by

Pemerkosaan Siswi SMA Papua, KPAI Desak Polisi Tangkap Pelaku, Jangan Ada Kata Damai

Kabar Damai I Rabu, 15 September 2021

Jakarta I kabardamai.id I Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyesalkan adanya perdamaian terhadap dugaan kasus pemerkosaan 4 siswi di Jayapura, oleh oknum politisi dan pejabat Papua.

Melansir rm.id (14/9), menurutnya, peristiwa ini merupakan preseden buruk untuk perjuangan perlindungan anak di Indonesia.

“Kami meminta aparat hukum untuk melanjutkan proses hukum terhadap pelaku predator anak. Jika aparat kepolisian menemukan alat bukti yang cukup, segeralakukan penangkapan kepada terduga pelaku, serta memberikan hukuman maksimal,” kata Komisioner KPAI Jasra Putra dalam keterangannya kepada RM.id, Selasa, 14 September 2021.

Jasra mendorong kepolisian mengembangkan kasus ini hingga akarnya. Termasuk  dugaan tindak pidana perdagangan orang. Apalagi, KPAI mendapatkan informasi 4 siswi ini sampai dibawa ke Jakarta.

“Tentu harus didalami motif keberangkatan tersebut. Termasuk, janji-janji yang diberikan kepada korban. Sehingga anak terbujuk mau berangkat ke Jakarta, tanpa sepengetahuan orangtuanya,” ungkapnya.

Dia berharap, kejadian serupa tidak terulang lagi, mengingat Bumi Cendrawasih akan segera melangsungkan PON XX.

Jasra menyebut, sejumlah event di suatu daerah yang mendatangkan keramaian, kadangkala dimanfaatkan oknum untuk melakukan bisnis prostitusi ilegal.

“Menjelang PON Papua, penyelenggara harus bisa memberikan perlindungan kepada anak terhadap segala potensi kekerasan, termasuk eksploitasi seksual,” ujar dia.

Baca Juga: Pemerintah Spanyol Menyetujui RUU Seks Tanpa Persetujuan Sebagai Pemerkosaan

Selain itu, kata Jasra sikap permisif isu kekerasan seksual terhadap anak harus diakhiri. Keberpihakan kepada para korban harus dilakukan secara maksimal.

“Tentu kita sangat menyayangkan dengan mudahnya aparat menerima perdamaian terhadap kasus tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak. Sudah jatuh ditimpa tangga, ini ibarat yang dialami oleh korban jika peristiwa ini tidak diungkap oleh kepolisian dengan terang benderang,” tuturnya.

Jasra pun mendorong Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bisa memberikan perlindungan kepada korban, agar kasus ini tidak terjadi ancaman dari terduga pelaku.

“Informasi sementara yang kita dapatkan, pencabutan laporan dari korban karena dapat ancaman terduga pelaku,” beber Jasra.

 

Dalam Penyelidikan Polisi

Polisi masih menyelidiki kasus dugaan pemerkosaan terhadap empat siswi SMA Jayapura, Papua, yang diduga dilakukan oleh sejumlah politikus dan pejabat daerah. Dugaan kasus itu sempat mencuat dan viral di media sosial.

Melansir CNN Indonesia (13/9), peristiwa itu diduga terjadi pada pertengahan April 2021 saat keempatnya pergi berjalan-jalan ke Jakarta bersama kenalannya.

Dalam rentetan kasus tersebut, diduga pula terjadi terjadi aksi pemukulan intimidasi oleh orang-orang yang dikumpulkan pejabat tersebut saat korban hendak mengupayakan proses hukum.

Dari informasi yang dihimpun, empat korban yang diduga mengalami pemerkosaan dibawa ke Jakarta oleh kenalannya tanpa sepengetahuan orang tua korban.

Korban diiming-imingi uang dari para pelaku yang akan dibayarkan pada Juni 2021. Selama di Jakarta, mereka dipaksa mengonsumsi alkohol hingga tak sadarkan diri.

Kemudian, peristiwa pemerkosaan itu diduga dilakukan oleh pejabat. Para korban diminta tutup mulut dan bungkam agar tak memberitahu aksi tersebut kepada siapapun.

Masih merujuk pada informasi yang beredar, disebutkan bahwa keluarga korban akhirnya mengetahui perbuatan bejat para pelaku terhadap anaknya. Mereka pun melaporkan aksi itu ke kepolisian, namun mendapat intimidasi.

Komnas Perempuan: Polisi harus Pastikan Korban Terlindungi

Sebelumnya, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) meminta Polda Papua untuk melindungi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh pejabat di Papua.

Ketua Subkomisi Partisipasi Masyarakat Komnas Perempuan, Veryanto Sitohang menyebut, perbuatan itu sebagai tindakan yang sangat hina.

“Kami sangat mengecam tindakan kasus kekerasan seksual ini. Kekerasan seksual yang disertai dengan ancaman, penipuan, yang dilakukan terhadap usia anak. Apalagi, ini dilakukan oleh oknum pejabat daerah, merupakan tindakan yang sangat keji,” tutur Veryanto, seperti dikutip KompasTV, Senin, 13 September 2021.

Veryanto mengatakan, pihaknya kini telah berkomunikasi dengan pihak korban kekerasan seksual.

Komnas Perempuan juga meminta pihak kepolisian untuk dapat menegakkan hukum, meskipun terduga pelaku adalah seorang pejabat.

“Komnas perempuan telah terhubung dengan korban melalui rilis dan pernyataan sikap yang dikirimkan oleh pendampingnya terhadap Komnas Perempuan. Kami juga mendorong supaya Polda Papua melakukan penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual yang terjadi di Papua pada saat ini,” ucap Veryanto.

Tak berhenti sampai di situ, Komnas Perempuan juga meminta pihak kepolisian untuk dapat melindungi korban, di mana saat ini korban rentan terhadap tekanan.

“Kami berharap Polda Papua memastikan bahwa korban terlindungi, kasus ini bisa ditangani dengan baik, sehingga kemudian diduga tersangka, apalagi pejabat publik, bisa diproses secara hukum dengan secepatnya,” tandas Veryanto. [ ]

 

Editor: Ahmad Nurcholish

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed