Pencatatan Pernikahan Beda Agama: Kontroversi Hukum dan Hak Asasi Manusia

Kabar Utama324 Views

Kabar Damai | Senin, 04 September 2023

Jakarta | Kabardamai.id | Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) merespons pelarangan bagi hakim untuk mencatat pernikahan beda agama, Selasa (22/8). Webinar dengan tema “Perspektif Hukum Terbitnya SEMA 02 Tahun 2023, Bagaimana Nasib Pernikahan Beda Agama?” mengundang praktisi yang berpengalaman untuk memberikan pandangannya.

Andi F. Simangunsong, Ketua Komite PERADI mengatakan isi SEMA hanya memuat dua hal, pertama soal perkawinan yang sah yang dilakukan menurut hukum dan agama masing-masing mempelai. Kedua, soal pengadilan yang tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan keyakinan.

Lebih lanjut, menurutnya, aturan ini menjadi kontroversial karena tidak ada larangan soal pernikahan beda agama dalam peraturan perundang-undangan. “Undang-undang tentang perkawinan tidak bicara tentang larangan beda agama, ia hanya bicara perkawinan adalah sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan keyakinan,” ucap Andi.

Kemudian, setiap perkawinan perlu dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, karena adanya SEMA tersebut pengadilan menolak untuk mencatat perkawinan beda agama.  Hal ini menyebabkan banyak pasangan yang menikah di luar negeri dan kemudian legalitasnya dicatat kembali di Indonesia. karena di Indonesia seolah-olah dilarang untuk menikah beda agama.

“Status pernikahan menentukan hak ahli waris anak, di sisi lain pada putusan MA Tahun 1995 mengatakan hak anak yang berpindah agama kedudukannya sama dengan hak anak yang beragama Islam. Hukum waris saja dimungkinkan ahli waris tidak beragama Islam juga. Saya melihat SEMA ini jadi agak mundur ya,” kata Andi.

Senada dengan Andi, Bivitri Susanti, Pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) menyampaikan logika hukum tentang perkawinan. Ia mengatakan Indonesia bukan negara agama, tapi negara sekuler. Perkawinan adalah hak konstitusional, sehinga padanannya adalah kewajiban untuk memenuhi hak tersebut.

Baca Juga: Pemuda Lintas Agama: dari Api Unggun ke Aksi Lingkunga

“Dalam hal ini, sederhananya adalah mencatat perkawinan agar hak adminitrasi warga dilindungi oleh negara. Perkawinan adalah konsep perdata dan administrasi,” ujar Bivitri.

Menurut Bivitri surat edaran dari MA memang bermasalah karena peraturan kebijakan yang bukan peraturan perundang-undangan, tapi bersifat mengatur. Ujarnya, surat edaran bukan peraturan dan bukan pula keputusan administrasi pemerintahan. “SEMA ini adalah petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antarumat yang berbeda agama, SEMA ini mengacu hanya mengacu pada undang-undang perkawinan dan mengabaikan undang-undang administrasi kependudukan,” ucap Bivitri.

Lebih lanjut, Bivitri mengatakan SEMA ini menggunakan logika hukum islam yang mana sangat mungkin memiliki tafsir yang berbeda-beda. Tafsir hukum Islam melarang dua orang yang berbeda agama melakukan perkawinan, namun agama lain membolehkannya. Jika alasannya untuk harmonisasi dan sebenarnya tidak ada yang perlu diharmonisasi, karena undang-undang adminitrasi kependudukan adalah soal pencatatannya.

Ahmad Nurcholish, Direktur Program Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) mengatakan bahwa fenomena pernikahan beda agama terjadi karena konsekuensi keberagaman dari masyarakat yang ada di Indonesia. Interaksi antarmanusia semakin tidak bisa dibatasi dan identitas primordial tidak lagi menjadi penghalang hingga kemudian saling jatuh cinta.

“Terdapat 173 ribu pasangan yang menikah beda agama dari 49 juta pasangan yang menikah. Pada umumnya mereka menikah dengan dua tata cara, jika mereka adalah pasangan Islam-Kristen, maka mereka menikah dengan akad dan pemberkatan,” ujar Nurcholis.

Lebih lanjut, Nurcholis memaparkan awal mula polemik pernikahan beda agama adalah sejak Undang-Undang tentang Perkawinan Tahun 1974 berlaku. Menurutnya, sebelumnya ada SEMA Nomor 231 Tahun 2019 yang isinya perkawinan beda agama tidak diakui oleh negara, akan tetapi jika perkawinan tersebut dilaksanakan berdasarkan agama salah satu pasangan dan pasangan yang lain menundukkan diri maka perkawinan tersebut dapat dicatatkan.

“SEMA semakin mempersulit pasangan beda agama yang hendak menikah, peluangnya saat ini hanya satu, yaitu menikah di luar negeri dan mencatat kembali pernikahannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,” tandas Nurcholis.

Reporter: Nurul Sayyidah Hapidoh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *