by

NU dan Muhammadiyah Dukung SKB Seragam Keagamaan

Meski sejumlah tokoh agama melontarkan kritik teradap Surat Keputusan Bersama 3 Menteri terkait Seragam Keagamaan di sekolah negeri, namun dukungan juga datang dari kalangan NU maupun Muhammadiyah.

Salah satunya adalah Ketua PBNU Bidang Pendidikan, Hanief Saha Ghafur. Ia mengatakan, sekolah dan perguruan tinggi negeri harus menjadi ruang interaksi yang terbuka, beragam, dan toleransi. Alhasil bisa menjadi wahana pendidikan multikulturalisme dan toleransi.

“SKB 3 Menteri menempatkan sekolah pada posisi yang tepat dan benar secara hukum dan hak asasi manusia, khususnya penghormatan terhadap hak-hak publik di sekolah publik,” ujar Hanief dalam keterangannya, Senin (8/2/2021).

Hanief, sebagaimana dikutip Kompas.com (8/2),  menegaskan sekolah publik tidak dibenarkan mewajibkan siswa menggunakan seragam keagamaan tertentu.

“Khusus bagi siswi muslimah, sekolah juga tidak bisa melarang mereka yang ingin mengenakan hijab sepanjang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” terang Ketua Program Doktor Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia (UI) ini.

Tokoh NU lainnya, Ketua Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama PBNU Z Arifin Junaidi menguatkan, SKB 3 Menteri memberikan jaminan kepada siswa, guru, dan sekolah. Yakni, dengan tujuan agar menjaga nilai agama dan keberagamaan di dunia pendidikan.

“SKB 3 Menteri sudah menjamin agama dan keberagaman. Itu sudah terjamin. Sekolah tidak boleh mewajibkan siswanya untuk memakai seragam keagamaan tertentu. Tidak boleh,” tandasnya.

Arifin berharap, melalui SKB 3 Menteri kasus pemaksaan siswa mengenakan seragam keagamaan tertentu semestinya tidak terulang. Dia mencontohkan kasus terakhir yang menjadi polemik saat siswi non-muslim SMKN 2 Padang diminta mengenakan jilbab.

Demikian dengan daerah lain, di mana muslim menjadi umat minoritas. SKB 3 Menteri, kata dia, mengatur tentang agama dan keberagaman. Tidak hanya bagi siswa muslim, tetapi juga siswa non-muslim. Sekolah harus menghargai perbedaan dan kebebasan beragama.

“Saya berharap SKB 3 Menteri tidak hanya berlaku untuk sekolah negeri, tapi juga sekolah swasta,” tegasnya.

Dari kalangan Muhammadiyah, Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Abdul Mu’ti menambahkan, SKB 3 Menteri terkait seragam keagamaan bukanlah masalah besar.

Menurut dia, di negara maju saja, seragam tidak menjadi persoalan karena tidak terkait mutu pendidikan. “Kalau saya cermati substansi dan tujuannya, SKB 3 Menteri tidak ada masalah. Substansinya terkait dengan jaminan kebebasan menjalankan ajaran agama diatur dalam Pasal 29 UUD 1945,” terang dia sebagaimana dikutip SindoNews.com (7/2).

SKB 3 Menteri itu, lanjut dia, juga tidak melarang peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan memakai seragam yang sesuai dengan agama dan keyakinan.

“SKB juga melarang semua bentuk pemaksaan pemakaian pakaian dan seragam yang tidak sesuai dengan agama dan keyakinan,” ujar Guru Besar UIN Jakarta ini.

Mantan Ketua Pemuda Muhammadiyah ini menilai sekolah adalah miniatur kerukunan secara intern dan antarumat beragama. Ia mengatakan sekolah perlu lebih menanamkan wawasan, sikap, dan kesadaran hidup rukun, damai, dan sikap terbuka.

“Sehingga terbina persatuan di tengah kebhinekaan suku, budaya, dan agama,” pungkas lulusan Flinders University of South Australia (Adelaide, 1997)ini. [AN/kompas.com/sindonews.com]

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed