by

NU, Muhammadiyah dan RMI Dukung PPKM Darurat

Kabar Damai I Minggu, 04 Juli 2021

Jakarta I kabardamai.id I Pemerintah telah mengambil kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk sejumlah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa dan Bali, pada 3-20 Juli 2021.

Ketua PBNU Bidang Dakwah dan Masjid Abdul Manan Ghani mendukung kebijakan ini. Menurutnya, PPKM Darurat adalah upaya untuk menekan jumlah kasus Covid-19, sekaligus sebagai upaya pemerintah untuk melakukan perlindungan kepada masyarakat dari bahaya Covid-19.

“Karena kebijakan pemimpin terkait langsung dengan kemaslahatan rakyatnya,” terangnya di Jakarta, Jumat, 2 Juli 2021, kutip jawapos.com.

Terkait penutupan tempat ibadah, termasuk masjid dan musala di derah-daerah yang diterapkan kebijakan PPKM Darurat, ia berharap bisa dijelaskan secara lebih detail. Misalnya, dia berharap rumah ibadah pada daerah tersebut tetap diperbolehkan mengumandangkan azan sebagai pemberitahuan masuk waktu salat.

“Untuk daerah-daerah yang ditetapkan aman dari bahaya Covid-19, maka masjid dan musala tetap menjalankan kegiatan peribadatan dengan menjalankan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin,” terangnya.

Ia juga berpandangan, Salat Idul Adha di daerah dengan hasil asesmen 4 dan asesmen 3, serta daerah yang masuk zona merah dan zona oranye, sebaiknya ditiadakan.

Baca Juga: Zona Merah (Lagi), Gubernur Kalbar Keluarkan Instruksi Penanganan Covid-19 di Pontianak

Terpisah, Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Lakpesdam PBNU) Rumadi Ahmad turut mendukung langkah pemerintah menutup tempat ibadah sementara.

“Beribadah di rumah. Namun, kalau di masjid dan musala apabila mau azan sebagai tanda masuk waktu solat, hemat saya tidak masalah,” kata Rumadi kepada CNNIndonesia.com.

Rumadi menyebut langkah yang diambil pemerintah untuk menetapkan PPKM Darurat sebagai langkah darurat. Menurutnya, langkah ini sudah semestinya diambil mempertimbangkan masukan masyarakat dan para relawan yang sudah bersusah payah melawan pandemi.

“Tidak perlu ada pendapat, mal dan pasar dibuka tapi tempat ibadah ditutup. Hal ini hanya akan memperkeruh suasana,” ujarnya

Tak Perlu Cari Kambing Hitam

Dukungan terhadap PPKM Darurat juga disampaikan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti.

“Muhammadiyah mendukung sepenuhnya PPKM Darurat Jawa-Bali sebagai upaya mencegah dan menurunkan pandemi Covid-19 dan berbagai dampak yang ditimbulkan,” ujarnya.

Menurutnya, pandemi Covid-19, telah menimbulkan puluhan ribu korban meninggal dunia dan jutaan yang terdampak. Situasinya sudah sangat darurat. PPKM sangat diperlukan untuk menyelamatkan bangsa.

“Pandemi Covid-19 dan berbagai dampak yang ditimbulkan merupakan masalah dan tanggung jawab bersama seluruh bangsa, bukan hanya Pemerintah,” tegasnya.

“Sekarang bukan waktunya saling menyalahkan dan mencari kambing hitam. Meskipun demikian, Pemerintah harus memimpin pelaksanaan dengan konsisten serta tetap melakukan komunikasi, koordinasi dengan seluruh lapisan masyarakat,” tandasnya.

“Meski pun demikian, pemerintah harus memimpin pelaksanaan dengan konsisten serta tetap melakukan komunikasi, koordinasi dengan seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.

RMI, Gus Rozin: Syaratnya Harus Adil

Ketua Rabhithah Ma’ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMI NU), Abdul Ghaffar Rozin menegaskan RMI menyambut baik niat pemerintah yang ingin menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKM Darurat) untuk Pulau Jawa dan Bali.

Dilansir dari timesindonesia.com, menurut pria yang akrab disapa Gus Rozin tersebut, kebijakan tersebut mulai berlaku sejak 3-20 Juli 2021. Untuk menyukseskan program tersebut, perlu kesadaran bersama untuk mematuhi setiap imbauan Pemerintah.

Dia menjelaskan, alasan memberikan dukungan tersebut untuk membantu pemerintah dalam mempercepat penanganan pandemi covid-19. Salah satunya aparat harus adil dalam memberikan penindakan kepada masyarakat.

“Tentu RMI menyambut baik inisiatif pemerintah ingin menerapkan PPMK Darurat dengan syarat diterapkan secara serius, tegas, konsisten dan tidak pandang bulu,” kata Gus Rozin di Jakarta, Kamis, 1 Juli 2021.

Kemudian, dia menambahkan bahwa salah satu contoh tidak pandang bulu adalah dengan menerapkan imbauan kepada semua pihak, tidak melihat yang kaya dan yang miskin.

Jika program tersebut, didukung oleh semua lapisan masyarakat, maka Gus Rozin yakin penanganan pandemi covid-19 bisa selesai dilakukan. Kata dia, TNI-Polri harus mampu memotivasi masyarakat agar tetap kuat saat dilakukan penertiban.

“Tidak pandang bulu ini berarti, ketika masjid dipaksa tutup dan sama sekali tidak ada kegiatan keagamaan. Peraturan itu juga berlaku untuk kegiatan massal yang lain juga ditegakkan. Harus ada sinergi antara masyarakat dan pemerintah,” imbuh RMI NU terkait PPKM Darurat.

Epidemiolog: Meski Terlambat Selamatkan Nyawa Banyak Orang

Merespons PPKM Darurat, epidemiolog dari Universitas Indonesia (UI) Tri Yunis Miko Wahyono mengatakan, meski PPKM darurat terlambat diterapkan, tetap diapresiasi karena merupakan kebijakan menyelamatkan banyak nyawa masyarakat Indonesia.

“Jadi saya terima kasih kepada yang memperhatikan penderitaan rakyat. Pada saat ini, di RW saya di Depok itu bayangkan banyak sekali terkena Covid-19. Di RT ada enam terkena Covid-19. Saya tidak bisa keluar karena menyeramkan,” kata Miko dalam dialog daring, Jumat,  2 Juli 2021, kutip beritasatu.com.

Miko menyebutkan, peningkatan kasus Covid-19 yang terjadi di RW tempat tinggalnya sangat tinggi. Pasalnya, terdapat empat hingga lima orang yang membutuhkan bantuan oksigen. Bahkan, ada orang yang memakai oksigen di rumah, karena semua fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) penuh.

Menurutnya, apabila PPKM darurat yang berlangsung selama dua pekan mendatang diterapkan secara baik seperti aktivitas masyarakat benar-benar dibatasi, maka kasus positif Covid-19 akan menurun. Selain itu, ada pengurangan kepadatan di rumah sakit.

“Jadi kita lihat, seminggu atau dua minggu apa ada pengurangan kepadatan di rumah sakit. Kemudian yang di rumah apa tertolong, dan sedang-sedang akan sembuh di rumah sakit akan gantian dengan berat-berat di rumah,” ucapnya.

Pada kesempatan sama, Miko menyampaikan, dalam penanganan pandemi seharusnya siaga sejak kasus masih minim. Dalam hal ini, Miko mengibaratkan pandemi dan kebakaran.

Kata dia, untuk memadamkan kebakaran agar api tidak cepat menyebar, harus mulai sejak api masih kecil. Apabila sudah membakar Pulau Jawa dan Bali, maka harga harus dibayar mahal. Hal serupa juga seharusnya diterapkan dalam penanganan pandemi Covid-19.

Miko juga menegaskan, kerugian ekonomi pada situasi pandemi memang harus terjadi, tetapi hal harus diprioritaskan adalah nyawa manusia. Oleh karena itu, ia mengimbau semua pihak untuk berpikir normal antara kerugian ekonomi dan nyawa bangsa.

“Bayangkan kalau mau memadamkan wabah ini, kita harus benar-benar pikirkan dengan baik. Jangan pikirkan kerugian ekonomi, pasti akan terjadi. Jadi kemudian mal ditutup itu dilakukan demi menyelamatkan nyawa bangsa. Jadi jangan mengatakan mal ditutup kasihan ya, kasihan mana yang meninggal apa yang rugi, jadi harus kita timbang-timbang memang,” kata Miko

Lebih lanjut Miko menegaskan, apabila dia harus memilih antara harta dan nyawa, maka ia lebih memilih kehilangan harta daripada nyawa.

“Jadi saya memilih tidak mati dibanding saya kehilangan harta. Jadi kalau anda dirampok sekarang dengan Covid-19. Harta atau nyawa kita kasih. Kalau orang yang normal akan memberi hartanya,” pungkasnya. [jawapos/CNN Indonesia/TIMES Indonesia/BeritaSatu]

 

Editor: Ahmad Nurcholish

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed