by

PBB: Ancaman ISIS Terhadap Perdamaian dan Keamanan Global Meningkat

Kabar Damai I Sabtu, 21 Agustus 2021

New York I kabardamai.id I Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebut ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional dari kelompok ekstremis ISIS meningkat. Itu menunjukkan perluasan afiliasi ISIS yang mengkhawatirkan di Afrika dan fokus pada kembalinya kelompok yang sebelumnya menyatakan diri “kekhalifahan” di Suriah dan Irak itu.

Wakil Sekjen PBB untuk urusan kontra-terorisme menyampaikan laporan itu juga mencatat bahwa ISIS telah memperluas kehadirannya di Afghanistan.

“Kita perlu memastikan Afghanistan tidak akan lagi digunakan sebagai tempat bersarangnya terorisme global. Ancaman ISIS terhadap perdamaian dan keamanan internasional selama periode penelitian (untuk laporan ini) tetap signifikan dan stabil selama enam bulan terakhir, meningkatkan kekhawatiran internasional yang serius,” kata Vladimir Voronkov seperti dikutip VOA Indonesia (19/8).

Laporan kepada Dewan Keamanan PBB itu menjelaskan ISIS dan kelompok teroris lainnya memperoleh keuntungan dari sejumlah “gangguan, kemalangan dan kemunduran dalam pembangunan” yang disebabkan pandemi COVID-19, baik di lapangan maupun daring.

Baca Juga: Kemenangan Taliban dan Kemungkinan Bangkitnya ISIS di Indonesia

Sementara beberapa lockdown di daerah-daerah yang tidak mengalami konflik menekan aktivitas teroris, di sejumlah daerah konflik di mana aturan pembatasan pandemi kurang berdampak, ancaman ISIS sekarang “mengalami peningkatan,” kata Vladimir Voronkov, Wakil Sekjen PBB untuk urusan kontra-terorisme dalam penjelasannya kepada Dewan Keamanan hari Kamis (19/8).

5000 Anggota ISIS dan Al-Qaeda Dibebaskan

Sebelumnya, kelompok Taliban membebaskan sekitar 5.000 anggota kelompok teroris ISIS dan al-Qaeda dari penjara Bagram. Penjara itu berada di kompleks pangkalan militer Amerika Serikat di Afghanistan , yang telah direbut kelompok tersebut.

Penjara Bagram dikenal sebagai Teluk Guantanamo-nya Afghanistan karena menjadi penjara bagi para teroris elite.

Kelompok Taliban, melalui seorang juru bicaranya yang dikutip The Times, Senin (16/8/2021), mengatakan ribuan tahanan itu sedang dievakuasi ke tempat yang aman.

Seorang pejabat Afghanistan yang dikutip oleh AP mengungkap bahwa pasukan Afghanistan telah menyerahkan Pangkalan Udara Bagram kepada Taliban.

Kepala Distrik Bagram Darwaish Raufi pada hari Minggu juga mengonfirmasi penyerahan pangkalan itu kepada para pemberontak bersenjata.

Kelompok Taliban telah mengeklaim kemenangan perang dengan mengumumkan perang Afghanistan telah berakhir. Klaim itu muncul tak lama setelah kelompok itu menduduki istana kepresidenan di Kabul pada Minggu petang.

Istana diduduki setelah Presiden Ashraf Ghani melarikan diri, yang laporkan menuju Tajikistan.

Juru bicara Taliban Mohammed Naeem mengatakan kepada Al Jazeera dari istana presiden pada Minggu malam bahwa perang di Afghanistan telah berakhir.

Bagaimana Indonesia Harus Bersikap?

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Wasisto Rahardjo Jati menilai hubungan Indonesia dengan Afghanistan baik karena Presiden Jokowi menerima anugerah dari Presiden Afghanistan Ashraf Ghani pada Januari 2018. Sementara itu, posisi Indonesia dengan Taliban juga menunggu langkah negara Islam dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

Akan tetapi, Wasisto menilai, pelaksanaan evakuasi WNI dari Afghanistan penting dilakukan demi melindungi warga Indonesia di negara tersebut.

“Saya pikir evakuasi WNI yang ada adalah hal utama sampai negara itu sudah stabil kondisinya dan secara diplomatik sudah ada semacam ‘pengakuan’ secara internasional. Perlindungan WNI di negara lain adalah hal mutlak apalagi di kondisi negara gagal seperti Afghanistan saat ini,” kata Wasisto kepada tirto.id, Rabu, 18 Agustus 2021.

Dosen Hubungan Internasional UIN Syarif Hidayatullah Robi Sugara menilai Indonesia tidak akan mengambil langkah berpihak pada satu sisi dalam konflik Afghanistan. Menurut Robi, Indonesia sudah pada posisi upaya perdamaian dengan mengajak Taliban sesuai dengan prinsip politik bebas aktif.

“Indonesia masih memegang kebijakan politik luar negeri bebas aktif. Jadi tidak mungkin memihak antara Karzai atau Taliban. Sejak Indonesia terlibat dalam proses damai di Afghanistan, Indonesia selalu mengusulkan pelibatan Taliban,” kata Robi kepada Tirto, Rabu, 18 Agustus 2021.

Robi menekankan Taliban saat ini mengambil alih kekuasaan karena tidak menggunakan pendekatan pengambilan kekuasaan seperti momen perang dunia kedua atau perang dingin. Metode yang digunakan pun berbeda dengan cara ISIS mengambil wilayah.

Pengambilalihan wilayah Afghanistan pun dilakukan tidak secara selektif dan sporadis.

Selain itu, kata dia, mereka juga tidak menyerang orang asing serta berencana memberikan amnesti kepada aparatur yang menyerah. Oleh karena itu, situasi yang terjadi berbeda. Robi menambahkan, Indonesia juga sudah membangun komunikasi dengan Taliban, tetapi ia memandang Indonesia tetap harus menyiapkan skenario evakuasi WNI demi menghadapi skenario terburuk.

“Indonesia tentu harus mempersiapkan evakuasi untuk mempersiapkan hal yang terburuk, tapi sepertinya pihak Taliban telah takeover kekuasaan banyak menjalin komunikasi dengan negara lain termasuk Indonesia,” tandas Robi.

Kiai As’ad: Bisa Dijadikan Isu Politik Pendukung Khilafah

Penulis buku Al-Qaeda yang juga Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH As’ad Said Ali mendorong kewaspadaan atas kemenangan kelompok Taliban di Afghanistan. Menurutnya, hal itu bisa dijadikan isu politik bagi para pendukung khilafah untuk membangkitkan spirit perlawanan di negara-negara Muslim.

“Sebagai catatan Imarah Islam Afganistan berbeda dengan khilafah ala ISIS, karena tidak menganggap sebagai penguasa dunia Islam. Tetapi para pendukung sistem khilafah mungkin akan menjadikannya sebagai isu politik untuk membangkitkan perlawanan di negara Islam lainnya,” ujar Kiai As’ad, Selasa  lalu lewat facebooknya.

Namun, melansir NU Online, menurut mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) itu, Taliban memerlukan legitimasi internasional sehingga membutuhkan dukungan dari negara muslim lainnya. Dalam hal ini, kata Kiai As’ad, Taliban menyebut empat negara sebagai prioritas yaitu Indonesia, Arab Saudi, Iran, dan Turki.

“Turki penting terkait soal Uighur yang keduanya mempunyai hubungan suku dan budaya,” tutur Kiai As’ad yang beberapa kali terlibat melakukan rekonsiliasi damai antarpemimpin kelompok di Afghanistan.

Sedangkan Iran, lanjutnya, selain dalam konteks merangkul suku Hazara yg memeluk Islam Syiah, juga dalam konteks ekonomi untuk akses ke Samudera Hindia via pelabuhan peti kemas Chabahar yang sedang dibangun oleh Iran. Saudi Arabia juga penting bagi Afganistan terutama bantuan ekonomi.

“Indonesia dianggap sebagai negara muslim sunni moderat yang berpengalaman mengelola persatuan nasional di tengah beragam suku bangsa dan potensi ekonominya besar,” ucap Kiai As’ad, dikutip dari nu.or.id (19/8).

Sedangkan, imbuhnya, Pakistan yang berbatasan langsung tidak termasuk empat negara di atas, mungkin terkait persengketaan wilayah “Duran line” yang diklaim Pakistan sejak kemerdekaannya.

Memenangkan perang lebih mudah dibanding membangun kembali persatuan bangsa. Tantangan yang dihadapi oleh Afganistan mendatang, menurut Kiai As’ad, adalah memulihkan keamanan dan ketertiban, rekonsiliasi nasional serta pengakuan dunia.

“Hal itu tergantung bagaimana Rezim Afghanistan mengakomodasikan fraksi Haqqani dan Mullah Rasul yang pada masa lalu menjadi saingan dan sikap terhadap eksistensi elemen ISIS dan Al-Qaeda. Tanpa stabilitas keamanan, pemulihan ekonomi tidak mungkin dilakukan,” terangnya. [VOA/NU Online]

 

Editor: Ahmad Nurcholish

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed