by

Panduan Moral Kerukunan Antarumat Beragama di Indonesia

Budhy Munawar-Rahman

Resensi Buku: Buku Prosiding SIGMA Pancasila: Menganyam Kepelbagaian Meneguhkan Keindonesiaan”, Jakarta: BPIP, Desember 2020.

Buku ini merupakan jawaban untuk mengatasi persoalan kurikulum pendidikan agama di Indonesia yang saat ini semakin menjauhkan diri dari Pancasila. Juga dapat semakin mempertegas bahwasanya nilai-nilai luhur di dalam Pancasila sejatinya sejalan dengan ajaran-ajaran agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu.

Semua agama yang ada di Indonesia mengajarkan kebaikan dan kedamaian hidup manusia serta saling menghormati di antara sesama manusia. Buddha mengajarkan kesederhanaan, Hindu mengajarkan tatwam asi (tepo seliro), Kristen mengajarkan cinta kasih, Konghucu mengajarkan kebijaksanaan, dan Islam mengajarkan kasih sayang bagi seluruh alam (rahmatan lil ‘alamin).

Khusus untuk Islam, hubungan antar-kelompok agama juga didasarkan pada konsep mu’ahadah atau muwatsaqah, yang berarti adanya perjanjian antar kelompok-kelompok masyarakat untuk membangun kehidupan yang damai dan rukun.

Seperti sudah menjadi kesadaran bersama, Pancasila merupakan dasar dan ideologi negara yang telah menjadi kesepakatan para pendiri bangsa. Namun pada implementasinya, keragaman suku, budaya dan agama yang ada di Indonesia masih menimbulkan perbedaan pandangan di masyarakat terhadap pengamalan nilai-nilai Pancasila.

Untuk mendorong pemahaman Pancasila secara utuh sebagaimana dirumuskan dan dipahami oleh para pendiri bangsa perlu diiringi dengan upaya-upaya mewujudkan kehidupan yang rukun dan harmonis antar umat beragama, baik dalam kehidupan sosial maupun politik. Kerukunan merupakan faktor penting penunjang keberhasilan pembangunan nasional.

Buku ini menunjukkan bahwa perkembangan masyarakat Indonesia yang sangat dinamis, termasuk dalam berkomunikasi atau berinteraksi dengan masyarakat dunia, tidak menutup kemungkinan muncul pemahaman dan sikap keagamaan yang bisa mengancam kerukunan dan integrasi bangsa. Wajah kebangsaan kita yang mengalami gejala dehumanisasi, seperti praktik saling menyerang dan tindakan mendistorsi konstruk teologi masing-masing agama dan kepercayaan tak terbendung, seringkali berujung pada konflik horizontal.

Muhammad Sabri, dalam “Sekapur Siruh” buku ini menergaskan bahwa kita perlu mengkaji ulang ide kepelbagaian, atau apa yang sejauh ini dikenal secara peyoratif sebagai SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan).

Sudah saatnya kini, SARA tidak lagi semata-mata dipandang sebagai “kambing hitam” dan paling bertanggungjawab di balik seluruh bentuk kerusuhan dan benturan horizontal lintas etnik dan agama, tetapi sebaliknya diletakkan sebagai anugerah Tuhan dan “ibu kandung” NKRI. SARA mesti dipercakapkan bersama secara terbuka dan penuh kekeluargaan di atas meja keindonesiaan. Di titik inilah Pancasila sebagai common denominator, common platform, kalimatun sawa’ dan leitstar dinamis; yakni sebagai “titik tumpu”, “titik temu”, “titik tuju” dan “haluan” bangsa Indonesia yang majemuk dalam meraih tujuan dan signifikansinya.

Menurutnya, Pancasila—dengan spirit Bhinneka Tunggal Ika yang dikandungnya, dapat diandaikan sebagai “pola dasar” (archetype) keindonesiaan: yaitu pola-pola tersembunyi dalam jantung tradisi, akal budi, dan pikiran terdalam yang tidak saja membentuk tabiat bagaimana bangsa Indonesia mengalami dan menafsir realitasnya, tetapi juga sebagai bintang pemandu meraih cita-citanya.

Pola dasar tersebut tumbuh dari akar budaya dan sejarah amat panjang yang dihidupi lewat jejaring lintas tradisi, lintas agama, lintas golongan, lintas sosial, lintas ideologi, dan lintas teritorial dalam pergaulan sesama bangsa Indonesia yang pelbagai serta dalam respons bersama terhadap pengaruh dari luar.

Buku yang berjudul “Prosiding SIGMA Pancasila: Menganyam Kepelbagaian Meneguhkan Indonesia” berasal dari acara simposium nasional Studi dan Relasi Lintas Agama Berparadigma (SIGMA) Pancasila, yang diselenggarakan oleh BPIP di UIN Serang pada 10 – 12 September 2020.

Buku ini secara umum berisi tentang hubungan Pancasila dan agama, yang keduanya tidak bisa dipisahkan, karena sila pertama Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Buku ini menghimpun visi dan pemikiran dari berbagai tokoh lintas agama dalam menyusun referensi kebijakan tentang Pancasila sebagai paradigma studi dan relasi lintas agama di Indonesia.

Namun demikian, kita tidak hanya mengharapkan munculnya karya-karya intelektual dari para pakar, dan tokoh-tokoh besar lintas agama yang akan menjadi sumber materi, tetapi juga untuk menegaskan bahwa sejatinya program nasional merupakan wujud kesadaran seluruh elemen umat beragama untuk saling bergotong royong menciptakan kerukunan di Indonesia.

Buku ini merupakan satu ikhtiar mewujudkan Pancasila menjadi penuntun kebijakan pemerintah dalam mengembangkan kerukunan antar umat beragama di Indonesia.

Amin Abdullah mengatakan dalam buku ini, bahwa tujuan utama manusia beragama dalam perspektif Islam adalah untuk memperoleh kemaslahatan hidup di muka bumi (blessing for human kind) dan di akhirat. Agama-agama lain memiliki istilah dan terminologi lain yang pada dasarnya adalah sama atau mirip antara yang satu dan lainnya sebagai the golden rules atau ten commandments.-nya. Kemaslahatan yang menjadi pangkal tolak teori Maqasid al-Syari’ah (fundamental virtues; nilai-nilai utama yang sangat mendasar dalam Syariat Islam) sangat dikenal dalam doktrin ajaran Islam.

Tujuan pendidikan agama Islam dan sekaligus Studi Lintas Agama Berparadigma Pancasila tidak dapat menjauh dari dan keluar dari rel itu. Kemaslahatan menekankan 2 hal pokok, yaitu 1) Pengembangan kapasitas dan potensi manusia (human development) dan 2) Kesejahteraan (well-being). Keduanya dapat dicapai dengan cara memberdayakan, memperkaya dan mengembangkan 5 (lima) unsur pokok kapasitas dan potensi yang dimiliki manusia sebagai ciptaan Tuhan di muka bumi.

Dalam literatur standar kajian Islam, menurut Amin Abdullah, disebutkan dengan tegas bahwa ada lima hal pokok yang perlu dilindungi dan dikembangkan dalam diri manusia, baik sebagai individu maupun kelompok. Kelima hal tersebut adalah 1) al-Nasl (prosterity; keturunan), 2. al-Aql (intellect; akal pikiran), 3) al-Nafs/’Irdh (human self; human dignity; harkat dan martabat manusia), 4) al-Din (religion; agama atau keberagamaan) dan 5) al-Maal (wealth; ekonomi; harta benda atau kekayaan).
Ini menegaskan, seperti dikatakan Mohammad Hatta, implikasi paradigma Pancasila pada perwujudan nilai-nilai di atas, seperti tanggung jawab, pandangan yang luas, empati, kehormatan, cinta, dan keadilan, yang kesemuanya didasarkan pada hikmah/kebijaksanaan. Yang langsung akan diafirmasi oleh pemikiran agama Islam.

Begitu pula dengan Umat Kristen Indonesia—sebagaimana dikatakan oleh Andreas A. Yewangoe—menerima, mempertahankan dan berusaha mengamalkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari mereka. Sebab dengan derajat kemajemukan bangsa kita yang begitu tinggi (suku, agama, ras, etnis) sangat rawan untuk pecah-belah kalau tidak ada ikatan yang mengikat. Pancasila telah membuktikan bagaimana kesatuan bangsa itu diwujudkan dan dipertahankan kendati tidak kurang pula goncangan-goncangan yang menghantamnya.
Umat Kristen Indonesia meyakini rumusan-rumusan nilai di dalam Pancasila adalah refleksi dari Hukum Kasih, “…mengasihi Allah dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi; dan mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri” (Matius 22:37-39). Mengasihi Allah itu terungkap dalam sila pertama, sedangkan hal mengasihi sesama manusia tercermin dalam sila ke dua hingga ke lima. (h. 53)

Agama Hindu juga mengajarkan setiap umat melaksanakan dua dharma sekaligus, yaitu dharma agama dan dharma negara. Dharma agama merupakan wujud bhakti umat Hindu terhadap kemahakuasaan Tuhan dalam memerankan ajaran agama yang inovatif, kreatif, dan integratif di samping meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang pluralistik.

Sedangkan Dharma Negara adalah hak dan kewajiban serta tanggung jawab umat Hindu untuk senantiasa membela, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan, sekaligus mencintai tanah air.

Dalam melaksanakan dharma negara, Pancasila sebagai landasan ideologi, sekaligus sebagai dasar negara Republik Indoensia wajib diamalkan oleh umat melalui penerapan nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalam kelima silanya.

Nilai-nilai Pancasila dalam agama Buddha sejalan dengan ajaran Dharma yang dapat dihayati dan di terapkan kehidupan sehari-hari oleh umat Buddha. Interdependensi kehidupan adalah esensi dari ajaran Buddha Gautama. Nilai universal dari agama Buddha mengatasi perbedaan bangsa, tetapi agama Buddha tidak meniadakan kebangsaan. Buddha mengajarkan pentingnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat agar kejahatan dan gangguan sosial dapat dihindari.

Demikian juga Khonghucu, baik keseluruhan maupun sila per sila dari Pancasila, seperti keadilan, musyawarah, persatuan, kemanusiaan dan ketuhanan senafas selaras sejalan dengan ajaran Khonghucu. Ketuhanan Yang Maha Esa Agama Khonghucu hanya menyembah pada Tuhan yang disebut dengan Tian, Tuhan Yang Maha Esa atau Shang Di, Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang merupakan awal dan akhir dari segalanya. Yang maha pasti dan maha tetap hukumNya. Yang menjadikan semua manusia tunduk sujud menyembah kepadaNya.

Karena itu, memahami ide Ketuhanan Yang Maha Esa dalam realitas masyarakat Indonesia yang majemuk ini tidak dapat dipisahkan dari pengakuan dan kesadaran atas realitas Tuhan yang dihidupi oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali di tanah air.

Realitas serba majemuk ini tidak dapat ditampik, melainkan justru dirayakan dengan penuh kegembiraan menyusul pembukaan seluas-luasnya ruang-ruang perjumpaan antarpemeluk agama dan kepercayaan: mendialogkan pengalaman iman dan penghayatan perihal Yang Ilahi masing-masing warga negara untuk kemudian dikontribusikan bagi pembangunan peradaban bangsa Indonesia yang berkemajuan, damai, sejahtera, inklusif, moderat dan toleran.

Benarlah apa yang dikatakan oleh Franz Magnis-Suseno, bahwa Pancasila hanya dapat menjalankan fungsinya, yaitu mendasari persatuan bangsa, apabila didukung oleh agama-agama yang diyakini di Indonesia. (h. 97)

Pancasila, sebagai “dasar bersama” dalam berbangsa dan bernegara sesungguhnya telah memuat prinsip-prinsip pokok dalam “beragama” (Ketuhanan Yang Maha Esa) sekaligus merawat “kebhinekaan” Indonesia dalam persatuan dan model keberagamaan yang mendorong “keadilan sosial” bagi masyarakat Indonesia.

Sejumlah cendekiawan Muslim telah berpikir perlunya didirikan semacam Fakultas atau departemen yang khusus mengkaji agama-agama dan keyakinan masyarakat Indonesia dalam konteks relevansinya dengan Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika.

Setidaknya ada tiga manfaat studi agama-agama: pertama, dengan mengkaji banyak agama dan keyakinan, seorang pemeluk agama akan mengetahui, tidak semata “perbedaan” dan “persamaan” diantara agama-agama, tetapi yang juga penting adalah ia akan menemukan apa yang “khas”, yang “unik”, yang “istimewa” dari agama-agama yang ada.

Kedua, dengan mengkaji secara obyektif teologi agamaagama, maka seorang pengkaji akan menemukan “pemahaman yang benar” tentang agama-agama orang lain. Selama ini, seorang penganut agama hanya menerima informasi tentang agama orang lain berdasar “ukuran agamanya” atau berdasar „informasi dari agamanya‟, yang seringkali tidak sesuai dengan “apa yang diyakini” oleh pemeluk agama orang lain itu. Inilah pemahaman yang subyektif.

Akibat dari pemahaman subyektif ini, para pemeluk agama sering “bertengkar” karena “memandang” agama orang lain berdasar keyakinan “agama sendiri”.

Jika itu yang terjadi, maka studi ini bukan “studi perbandingan agama”, tetapi jadi “studi pertandingan agama”. Kalau pertandingan, maka agama sendiri akan “menang” atau “unggul”, sedangkan agama orang lain akan “kalah”. Dengan pemahaman obyektif tentang agama-agama orang lain, maka akan muncul sikap hormat, respek dan toleran terhadap agama dan keyakinan orang lain.

Ketiga, studi lintas agama atau studi agama-agama akan mendorong terwujudnya “dialog antar agama” yang sesungguhnya. Dialog, bukan monolog, adalah kita mendengar dari orang lain, dan orang lain mendengar dari kita. Dialog antar-agama adalah “suatu perjumpaan yang sungguh-sungguh, bersahabat dan berdasarkan hormat dan cinta antar berbagai pemeluk agama yang beragam”.

Oleh karenanya, agama semestinya tidak dijadikan sebagai faktor pemecah belah (disintegratif), tetapi menjadi faktor pemersatu (integratif) dalam kehidupan masyarakat. Dan sejalan dengan hal ini, agama semestinya tidak dipahami secara eksklusif dan ekstrim, melainkan dipahami dengan memperhatikan pula konteks dan kondisi obyektif bangsa Indonesia yang majemuk (multi-kultural, multi-agama dan multi-etnis).

Pandangan dan paham keagamaan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila termasuk paham radikalisme sikap intoleran dapat dicegah sedini mungkin. Sehingga dapat terwujud harmoni dan kerukunan umat beragama.

Pancasila telah menjadi konsensus nasional dan semua golongan masyarakat Indonesia. Pancasila telah menjadi kesepakatan maka Pancasila tidak boleh diganti dengan ideologi lain. Begitu juga dengan NKRI tidak boleh diganti dengan sistem yang lain. Karena upaya tersebut berarti telah menyalahi kesepakatan nasional.

Buku “Prosiding SIGMA Pancasila: Menganyam Kepelbagaian Meneguhkan Keindonesiaan”, tidak semata kompilasi gagasan vital-subtansial-progresif para cendekiawan-agamawan, tetapi juga merupakan sebuah ikhtiar untuk terbangunnya Studi Lintas Agama Berparadigma Pancasila (SIGMA) di Indonesia yang moderat, inklusif, dan toleran kini dan di masa depan. [ ]

Budhy Munawar-Rachman, Program Officer Islam and Development The Asia Foundation

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed