Jakarta | Kabardamai.id | Analisis Papua Strategis menyelenggarakan diskusi publik yang berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Sabtu (2/9). Diskusi ini mengusung tema Upaya Penurunan Kasus Malaria di Papua.
Direktur Riset Analisis Papua Strategis Center Development for Development and Global Studies yang juga Akademisi Universitas Cenderawasih, Richard Patty mengatakan kasus malaria pada tahun 2023 meningkat sepuluh persen dibandingkan tahun 2022. Saat ini terdapat 13.200 kasus malaria yang tersebar di Papua dan kasus tertinggi terjadi di Jayapura, Merauke dan Mimika.
“Faktor pertama adalah karena tingginya curah hujan dan kelembapan udara, kedua karena kepadatan penduduk dan ketiga kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pencegahan malaria,” ujar Richard.
Richard mengajak untuk menggali upaya-upaya inovatif untuk merespons dan menjawab kebutuhan kesehatan di Papua. Ia berharap diskusi strategis ini akan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat dan terbebas dari kasus malaria secara bertahap.
Ketua Komisi Eliminasi Malaria Nasional, dr. Ferdinand J. Laihad mengatakan pengendalian malaria menggunakan asas desentralisasi berdasarkan kabupaten dan kota. Ferdinand mengakui bahwa Annual Parasite Incidence (API) di Papua tergolong tinggi.
“Ini menjadi tantangan berat, namun dengan bersinergi kita bisa menuntaskan persoalan ini, karena sekarang sudah ada obat malaria,” ungkap Fer
dinand.
Lebih lanjut, Ferdinand memaparkan untuk menuntaskan kasus malaria obat harus diminum secara tuntas selama tiga hari berturut-turut, namun ada beberapa parasit yang membutuhkan waktu 14 hari. Penggunaan kelambu dan penyemprotan dinding rumah juga bisa menjadi langkah mitigasi yang baik.
Team Working Group Malaria Indonesia, Billy Hawley mengatakan malaria berbeda dengan campak sehingga perlu intervensi khusus. Saat ini sudah ada program kader sebagai upaya pengobatan secara cepat yang dilakukan oleh pemerintah.
“Ada diskusi dengan masyarakat di kampung tentang informasi penyebaran nyamuk, sehingga masyarakat bisa menanggulanginya secara mandiri dengan sterelisasi lingkungan,” ucap Billy.
Lebih lanjut, menurut Billy tanggung jawab atas upaya penurunan kasus malaria bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat. Lembaga lintas sektor dan pemerintah daerah juga perlu andil dalam menuntaskan kasus malaria yang sifatnya mudah menyebar.
Reporter: Nurul Sayyidah Hapidoh
