by

Pembangunan Sirkuit MotoGP Mandalika Dituding Langgar HAM

Kabar Damai | Rabu, 07 April 2021

 

Lombok Tengah | kabardamai.id | Proses pembebasan tanah mega-proyek pembangunan pariwisata di Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat, ditunding melanggar hak asasi manusia (HAM) penduduk lokal.

Diwartakan BBC, Kuasa hukum salah satu warga yang dirugikan atas pembangunan tersebut mengatakan, pelanggaran HAM terjadi karena tidak terpenuhinya hak warga dan terus dilakukannya pembangunan dengan melibatkan aparat penegak hukum.

Baca Juga : Komnas HAM: Kepolisian Paling Banyak Diadukan Masyarakat

Sebelumnya, tudingan akan adanya pelanggaran HAM di lokasi yang akan dibangun Sirkuit MotoGP itu juga disampaikan oleh sejumlah pakar Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk HAM.

Pakar tersebut dalam ulasan BBC Indonesia menyampaikan bahwa dalam proses pembangunan itu telah terjadi perampasan tanah yang agresif, penggusuran dan pengusiran paksa terhadap masyarakat adat Sasak, intimidasi, dan ancaman serta tidak ada ganti rugi.

Pemerintah menargetkan pembangunan sirkuit MotoGP sepanjang 4,32 kilometer dan fasilitasnya di Mandalika akan selesai pada Juli mendatang.

Namun hingga kini, proses pembebasan lahan dan pemenuhan hak warga lokal disebut masih bermasalah.

Bahkan, seorang kuasa hukum dari warga lokal yang tanahnya “dirampas” menyebut terjadi dugaan pelanggaran HAM.

“Terjadi pelanggaran HAM yaitu pemaksaan untuk membangun sirkuit MotoGP, padahal pemenuhan hak warga belum selesai dan mereka masih tinggal di lahan itu,” kata Dwi Sudarsono Kuasa Hukum Sibawaih, warga yang mengklaim belum mendapatkan uang dari pembebasan lahan Sirkuit Mandalika kepada wartawan BBC News Indonesia, Raja Eben Lumbanrau, Selasa (06/04), seperti dikutip BBC.com.

Akibatnya, warga yang tidak tahu pindah kemana harus kehilangan mata pencaharian akibat bentang alam yang rusak karena dibangun jalan sirkuit yang akan mengelilingi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.

 

Akses Pendidikan dan Kesehatan Terganggu

Kemudian, akses pendidikan bagi anak mereka menjadi terganggu, dan juga memunculkan gangguan kesehatan akibat polusi pembangunan.

“Ini kan semacam pemaksaan untuk membangun dengan menggunakan aparat, pihak kepolisian dan juga aparat lain untuk memaksa masyarakat pindah padahal persoalannya belum selesai, menurut saya ini pelanggaran HAM,” kata Dwi yang menyebut setidaknya ada dua kampung yang ditinggali warga lokal di lokasi pembangunan tersebut.

Dugaan pelanggaran juga muncul karena tidak ada kebebasan warga untuk menjual atau tidak tanah yang mereka miliki, tambah Dwi.

“Harga ditentukan oleh pihak Mandalika. Kalau masyarakat tidak mau menjual tanah dengan harga yang mereka inginkan, pihak Mandalika bisa mengajukan ke pengadilan yang memutuskan penetapan harga tanah dan warga terpaksa menerima itu padahal mereka sebenarnya menolak,” katanya.

Dwi pun meminta pemerintah untuk segera menyelesaikan konflik lahan dengan warga lokal untuk kemudian dapat melanjutkan pembangunan.

 

PBB untuk HAM Turut Menyoroti

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyoroti kemungkinan pelanggaran HAM dalam proyek pariwisata di Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Pakar PBB untuk Hak Asasi Manusia mendesak Pemerintah Indonesia menghormati HAM dan hukum yang berlaku.

Mereka khawatir proyek pariwisata senilai US$3 miliar itu menimbulkan perampasan tanah yang agresif, penggusuran paksa terhadap Masyarakat Adat Sasak, dan intimidasi serta ancaman terhadap pembela hak asasi manusia.

“Para petani dan nelayan terusir dari tanah mereka. Rumah, ladang, sumber air, peninggalan budaya serta situs religi mereka mengalami perusakan karena Pemerintah Indonesia dan ITDC (Indonesia Tourism Development Corporation) akan menjadikan Mandalika sebagai ‘Bali Baru’,” kata Pelapor Khusus PBB untuk kemiskinan ekstrem dan hak asasi manusia, Olivier De Schutter lewat pernyataan resmi, (31/3), seperti dikutip CNN Indonesia (4/4).

Menurut sumber terpercaya, mereka menyebut masyarakat setempat menjadi sasaran ancaman dan intimidasi, serta diusir secara paksa dari tanah mereka tanpa mendapatkan ganti rugi.

“Terlepas dari temuan ini, ITDC belum menunjukkan itikad baikuntuk membayar ganti rugi atau menyelesaikan sengketa tanah,” kata para ahli yang dikutip CNN.

Para pakar juga mengkritik kurangnya uji tuntas (due diligence) oleh AIIB dan perusahaan swasta untuk mencegah dan memitigasi, dampak buruk ini. Di mana hal itu diatur UN Guiding Principles (Prinsip Panduan PBB) mengenai bisnis dan hak asasi manusia.

“Kegagalan mereka dalam mencegah dan menangani risiko pelanggaran hak asasi manusia berarti sama saja mereka terlibat dalam pelanggaran tersebut,” kata para pakar.

“Kami mendesak Pemerintah Indonesia untuk memastikan bahwa ITDC menghormati hak asasi manusia dan hukum yang berlaku, serta kepada AIIB dan perusahaan swasta untuk tidak mendanai ataupun terlibat dalam proyek dan kegiatan yang berkontribusi pada pelanggaran dan kekerasan terhadap hak asasi manusia.”

Pelapor Khusus PBB adalah badan ahli independen terbesar dalam sistem Hak Asasi Manusia PBB. Mereka bertugas memantau dan mencari fakta terkait situasi negara tertentu atau masalah di seluruh bagian dunia.

 

ITDC Bantah Pernyataan PBB

Pihak Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) selaku pengembang pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Lombok menanggapi pakar PBB yang menyatakan adanya potensi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam pembangunan KEK Mandalika.

Diwartakan Kompas.com, Kepala Divisi Construction Enhacement ITDC Aris Joko Santoso menyampaikan, bahwa pihaknya telah mendengar kabar tersebut, dan telah menyampaikan tanggapannya kepada kementerian terkait.

“Memang hampir sebulan yang lalulah, kami sudah jelaskan juga ke kementerian yang terkait, ke kementerian luar negeri, dan dari pemerintah sendiri sudah merilis perwakilan di dewan PBB juga, bahwa tidak ada proses pelanggaran HAM dimaksud,” kata Joko, melalui sambungan telepon, Selasa (6/4) kepeda Kompas.

 Joko menyampaikan, bahwa surat dari PBB yang menyebutkan pihaknya melakukan pelanggaran HAM tidak langsung ditujukan kepada pihak ITDC. Namun melalui kemeneterian luar negeri, dan pihaknya hanya menyediakan berkas maupun dokumen untuk dijadikan jawaban ke pada PBB.

“Jadi kami sendiri tidak menerima surat dari PBB, tapi kami menerima informasi itu dari pemerintah dari kementerian luar negeri. Kemudian kami menyiapkan dokumen-dokumen data-data pendukung yang akhirnya sebagi jawaban yang disusun oleh pemerintah,” kata Joko.

Semetara keterangan yang dirilis oleh Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRS) Kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa, melalui halaman resminya menyampaikan menolak rilis pers oleh beberapa Pemegang Mandat Prosedur Khusus yang berjudul, “Indonesia: Pakar PBB menandai keprihatinan atas proyek pariwisata senilai $ 3 miliar” pada 31 Maret 2021 lalu.

 

Polda NTB: Tidak ada pelanggaran HAM

Terkait tudingan terjadinya pelanggaran HAM, Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Artanto membantah hal tersebut.

“Tidak benar sama sekali, pada prinsipnya kami dari Polda NTB telah melakukan upaya-upaya yang bersifat humanis dan menjunjung tinggi budaya lokal,” kata Artanto, seperti dikutip BBC (6/4).

Artanto menambahkan, dalam proses penyelesaian permasalahan tanah juga telah dibentuk tim verifikasi yang terdiri dari gabungan Polda NTB, Pemprov NTB, Korem 162 Wira Bhakti NTB, Kejati NTB, Pengadilan Tinggi NTB dan Badan Pertanahan Nasional serta pihak lainnya.

Artanto menambahkan, hingga kini sebagian besar tanah yang ada di KEK Mandalika sudah mendapatkan kepastian hukum dan tinggal menunggu proses pembayaran.

“Jadi prinsipnya, semua berjalan sesuai dengan aturan dan hak-hak warga terpenuhi. Kalau namanya pengusuran, pengusiran, tidak dibayar, itu tidak benar,” katanya.

Beberapa waktu lalu, Gubernur NTB Zulkieflimansyah mengakui masih adanya permasalahan pembebasan lahan kawasan pariwisata KEK Mandalika seluas 1.175 hektare.

“Kalau lahan memang iya, kalau bicara alas hukum kan masih ada perdebatan, oleh karena itu diupayakan segenap cara supaya ada persuasi, dialog, dan lain sebagainya. Tapi sejauh ini bagus,” katanya.

 

Penulis: Ahmad Nurcholish

Editor: –

Sumber: BBC Indonesia | CNN Indonesia | Kompas.com

 

 

 

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed