by

Penegakkan Konstitusi dan Perlindungan HAM yang Belum Selesai

-Opini-6 views

Oleh: Rafassya Nur

“…Agama-agama tersebut semuanya memiliki ajaran luhur baik

yang terkait dengan kehidupan manusia secara individu maupun kaitannya

dengan hubungan individu dengan individu lainnya dan juga hubungannya

dengan negara dan pemerintah yang menganyominya…”

Derap  reformasi yang mengayun pada penghujung tahun 1998, hakekatnya merupakan proses demokratisasi yang dilakukan bangsa Indonesia secara gradual, berkesinambungan  dan sistematis serta mencakup berbagai aspek. Proses ini merupakan “on going process” mengingat agendanya yang berlanjut di samping interaksi pelbagai fenomena sosial   politik yang harus dihadapi karena lingkungan strategis yang berubah dengan cepat, baik yang bersifat  regional, nasional, maupun  internasional.

Sejak bergulir reformasi pula kita sepakat untuk melakukan meminjam istilah BJ Habibie- “evolusi yang dipercepat” (accelerated evolution) dengan membangun sistem demokrasi yang sehat atas dasar evaluasi dan introspeksi terhadap pelbagai sistem demokrasi yang pernah diterapkan di Indonesia yang dinilai ternyata gagal.

Dalam proses tersebut pelbagai indeks demokrasi ditegaskan pengaturannya, seperti penagakan konstitusi, promosi dan perlindungan HAM, indepedensi lembaga peradilan, otonomi daerah, pemilu yang jujur dan adil secara langsung baik pemilu legislatif, DPD, Presiden/wakil Presiden serta pilkada,  pemisahan  Polri dari TNI, “civilian control to the military” perkembangan masyarakat madani, kebebasan pers,  pemberantaran korupsi, pemerintahan yang terbuka, akuntabel dan responsif dan sebagainya dalam waktu yang relatif sangat cepat.

Baca Juga: Upaya Pengarusutamaan HAM, Komnas HAM Kerjasama dengan Universitas Andalas

Tentu belum semua aspek tersebut berhasil gemilang. Penegakan konstitusi, sistem demokrasi yang jujur dan bermartabat serta perlindungan HAM adalah tiga hal yang hingga kini masih menjadi PR besar bagi bangsa ini.

Oleh karena itu, terkait dengan keberadaan agama-agama lokal pemerintah haruslah lebih tegas dalam menjalankan konstitusi. Undang-undang dan aturan hukum kita telah jelas bahwa semua warga negara, apapun agama dan keyakinannya berhak hidup dan menjalankan keyakinannya masing-masing. Nyatanya berbagai kasus ancaman, kekerasan dan tindak diskriminasi lainnya masih terus terulang, bahkan semakin tinggi intensitasnya.

Lahirnya Dikotomi Agama yang “Diakui” dan “Tidak Diakui”

Pengakuan negara terhadap keberadaan agama yang hanya terbatas pada enam sebagaimana uraian di atas, memunculkan persoalan krusial dalam pengelolaan agama di Indonesia. Salah satunya adalah lahirnya dikotomi antara agama yang ‘diakui’ dan yang ‘tidak diakui’, mayoritas dan minoritas, agama global dan agama lokal, primitif dan modern, dan lain sebagainya. Agama yang ‘diakui’, tampil dengan semangat superioritas menindas kelompok agama lain dengan beragam alasan. Keberadaan agama-agama (yang ‘diakui’) selama ini menjadi ‘lawan’ agama-agama lokal. Agama-agama yang diakui mendapat kemudahan-kemudahan, sementara agama-agama lokal selalu diposisikan sebagai agama yang tertindas, termarjinalkan, dan terhakimi yang tidak memiliki ruang ekspresi keagamaan yang proporsional. Agama-agama lokal diposisikan sebagai sasaran ‘pencerahan’ melalui dakwah dan gerakan-gerakan penyadaran lainnya. ( Hasse J, “Kebijakan Negara Terhadap Agama Lokal Di Indonesia (Studi Kebijakan Negara Terhadap Towani Tolotang)” dalam Jurnal Studi Pemerintahan Volume 1 Nomor 1 Agustus 2010, h. 147)

Sikap negara yang mencampuri urusan agama, dalam analisis Hasse,(Ibid.)  merupakan tidakan yang arogan. Ini, kata dia,  merupakan bentuk ketidak-mampuan negara dalam mengelola agama-agama yang ada. Terlebih lagi, negara telah menunjukkan dominasinya dalam melakukan kontrol yang berlebihan terhadap keberadaan agama-agama. Negara melalui beberapa regulasinya telah menafikan keberadaan agama-agama tertentu.

Agama-agama lokal telah terpinggirkan dengan kekuatan atau dominasi negara yang sangat kuat. Keberadaan agama-agama lokal yang merupakan kekayaan bangsa yang harus dipelihara. Namun, kebijakan negara justru menginginkan agama-agama tersebut punah. Ini merupakan kenyataan yang sangat ironis karena negara semestinya menjaga kelestarian agama-agama lokal, bukan sebaliknya.

Maka menjadi penting dan mendesak untuk mengingatkan kembali kepada konsistensi pemerintah dan negara dalam menegakkan konstitusi. Ini karena konstitusi sebagai hukum tertinggi suatu negara (supreme law of the land) merupakan fondasi dasar dari sistem ketatanegaraan suatu bangsa.

Dalam penelitiannya mengenai hubungan dan peran konstitusi terhadap kebebasan menjalankan agama, Tad Stahnke dan Robert C. Blitt (2005) membagi negara-negara berpenduduk mayoritas muslim di dunia menjadi empat kategori. Keempat kategori negara tersebut yaitu: (1) negara yang mendeklarasikan dirinya sebagai negara Islam, misalnya Afganistan, Iran, dan Saudi Arabia; (2) negara yang menyatakan Islam sebagai agama resmi negara, misalnya Irak, Malaysia, dan Mesir; (3) negara yang mendeklarasikannya dirinya sebagai negara sekuler, misalnya Senegal, Tajikistan, dan Tuki; serta (4) mereka yang tidak memiliki deklarasi apapun di dalam Konstitusinya, seperti Indonesia, Sudan, dan Siria.

Negara Pancasila – Religious Nation State

Jika Indonesia dimasukan dalam kategori negara yang tidak mendeklarasikan bentuk apapun dalam hal hubungan antara negara dengan agama di dalam Konstitusinya, maka menjadi pertanyaan sekarang adalah apakah konsep yang sebenarnya diusung oleh para founding people negara kita?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Mahfud M.D mencoba menjelaskannya melalui konsepsi prismatik dengan meminjam istilah dari Fred W. Riggs. Indonesia merupakan negara Pancasila, artinya bukan sebagai negara agama karena negara agama hanya mendasarkan diri pada satu agama tertentu, tetapi negara Pancasila juga tidak dapat dikatakan sebagai negara sekuler karena negara sekuler sama sekali tidak mau terlibat dalam urusan agama. Menurutnya, negara Pancasila adalah sebuah religious nation state yakni sebuah negara kebangsaan yang religius yang melindungi dan memfasilitasi berkembangnya semua agama yang dipeluk oleh rakyatnya tanpa membedakan besarnya jumlah pemeluk masing-masing. (Ibid.)

Berangkat dari konsepsi tersebut, maka adalah suatu keniscayaan bahwa negara mempunyai kewajiban konstitusional (constitutional obligation) untuk melindungi kebebasan beragama bagi setiap warga negaranya. Mengutip asosiasi yang digunakan oleh Jimly Asshiddiqie, ketika Konstitusi berada di salah satu tangan kita, maka kitab suci agama selalu berada di satu tangan lainya. Artinya, kedua hal tersebut haruslah berjalan secara harmonis dan tidak dapat dipertentangkan satu sama lainnya.

Dengan kata lain, bagi para penyuluh agama memahami konstitusi merupakan hal yang mutlak yang harus dimiliki. Dengan pemahaman itu mereka akan tampil sebagai penyuluh agama yang mencerdaskan dan mencerahkan umat tanpa harus menilai negatif ajaran agama atau keyakinan umat agama lain.

Dengan konstitusi yang ia pahami para penyuluh agama ini juga memahami rambu-rambu atau etika dalam menyampaikan ajaran agama baik di internal jemaatnya maupun ketika berada di ruang publik yang lebih luas. Mereka mampu memposisikan dirinya sesuai dengan identitas agama yang dia yakini seraya dapat mengajarkan kepada umatnya untuk berlaku toleran kepada umat agama lain.

Keberadaan agama-agama lokal merupakan kekayaan berharga bagi bangsa dan negara kita Indonenesia. Keberadaan mereka sama pentingnya dengan agama-agama lain yang dipeluk oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. Agama-agama tersebut semuanya memiliki ajaran luhur baik yang terkait dengan kehidupan manusia secara individu maupun kaitannya dengan hubungan individu dengan individu lainnya dan juga hubungannya dengan negara dan pemerintah yang menganyominya.

Negara, sebagai pemangku pemerintahan telah memiliki landasan konstitusi yang memposisikan para penganuj agama secara setara. Artinya, masing-masing (umat ber)-agama punya hak dan kewajiban yang sama di tengah masyarakat, sehingga dengan itu tidak boleh ada pengistimewaan terhadap satu agama di antara agama-agama atau keyakinan yang ada. Pengistimewaan tersebut sama dengan tindak diskriminasi yang justru ditentang oleh agama itu sendiri dan juga menodasi konstitusi yang telah disepakati.

Dengan penegakan konstitusi itulah sistem demokrasi yang tengah kita jalankan akan menuai kemaslahatan bagi seluruh masyarakat Indoneaia karena dapat menjalankan kewajiban maupun hak-haknya sebagai warga bangsa. Dengan itu pula semboyan Bhineka Tunggal Ika tak hanya kokoh dalam wacana, tetapi juga terimplementasi dalam ranah sosial-kemasyarakatan dan kebangsaan kita. []

Rafassya Nur, peminat studi agama dan konstitusi

 

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed