnya di Istanbul, Turki.

“Pertama mereka memberi saya pil dan menyuruh saya meminumnya. Jadi saya minum. Saya tidak tahu apa itu,” lanjutnya. “Setengah jam kemudian, mereka menusukkan jarum ke perut saya. Dan beberapa saat setelahnya saya keguguran.”

Semsinur Gafur, mantan dokter kandungan-ginekologi di sebuah rumah sakit desa di Xinjiang pada 1990-an, mengatakan dia dan dokter perempuan lain biasa pergi dari rumah ke rumah dengan mesin ultrasound untuk memeriksa apakah ada yang hamil.

Baca Juga: Ulama Uighur yang Menjadi Imam Salat Jumat, Menghadapi Dakwaan Ekstremisme

“Jika ada rumah tangga memiliki kelahiran lebih dari yang diizinkan, mereka akan meruntuhkan rumah itu … Mereka akan meratakan rumah, menghancurkannya,” Gafur menceritakan kehidupannya saat itu.

Kecaman keras dari Cina

Pemerintah Cina tampaknya tidak lagi menahan diri untuk melontarkan kecaman keras atas sidang ini.

“Ini bahkan bukan pengadilan atau pengadilan khusus yang sebenarnya, tetapi hanya mesin khusus yang menghasilkan kebohongan,” ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Zhao Lijian, pekan lalu. “Itu didirikan oleh orang-orang dengan motif tersembunyi dan tidak punya bobot atau otoritas. Ini hanya pertunjukan opini publik yang serampangan yang berkedok hukum,” kata Zhao Lijian kepada wartawan.

Pemerintah Amerika Serikat (AS) menuduh Cina melakukan genosida di Xinjiang. Inggris telah menolak untuk menggunakan sebutan itu, tetapi pada bulan lalu Inggris bersama AS dan Jerman menyerukan Beijing untuk mengakhiri penindasan terhadap minoritas Uighur.

Sidang tanpa kekuatan hukum

Wakil ketua panel tersebut, Nick Vetch, menolak mengomentari serangan dari pemerintah Cina atas sidang yang ia gelar. Vetch mengatakan pekerjaannya “tidak memihak”, dan berdasarkan pada bukti-bukti yang telah dan akan dikumpulkan.

“Sidang ini adalah upaya independen dan akan menangani bukti, dan hanya bukti,” ujar Vetch. “Kami telah mengundang RRC untuk memberi kami bukti apa pun yang mereka miliki. Sejauh ini kami tidak menerima apa pun dari mereka.”

Persidangan ini berencana menyampaikan laporannya pada bulan Desember, dan meskipun putusannya nanti tidak memiliki kekuatan hukum, para anggota panel berharap dapat menarik perhatian internasional dan memacu tindakan yang mungkin dilakukan.

“Masing-masing negara-negara, lembaga internasional, perusahaan komersial, seni, medis dan pendidikan serta para individu dapat menentukan bagaimana (mereka akan) menerapkan penilaian pengadilan ini, apa pun itu,” kata panel tersebut.

Tribunal ini didirikan atas permintaan Kongres Uighur Sedunia, kelompok terbesar yang mewakili warga Uighur di pengasingan, yang melobi komunitas internasional untuk mengambil tindakan terhadap Cina atas dugaan pelanggaran di Xinjiang.

Kritik terhadap Cina

Dunia internasional telah berkali-kali mengeritik Cina karena mendirikan sejumlah fasilitas yang digambarkan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai tempat penahanan, di mana lebih sejuta warga Uighur dan warga muslim lainnya ditempatkan. Beijing menyatakan, langkah itu harus diambil untuk mengatasi ancaman dari militan Islam. Foto: aksi protes terhadap Cina di halaman mesjid Fatih di Istanbul.

Gulbhar Jelilova adalah aktivis HAM dari Kazakhstan, dari etnis Uighur. Ia sempat ditahan selama 15 bulan di tempat penahanan yang disebut Cina sebagai “pusat pelatihan kejuruan.” Ia mengatakan, setelah mendapat kebebasan ia mendedikasikan diri untuk menjadi suara perempuan Uighur yang menderita.

Uighur adalah etnis minoritas di Cina yang secara kultural merasa lebih dekat terhadap bangsa Turk di Asia Tengah ketimbang mayoritas bangsa Han. Kendati ditetapkan sebagai daerah otonomi, Xinjiang tidak benar-benar bebas dari cengkraman partai Komunis. Baru-baru ini Beijing mengeluarkan aturan baru yang melarang warga muslim Uighur melakukan ibadah atau mengenakan pakaian keagamaan di depan umum.

Larangan tersebut antara lain mengatur batas usia remaja untuk bisa memasuki masjid menjadi 18 tahun dan kewajiban pemuka agama untuk melaporkan naskah pidatonya sebelum dibacakan di depan umum. Selain itu upacara pernikahan atau pemakaman yang menggunakan unsur agama Islam dipandang “sebagai gejala redikalisme agama.”

Keberadaan bangsa Uighur di Xinjiang dicatat oleh sejarah sejak berabad-abad silam. Pada awal abad ke20 etnis tersebut mendeklarasikan kemerdekaan dengan nama Turkestan Timur. Namun pada 1949, Mao Zedong menyeret Xinjiang ke dalam kekuasaan penuh Beijing. Sejak saat itu hubungan Cina dengan etnis minoritasnya itu diwarnai kecurigaan, terutama terhadap gerakan separatisme dan terorisme.

Salah satu cara Beijing mengontrol daerah terluarnya itu adalah dengan mendorong imigrasi massal bangsa Han ke Xinjiang. Pada 1949 jumlah populasi Han di Xinjiang hanya berkisar 6%, tahun 2010 lalu jumlahnya berlipatganda menjadi 40%. Di utara Xinjiang yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, bangsa Uighur bahkan menjadi minoritas.

Kendati lebih dikenal, Uighur bukan etnis muslim terbesar di Cina, melainkan bangsa Hui. Berbeda dengan Uighur, bangsa Hui lebih dekat dengan mayoritas Han secara kultural dan linguistik. Di antara etnis muslim Cina yang lain, bangsa Hui juga merupakan yang paling banyak menikmati kebebasan sipil seperti membangun mesjid atau mendapat dana negara buat membangun sekolah agama.

Salah satu kelompok yang paling aktif memperjuangkan kemerdekaan Xinjiang adalah Gerakan Islam Turkestan Timur (ETIM). Kelompok lain yang lebih ganas adalah Partai Islam Turkestan yang dituding bertalian erat dengan Al-Qaida dan bertanggungjawab atas serangkaian serangan bom di ruang publik di Xinjiang.

Xinjiang adalah provinsi terbesar di Cina dan menyimpan sumber daya alam tak terhingga. Tidak heran jika Beijing memusatkan perhatian pada kawasan yang dilalui jalur sutera itu. Sejak beberapa tahun dana investasi bernilai ratusan triliun Rupiah mengalir ke Xinjiang. Namun kemakmuran tersebut lebih banyak dinikmati bangsa Han ketimbang etnis lokal.

BBC menulis akar ketegangan antara bangsa Uighur dan etnis Han bersumber pada faktor ekonomi dan kultural. Perkembangan pesat di Xinjiang turut menjaring kaum berpendidikan dari seluruh Cina. Akibatnya etnis Han secara umum mendapat pekerjaan yang lebih baik dan mampu hidup lebih mapan. Ketimpangan tersebut memperparah sikap anti Cina di kalangan etnis Uighur.

Penulis: Ai Siti Rahayu

Diolah dari berbagai sumber

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed