by

Nur Hidayat: Tak Ada Bencana Yang Alami

Kabar Damai, Senin 19 April 2021

 

Jakarta I Kabardamai.id I Direktur Eksekutif Walhi, Nur Hidayati saat mengisi acara seminar Public Virtue Research Institute (PVRI) bertemakan “Bencana Alam di NTT dan Proyek Hutang Mandalika di NTB: Perspektif Keadilan Sosial, Gender, dan Iklim,” Minggu, 18 April 2021.

Nur Hidayati mengungkapkan Bencana alam yang terjadi di Mandalika, Nusa Tenggara Barat, merupakan akibat dari perbuatan manusia yang merusak lingkungan.

“Apa yang terjadi di Mandalika adalah potret di mana ruang itu dipandang sebagai alat produksi akumulasi kapital dan ini rencana pemerintah yang disebut sebagai perampasan ekonomi khusus,” tegas Nur Hidayati.

Mandalika menyebabkan berbagai konflik, dan sebenarnya bukan kasus yang hanya satu-satunya di Indonesia, tapi ini hanyalah sebagai potret masih banyak kasus-kasus serupa akibat bagaimana pemerintah melihat ruang-ruang di Kepulauan Nusantara.

Pemerintah yang terus melakukan banyak proyek-proyek pembangunan infrastruktur di wilayah NTT dan NTB sangat tidak transparang dan tidak melibatkan aktif masyarakat.

Menurut Nur Hidayat   tidak ada bencana yang terjadi secara alamiah. Bencana diakibatkan oleh dua krisis yaitu krisis ekologis dan krisis kemanusiaan. Di Indonesia sendiri Kejadian Bencana Hidrometereologis (Ekologis) terus eningkat dari tahun ke tahun.

“Strategi pemasaran Indonesia adalah strategi ekonomi trickle down yang percaya emodal besar sebagai prime mover. Efisiensi economic of sale semakin meningkat kemudian turunnya control sumber daya alam di tangan pemerintah menjadi konsekuensi,” lanjut Nur Hidayat.

 

Baca Juga : Turut Berduka: Flobamora Kota Pontianak Buka Donasi Untuk Musibah di NTT

Potret Ambisi Pemerintah

Bencana alam adalah hasil dari ketidakadilan alokasi ruang hidup dan penghidupan, dan Mandalika adalah poret dari ambisi infrastruktur pemerintah yang merugikan rakyat.

Mandalika sendiri merupakan poyek yang dibangun melalui dana hutang hutang luar negeri bersumber dari Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), dengan masalah kurang uji tuntas untuk mengidentifikasi, mencegah, memitigasi, dan mempertanggungjawabkan dampak buruk terhadap HAM.

Umbu Wulang, Walhi Nusa Tenggara Timur (NTT) menambahkan penyabab utama dari meluapnya dampak bencana dan jatuhnya korban di NTT adalah siklon seroja, mitigasi yang buruk, lalu daya dukung dan daya tampung ligkungan yang berkurang.

 

Pemerintah Gagap Tanggapi Bencana

“Pemda sendiri gagap dalam menghadapi bencana, hari-hari awal terjadi bencana tidak ada posko yang didirikan oleh pemerintah (BPBD), kepla BPBD NTT dicopot karena dianggap tidak tanggap menghadapi bencana, status daruta bencana juga lama sekali ditetapkan.” Ujar Umbu Wulang, MInggu (18/4/2021).

Evakuasi mandiri lebih banyak dilakukan oleh warga, praktek tolong warga dilakukan oleh warga itu sendiri, bahkan tidak ada peringatan secara menyeluruh ke daerah daerah rawan terkena dampak negative bencana.

“Akibat proyek investasi, kurang daerah resapan air, hulu gundul, dan absennya rencana mitigasi. Pembangunan tak berkelanjtan mengabitkan deforestasi, ahli fungsi lahan, bahan bakar fosil. Ini semua menyababkan negeri kita krisis iklim,” pungkasnya.

 

Penulis: Ai Siti Rahayu

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed