by

PBNU dan Muhammadiyah Tolak PPN Pendidikan

Kabar Damai I Minggu, 13 Juni 2021

Jakarta I kabardamai.id I Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) angkat bicara terkait rencana pemerintah memberlakukan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk sektor pendidikan. Bukan hanya tidak tepat, PBNU menyebut tindakan tersebut bertentangan dengan cita-cita luhur UUD 1945.

Diwartakan detikcom, hal tersebut disampaikan oleh Sekjen PBNU Helmy Faishal, yang menjelaskan cita-cita luhur UUD 1945 salah satunya terkait mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan demikian, Helmy menyebut seharusnya negara berikhtiar untuk memenuhi cita-cita tersebut dengan kebijakan yang berpihak pada rakyat.

“Pada prinsipnya, sebagaimana yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, salah satu cita-cita luhur bangsa Indonesia adalah ‘mencerdaskan kehidupan bangsa’. Maka negara sebagaimana spirit dalam UUD 1945 harus melakukan ikhtiar-ikhtiar nyata melalui kebijakan yang berpihak kepada rakyat,” kata Helmy kepada detikcom, Jumat, 11 Juni 2021.

Helmy menambahkan pemerintah sudah seharusnya menyelenggarakan pendidikan secara inklusif. Artinya, kata dia, semua pihak harus bisa mengakses pendidikan.

Baca Juga: Ketua PBNU: Kekerasan dan Teror Bukan Ajaran Agama

“Sudah semestinya pendidikan harus diselenggarakan dengan watak inklusif. Siapa pun memiliki hak untuk dapat mengakses pendidikan. Maka, harapan bagi terwujudnya education for all (pendidikan untuk semua) adalah suatu keniscayaan,” ujarnya.

Dia pun mengingatkan agar pemerintah berhati-hati mengambil kebijakan yang bisa berdampak pada masyarakat luas. Menurutnya, setiap keputusan yang diambil pemerintah seharusnya berdasarkan kemaslahatan masyarakat.

“Sebagai dasar pengambilan keputusan, pemerintah harus berpijak pada filosofi bahwa setiap kebijakannya berbasis pada kemaslahatan rakyat. Dalam kaidah fikih disebutkan ‘tashorruful imam alā raiyyah manthun bil maslahah’ (kebijakan seorang pemimpin harus didasarkan pada kemaslahatan bagi rakyat),” terangnya.

Dengan demikian, Helmy memastikan pemberlakuan pajak bagi pendidikan bukan cara yang tepat. Dia menyebut itu justru menjauhkan Indonesia dari cita-cita luhur yang ada dalam UUD 1945.

“Dalam pandangan kami, inisiatif pemerintah dalam hal upaya meningkatkan pajak namun melalui cara peningkatan PPN pendidikan dan sembako adalah tindakan yang tidak tepat, dan sebaiknya usulan ini dapat dicarikan formula lain yang lebih memungkinkan dan bijaksana. Maka, janganlah kebijakan pemerintah nantinya justru akan menjauhkan dari spirit dan cita-cita luhur sebagaimana tertuang dalam UUD 1945,” tandasnya.

Muhammdiyah: Bertentangan dengan Konstitusi

Senada dengan PBNU, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir secara tegas mengatakan rencana pemerintah mengenakan pajak pertambahan nilai untuk bidang pendidikan atau PPN Pendidikan bertentangan dengan konstitusi.

“Kebijakan PPN bidang pendidikan jelas bertentangan dengan konstitusi dan tidak boleh diteruskan,” katanya melalui keterangan tertulis di Yogyakarta, Jumat, 11 Juni 2021.

Muhammadiyah, kata Haedar, dengan tegas menolak karena keberatan atas rencana penerapan PPN untuk bidang pendidikan sebagaimana draf Rancangan Undang-Undang Revisi UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Haedar, dilansir dari Tempo.co (12/6),  menilai pemerintah yang paling bertanggung jawab dan berkewajiban dalam penyelenggaraan pendidikan, termasuk penyediaan anggaran 20 persen.

Rencana penerapan PPN bidang pendidikan tersebut, menurut dia, telah bertentangan dengan jiwa UUD 1945 Pasal 31 Pendidikan dan Kebudayaan. Undang-undang antara lain mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar, dan pemerintah wajib membiayainya.

Haedar menyebutkan, pemerintah, termasuk Kementerian Keuangan dan DPR mestinya mendukung dan memberi kemudahan bagi organisasi kemasyarakatan yang menyelenggarakan pendidikan. Apalagi penyelenggaraan pendidikan itu dilakukan secara sukarela dan berdasarkan semangat pengabdian untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pemerintah dan DPR, kata dia, semestinya juga tidak memberatkan organisasi kemasyarakatan penggerak pendidikan dan lembaga-lembaga pendidikan yang dikelola masyarakat dengan perpajakan.

Penerapan kebijakan itu dikhawatirkan mematikan lembaga-lembaga pendidikan yang selama ini banyak membantu rakyat kecil, serta sebenarnya ikut meringankan beban pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan yang belum sepenuhnya merata.

“Semestinya pemerintah lah yang berkewajiban penuh menyelenggarakan pendidikan dan kebudayaan bagi seluruh rakyat sebagaimana perintah konstitusi,” ucap Haedar.

Sebaliknya, jika pemerintah tidak menunaikannya secara optimal, sama dengan mengabaikan konstitusi.

Lebih jauh, menurut dia, pemerintah justru perlu berterima kasih kepada ormas penyelenggara pendidikan yang selama ini membantu meringankan beban kewajiban menyelenggarakan pendidikan dan program kerakyatan lainnya. Bukan malah membebani dengan PPN.

“Ormas keagamaan seperti Muhammadiyah, NU, Kristen, Katolik, dan sebagainya justru meringankan beban dan membantu pemerintah yang semestinya diberi reward atau penghargaan, bukan malah ditindak dan dibebani pajak yang pasti memberatkan,” kata Haedar.

Bila kebijakan PPN Pendidikan itu dipaksakan, menurut dia, nanti akan mampu menyelenggarakan pendidikan selain negara yang memang memiliki APBN, justru para pemilik modal yang akan berkibar dan mendominasi.

“Sehingga pendidikan akan semakin mahal, elitis, dan menjadi ladang bisnis layaknya perusahaan,” tandas Haedar.

Penjelasan Kemenkeu Tentang Rencana PPN Pendidikan

Sebelumya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjelaskan terkait rencana PPN bagi sektor pendidikan. Kemenkeu memastikan rencana tersebut tidak akan merugikan rakyat.

“Untuk jasa pendidikan, pemerintah juga sudah mempertimbangkan segala sesuatunya ketika akan mengambil sebuah kebijakan, terutama yang menyangkut harkat hidup orang banyak, sehingga kebijakan tersebut tidak mungkin akan menyakiti rakyatnya, termasuk terkait jasa pendidikan. Mengenai detailnya belum dapat dijelaskan keseluruhannya karena belum dibahas dengan DPR,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kemenkeu Neil Madrin Noor lewat pesan singkat kepada detikcom, Jumat, 11 Juni 2021.

Neil menjelaskan pemajakan atas objek-objek pajak akan selalu memperhitungkan aspek keadilan. Selain itu, penerapannya pasti akan menunggu pulihnya ekonomi.

“Rencana pengenaan PPN merupakan salah satu langkah pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak ke depannya. Namun perlu digarisbawahi bahwa pemajakan atas objek-objek baru akan selalu memperhitungkan aspek keadilan dan penerapannya menunggu ekonomi pulih serta akan dilakukan secara bertahap,” tuturnya.

P2G: Wujud Nyata Komersialisasi Pendidikan

Tak haya NU dan Muhammadiyah, Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menilai wacana pemerintah memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada jasa pendidikan melalui Revisi UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) merupakan wujud nyata komersialisasi pendidikan.

Dilansir dari CNNIndonesia.com (11/6), Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim menjelaskan terdapat dua bentuk layanan pendidikan di Indonesia, yakni lembaga pendidikan formal (sekolah dan madrasah) dan lembaga pendidikan non-formal (tempat kursus, bimbingan belajar, dan lain-lain). Ia menilai keduanya tak seharusnya dipungut pajak.

“Kalau kedua-duanya dipajaki ini pasti wujud nyata komersialisasi pendidikan,” katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (10/6).

Satriwan mengatakan pemungutan pajak terhadap lembaga pendidikan formal bakal bertentangan dengan Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 yang mewajibkan pemerintah mengalokasikan minimum 20 persen dari APBN dan APBD untuk anggaran pendidikan.

Menurutnya, aturan tersebut telah memandatkan pemerintah agar bertanggung jawab atas pembiayaan pendidikan. Dengan begitu, ia menilai pemungutan pajak tak sepatutnya dilakukan kepada sekolah.

“Sekolah negeri kan sudah dibiayai melalui APBN dan APBN. Sekolah swasta dibiayai oleh masyarakat. Nah sekolah swasta dan negeri, termasuk madrasah, semestinya tidak dipajakin dong,” tegasnya.

Sementara pemungutan pajak terhadap lembaga pendidikan non-formal menurut Satriwan juga tidak masuk akal. Ia mengatakan, meskipun lembaga pendidikan non-formal merupakan bisnis, namun utamanya lembaga tersebut juga menjalankan fungsi pelayanan pendidikan.

Upaya komersialisasi pendidikan, menurutnya, sudah pernah dilakukan pemerintah melalui RUU Badan Hukum Pendidikan (BHU) yang kemudian menuai penolakan dan dibatalkan. Ia mengingatkan agar kejadian ini tidak berulang. [detikcom/Tempo/CNN Indonesia]

 

Editor: Ahmad Nurcholish

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed