by

PDIP: Penghayat Kepercayaan Harus Memeroleh Hak yang Sama Tanpa Diskriminasi

Kabar Damai | Senin, 26 April 2021

Jakarta | kabardamai.id | Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memastikan partainya akan mengembangkan dialog agar penghayat kepercayaan juga diperlakukan sama tanpa diskriminasi. Hal tersebut, kata Hasto, sebagai bentuk komitmen membumikan Pancasila.

“Kita di sini disatukan tekad untuk membumikan Pancasila sebagai the way of life. Kami akan terus mengembangkan dialog agar penghayat kepercayaan juga diperlakukan sama tanpa diskriminasi. Namun, seperti kata Bung Karno, semangat persatuan dan kesatuan harus dikembangkan,” ujar Hasto saat menerima audiensi dari Kelompok Masyarakat Adat dan Penghayat Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa, di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Sabtu (24/4), seperti dikutip CNN Indonesia.

Melansir CNN Indonesia, dalam kesempatan itu, Hasto mengatakan PDIP ingin meneguhkan komitmen untuk kembali menggali nilai otentik khas Nusantara tersebut. Sebagai rumah kebangsaan untuk Indonesia Raya, sambungnya, PDIP bersama pemerintahan Jokowi juga melindungi lewat pengakuan negara di kolom KTP untuk penghayat kepercayaan.

“Indonesia menghadapi adanya kekuatan yang tak memahami Indonesia sebagai negara dengan tradisi spiritualitas yang begitu berwarna,” ujar Hasto.

Baca Juga:

Perwakilan dari kelompok Masyarakat Adat dan Penghayat Kepercayaan Hadi Prajoko mengatakan pihaknya mengajukan sejumlah hal sebagai hasil pertemuan puluhan kelompok di Jawa Barat, sejak 21 April 2021.

Pertama, pihaknya mendorong pemahaman kebudayaan sebagai aspek seni pertunjukan, namun juga landasan budi pekerti dan tuntunan hidup.

“Kedua, dinamika di lapangan para penghayat membutuhkan suatu bentuk tempat pendidikan budaya spiritual dan pamujaan sebagai upaya pembentukan budi pekerti luhur,” ujar Hadi.

Ketiga, kata dia, pentingnya payung hukum perlindungan atas terselenggaranya nilai luhur bangsa, khususnya terkait kehidupan masyarakat adat dan penghayat kepercayaan.

Keempat, perlu adanya penugasan lembaga negara yang mengurusi masyarakat adat yang tersebar di seluruh Indonesia. Institusi perlu dibentuk secara beradab dan bermartabat.

Kelima, Masyarakat adat dan kelompok penghayat mendorong agar salam “Rahayu” menjadi salam nasional bersama salam agama lainnya.

Pertahankan Harmoni Indonesia

Wasekjen DPP PDIP Arif Wibowo menyatakan pihaknya memahami bahwa harmoni sosial Indonesia yang hidup sejak zaman Nusantara harus dipertahankan.

Hal itu juga merupakan upaya menjaga keindonesiaan. Oleh karena itu, PDIP berkomitmen memperjuangkan aspirasi masyarakat adat dan kelompok penghayat itu.

“Aspirasi ini akan kami perjuangkan, sehingga bagaimana memelihara keberlangsungan, saya kira harus kita upayakan,” tutur Arif.

12 Juta Penghayat Kepercayaan di Indonesia
Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), dilansir detikcom, mencatat ada 187 organisasi penghayat kepercayaan di Indonesia. Dari angka itu dilaporkan sedikitnya 12 juta orang di Indonesia adalah penghayat kepercayaan.

“Sampai saat ini, terdata 187 organisasi di tingkat pusat, tapi pendataan jumlah orangnya belum ada yang tepat. Sekira 12 juta jumlah penganut aliran kepercayaan, meski belum valid,” kata Kepala Seksi Kelembagaan Kepercayaan Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi Kemdikbud, Minang Warman suatu ketika.

Minang menyatakan pemerintah memperkirakan jumlah organisasi penghayat kepercayaan lebih dari angka tersebut.

“Ratusan organisasi penghayat kepercayaan itu sudah menjalani verifikasi ketat. Seperti aliran yang dianut warga harus memiliki nilai kearifan lokal, berbudi luhur dan mengatur relasi antara manusia, Tuhan dan kearifan lokal itu sendiri,” ujar Minang.

Data Kemdikbud menunjukkan 13 provinsi di Indonesia memiliki organisasi penghayat kepercayaan. Jumlahnya tersebar dari Pulau Sumatera, Pulau Jawa hingga Pulau Sulawesi.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed