by

Pancasila di PP SNP: Pelajaran Baru atau Menggantikan PPKn?

Kabar Damai I Rabu, 28 April 2021

 

Jakarta I kabardamai.id I Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim sudah menyatakan bahwa Pancasila akan tetap ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (PP SNP). Instrumen ini akan tetap ada dan wajib dalam kurikulum di setiap jenjang pendidikan.

Diwartakan laman resmi BPIP, Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim menilai, kewajiban untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah ini menjadi sebuah pertanyaan. Sebab, Pancasila sudah masuk dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).

“Jadi apakah Kemendikbud ingin menambah mata pelajaran baru, yaitu pendidikan Pancasila yang dilepaskan dari PPKn. Karena ini sudah muncul pada pasal 40 ayat dua poin B ini baru muncul dalam revisi PP 57/2021,” ucapnya dalam siaran YouTube Vox Point Indonesia, Senin (25/4), seperti dikutip bpip.go.id.

Hal itu masih belum jelas, kata dia mungkin juga PPKn ini yang dihilangkan dan menggantinya dengan mata pelajaran Pancasila. Ia pun menduga ini sejalan dengan keinginan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

“BPIP ingin mengembalikan Pendidikan Moral Pancasila (PMP) di pendidikan dasar dan menengah. Jadi justru yang kami pertanyakan apakah Kemendikbud akan menghidupkan lagi PMP?,” ujarnya.

Baca Juga : Soal Pancasila Jadi Muatan Wajib, Guru Khawatir Seperti Orba

Menurutnya, menghidupkan PMP akan menjadi bersifat indoktrinatif (memaksakan gagasan) dan menjemukan. Pasaknya, PMP sendiri ini sangat dekat dengan pembelajaran zaman orde baru.

“Yang sangat tidak kita harapkan kalau PMP-nya model zaman Orba, lagi pula sudah enggak ada PMP di LPTK, semua PPKn. Ini yang harus di clear-kan,” tegasnya.

 

Metode Pengajaran Mapel Pancasila Diubah

Sebelumnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengubah metode pengajaran mata pelajaran (Mapel) Pancasila dari sebelumnya mengedepankan pengetahuan menjadi penerapan.

“Jadi metode pengajarannya berbeda untuk per jenjang, contohnya untuk kelas rendah seperti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga kelas dua SMP lebih pada pembentukan watak,” ujar Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud, Totok Suprayitno di Jakarta, Rabu, 10 Juli 2020 lalu.

Totok, seperti diberitakan nusabali.com,  memberi contoh jika anak belajar gotong royong, maka mereka langsung diajarkan praktik gotong royong. Begitu juga untuk pelajaran empati, saling berbagi juga langsung pada praktik.

Sedangkan untuk kelas tiga SMP hingga SMA, yang diajarkan lebih pada pengetahuan.

“Semakin tinggi kelasnya, tatarannya beda. Tapi sudah masuk pengetahuan di dalam pelajaran itu,” tambah dia.

Totok menambahkan untuk penilaian akan ada rapor karakter. Dalam rapor tersebut, tidak ada nilai, tetapi yang ada hanya rapor karakter.

Dalam rapor karakter juga anak tidak dihakimi apakah dia bodoh atau pintar, kamu baik atau jahat dan lainnya. Melainkan perkembangan anak dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila.

Dalam rapor itu, guru diminta untuk mendeskripsikan karakter anak, contohnya salah satu nilai Pancasila yakni empati yang dicerminkan melalui perilaku menolong teman yang membutuhkan. Hal tersebut selama ini belum berkembang.

“Untuk tahap awal, masih masuk dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn),” kata dia.

Dia berharap dari penanaman nilai-nilai Pancasila sejak dini, maka akan lahir generasi yang memiliki karakter Pancasila. Totok menyebut perubahan metode pengajaran itu akan dilakukan mulai tahun ini.

Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK), Supriano mengatakan pihaknya akan melatih sebanyak 1.020 guru PKn mulai 15 Juli mendatang. Diharapkan guru-guru itu bisa mengubah metode pengajarannya dari sebelumnya berorientasi pada pengetahuan pada jenjang dasar menjadi penerapan nilai Pancasila.

 

Penulis: Ahmad Nurcholish

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed