by

Pemda dan Sekolah Tak Boleh Wajibkan atau Larang Seragam Beratribut Agama

Rabu, 3 Februari 2021, tiga menteri mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang penggunaan pakaian seragam dan atribut sekolah negeri di Indonesia. Pejabat pemerintah yang mengesahkan SKB ini diantaranya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim; Menteri Dalam, Negeri Tito Karnavian; dan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas.

Keputusan tersebut berlaku bagi semua sekolah negeri di jenjang pendidikan dasar dan menengah di Indonesia yang diadakan oleh pemerintah tak memandang agama, ras, etnis, dan diversivitas apapun.

“Sekolah yang diselenggrakan pemerintah untuk semua masyarakat Indonesia dengan agama apapun, etnisitas apapun, dengan diversivitas apapun,” ujar Nadiem, dikutip dari YouTube Kemendikbud RI, Rabu (3/2/2021).

https://jurnalgaya.pikiran-rakyat.com/bizz/pr-801374470/mendikbud-nadiem-makarim-larang-sekolah-wajibkan-siswa-gunakan-seragam-dengan-atribut-agama-tertentu

Berikut keputusan SKB Tiga Menteri tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut bagi Peserta Dididik, Pendidik, dan Tenaga Kependididkan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, dikutip dari tayangan YouTube Kemendikbud RI.

  1. Keputusan Bersama ini mengatur sekolah negeri yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
  2. Peserta didik, pendidikan, dan tenaga kependidikan berhak memilih antara:

a) Seragam dan atribut tanpa kekhusuan agama atau

b) Seragam dan atribut dengan kekhususan agama

  1. Pemerintah Daerah dan sekolah tidak boleh mewajibkan ataupun melarang seragam dan atribut dengan kekhusuan agama.
  2. Pemerintah Daerah dan kepala sekolah wajib mencabut atau melarang seragam dan atribut dengan kekhusuan agama paling lama 30 hari kerja sejak keputusan bersama ini ditetapkan.
  3. Jika terjadi pelanggaran terhadap keputusan bersama ini, maka sanksi akan diberikan kepada pihak yang melanggar:

a) Pemerintah Daerah memberikan sanksi kepada kepala sekolah, pendidik dan/atau tenaga kependidikan.

b) Gubernur memberikan sanksi kepada Bupati/ Wali Kota.

c) Kementerian Dalam Negeri memberikan sanksi kepada Gubernur.

d)Kementerian Pendidikan dan Budaya memberikan sanksi kepada sekolah terakit BOS dan bantuan pemerintah lainnya.

Tindak lanjut atas pelanggaran akan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

 

Memberikan Kebebasan pada Para Guru

Dengan demikian jelas bahwa pemerintah resmi tak memperbolehkan Pemerintah Daerah (Pemda) dan sekolah negeri mewajibkan atau melarang muridnya mengenakan seragam beratribut agama.

Dalam SKB tersebut pemerintah memperbolehkan siswa dan guru untuk memilih jenis seragamnya. Artinya, para guru dan siswa dibebaskan untuk memilih mengenakan pakaian dan atribut yang memiliki kekhususan agama atau tidak.

Nadiem mengatakan SKB 3 Menteri ini memberikan kebebasan para guru dan siswa untuk menentukan seragam yang hendak mereka kenakan, sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun untuk siswa, orang tua diperbolehkan memberikan keputusan terhadap jenis seragam yang dikenakan anaknya.

Nadiem mengatakan SKB 3 Menteri ini hanya berlaku bagi sekolah negeri sehingga tidak mengatur ketentuan berpakaian di sekolah swasta.

“Sekolah negeri adalah sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk semua masyarakat Indonesia, dengan agama apapun, dengan etnisitas apapun, dengan diversifitas apapun. Berarti semua yang mencakup SKB 3 menteri ini mengatur sekolah negeri,” tandas Nadiem.

Sementara itu, Kementerian Agama melakukan pendampingan praktik agama yang moderat dan dapat memberikan pertimbangan untuk pemberian dan penghentian sanksi. [AN]

Kepala Sekolah Guru Kebinekaan Yayasan Cahaya Guru Muhammad Mukhlisin menyambjut baik SKB tersebut.

“Saya mendukung langkah Mendikbud, Mendagri, dan Menag mengeluarkan SKB 3 Menteri ini. Persoalan pemaksaan dan pelarangan seragam sekolah dengan atribut keagamaan ini sudah berlangsung cukup lama,” ujarnya ketika dihubungi  Kamis (4/2/21).

Akan tetapi ia berharap penerapan SKB ini diterapkan dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai prinsip penyelenggaraan Pendidikan di Indonesia.

“Namun, saya berharap bahwa penerapan SKB ini juga diterapkan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai prinsip penyelenggaraan pendidikan seperti yang tercantum dalam Pasal 4 ayat 1 UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas yang menyatakan bahwa Pendidikan diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa ” Imbuhnya.

Lebih lanjut Mukhkisin menambahkan, sekolah-sekolah juga perlu mengembangkan wawasan keragaman, kebangsaan dan kemanusiaan.

“Selain persoalan seragam, sekolah-sekolah juga perlu mengembangkan wawasan keragaman, kebangsaan dan kemanusiaan. Dalam pendidikan, memperluas ruang perjumpaan itu bisa menjadi pelajaran penting dalam mengajarkan nilai-nilai itu. Hal tersebut dibutuhkan untuk menunjang kompetensi abad 21 yang dibutuhkan oleh anak-anak yaitu kompetensi berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif.” pungkasnya. [AN]

 

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

News Feed