by

PBB Desak Negara-negara Serius Tangani Isu Perbudakan dan Rasisme Masa Lalu

Kabar Damai, Kamis 15 July 2021

Jakarta I kabardamai.id I Mengatasi warisan rasisme, kolonialisme, dan perbudakan masa lalu dengan langkah-langkah seperti repatriasi dan lainnya akan “mengubah masa depan kita,” kata Komisaris Tinggi HAM PBB, Michelle Bachelet.

Komisaris Tinggi Hak Asasi Mansuia PBB Michelle Bachelet mendesak negara-negara untuk mengambil “berbagai langkah reparasi” untuk mengatasi warisan perbudakan, pemerintahan kolonial dan diskriminasi rasial.

Michelle Bachelet mengatakan hal itu ketika memperkenalkan laporan terbaru PBB tentang rasisme di seluruh dunia dan dampaknya terhadap warga keturunan Afrika.

Baca Juga: Ordo Katolik Menjanjikan $100 Juta (AS) untuk Tebus Sejarah Perbudakan

Laporan itu mulai disusun setelah peristiwa terbunuhnya pria kulit hitam George Floyd oleh seorang perwira polisi kulit putih di Minneapolis, negara bagian Minnesota, AS, pada tahun 2020. Peristiwa itu memicu aksi protes besar di dalam dan luar negeri dan meluas sebagai gerakan Black Live Matters.

Poin-poin penting yang disorot Komisaris Tinggi HAM PBB

Selama penelitian untuk menyusun laporan itu, PBB “tidak dapat menemukan satu pun contoh negara yang secara komprehensif menangani masa lalunya atau memperhitungkan dampaknya terhadap kehidupan warga keturunan Afrika saat ini,” kata Michelle Bachelet.

Ini terlepas dari beberapa upaya yang dilajukan dengan cara menyatakan permohonan maaf, melakukan litigasi maupun mengenang masa-masa itu.

Michelle Bachelet merekomendasikan agar negara-negara “membuat, memperkuat, dan sepenuhnya mendanai proses komprehensif – dengan partisipasi penuh dari masyarakat yang terkena dampak – untuk menyebarkan kebenaran tentang apa yang telah dilakukan, dan kerugian yang terus ditimbulkannya.”

Pejabat AS tanggapi isu perbudakan dan rasisme

Selanjutnya Michelle Bachelet mengatakan, proses itu “penting untuk menyembuhkan masyarakat kita dan memberikan keadilan atas kejahatan yang mengerikan” dan itu akan “mengubah masa depan.”

Wakil duta besar AS di Jenewa, Benjamin Moeling, menyambut baik “laporan yang berwawasan luas dan terus terang” dalam sebuah pernyataan video.

“Amerika Serikat menangani tantangan ini, di dalam dan luar negeri, secara jujur dan transparan, dengan mengatasi masalah-masalah mendasar dari diskriminasi rasial dan penggunaan kekuatan berlebihan dalam kepolisian,” kata Benjamin Moeling.

Sementara itu, Di AS masih terjadi perdebatan tentang gagasan reparasi atas perbudakan dan dampak-dampak diskriminasi sosial dan yudisial yang disebabkannya.

Walikota Amsterdam meminta maaf

Wali Kota Amsterdam Femke Halsema telah secara resmi meminta maaf atas peran kotanya dalam tindakan perbudakan pada masa kolonial.

Halsema mengatakan, sudah waktunya untuk mengakui ketidakadilan besar yang merupakan perbudakan kolonial sebagai bagian dari identitas Amsterdam.

Permintaan maaf itu disampaikan saat liburan tahunan yang menandai berakhirnya perbudakan di koloni Belanda pada 1800-an.

Tahun lalu, dewan kota memberikan suara untuk menyampaikan permintaan maaf dan panel penasehat telah meminta pemerintah nasional untuk mengambil langkah yang sama.

“Saya meminta maaf atas keterlibatan aktif dewan kota Amsterdam dalam sistem komersial perbudakan kolonial dan perdagangan orang-orang yang diperbudak di seluruh dunia,” kata Halsema dalam pidatonya pada Kamis (1/7).

Halsema mengatakan bahwa meskipun mengakui warisan perbudakan adalah langkah benar, tidak ada satu pun warga Amsterdam yang hidup hari ini yang dapat disalahkan atas masa lalu yang kelam.

Permintaan maafnya membuat wali kota sayap kiri tersebut berselisih dengan Perdana Menteri Mark Rutte, yang saat ini sedang dalam pembicaraan untuk membentuk pemerintahan baru.

Rutte menolak seruan untuk permintaan maaf resmi negara pada tahun lalu ketika protes yang dipicu oleh kematian George Floyd dalam tahanan polisi melanda dunia.

Dalam debat parlemen tentang rasialisme, PM Rutte menilai bahwa permintaan maaf semacam itu dapat mempolarisasi masyarakat dan membawa kembali kenangan menyakitkan bagi sebagian orang.

Namun, pemerintahnya membentuk panel penasihat independen untuk membuat rekomendasi yang tidak mengikat tentang isu ras dan diskriminasi.

Laporan panel yang dirilis pada Kamis menyarankan pemerintah untuk meminta maaf atas keterlibatan Belanda dalam perbudakan global, yang dikatakan bertanggung jawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan.

Permintaan maaf atas perbudakan telah dikeluarkan oleh negara lain, termasuk Inggris, Amerika Serikat, dan Prancis.

 

Penulis: Ai Siti Rahayu

Diolah dari berbagai sumber

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed