by

MPR dan BPIP Desak Pemerintah Revisi PP Tentang Standar Nasional Pendidikan

Kabar Damai | Sabtu, 17 April 2021

 

Jakarta | kabardamai.id | Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Basarah Mendesak Pemerintah terutama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

Menurut Anggota Komisi X DPR RI itu penghapusan pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran dan mata kuliah wajib menjadi preseden buruk.

“Seharusnya ini tidak boleh terjadi, padahal sejak awal pemerintahan khususnya Presiden Joko Widodo telah menaruh perhatian besar untuk menjadikan Pancasila sebagai arus utama dalam pengelolaan Negara” ucapnya melalui siaran pers Jum’at, 16 April 2021.

Melansir laman BPIP, Basarah bahkan menyayangkan terhadap oknum Aparatur Negara di internal pemerintahan yang tidak memiliki kapasitas dan kesungguhan untuk dapat menerjemahkan kehendak Presiden secara baik dan benar.

“Aparatur Negara yang terlibat dalam penyusunan kebijakan di bidang pendidikan masih belum memiliki pandangan yang sama pentingnya Pancasila sebagai urveyi urvey untuk diajarkan kepada generasi bangsa,” tegasnya.

Ia juga mengaku, Indonesia saat ini menghadapi tantangan berat terkait Ideologi transnasional seperti komunisme ekstrimisme, khilafah, urveyism dan lainnya. Maka perlu adanya benteng pertahanan untuk mencegah hal-hal itu.

“Berbagai urvey menunjukkan merosotnya pengetahuan dan keyakinan pelajar dan mahasiswa tentang Pancasila, ini tentu menjadi kekhawatiran jika dihilangkan”, ujarnya.

Dirinya menjelaskan Peraturan Pemerintah tersebut tidak perlu diubah secara diam-diam terhadap isi UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, karena sudah jelas bertentangan dengan norma.

“Dengan asas hukum peraturan seharusnya UU Nomor 12 tahun 2012 menjadi pedoman penyusunan PP tersebut dibandingkan UU Nomor 20 Tahun 2003”, jelasnya.

Ia menegaskan untuk menyelamatkan wajah Presiden Joko Widodo maka Kemendikbud untuk mengakhiri kontroversi PP tersebut dan membuat inisiatif melakukan perubahan PP dengan memasukan Pancasila dan Bahasa Indonesia untuk mata pelajaran dan mata kuliah.

Kecewa atas Penghapusan Pancasila

Masih dari laman BPIP, Wakil Kepala BPIP Prof. Drs. Hariyono, M.Pd mengaku kecewa dengan penghapusan Pancasila sebagai mata pelajaran dan mata kuliah. Padahal menurutnya masyarakat cukup antusias dan banyak memperjuangkan Pancasila masuk dalam kurikulum wajib di sekolah dan perguruan tinggi.

“Heran kenapa ditengah-tengah pemerintah dan legislatif berusaha memasukan kembali, tetapi justru muncul PP ini”, ujarnya geram.

Ia mengatakan PP tersebut tidak merepresentasikan keinginan publik apalagi keinginan Presiden, MPR, DPR dan lembaga tinggi lainnya.

“Saya meminta kepada kemendikbud untuk menyampaikan secara eksplisit dalam PP tersebut”, harapnya.

Senada di katakan Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP Romo Antonius Benny Susetyo, ia menjelaskan PP tersebut tidak optimal dalam membangun karakter bangsa.

“PP itu secara substansi tidak secara khusus menyebut Pendidikan Pancasila pada mata pelajaran dan mata kuliah”, ungkapnya.

Ia mendorong untuk merevisi UU Sisdiknas untuk memasukkan Pancasila menjadi pelajaran wajib di tingkat PAUD dan Perguruan tinggi.

Baca Juga : Pusat Studi Pancasila UGM: Jangan Hilangkan Pancasila dari Pendidikan

Masyarakat Justru Antusias dengan Pancasila

Sementara itu Wakil Kepala BPIP Prof. Hariyono mengaku kecewa dengan penghapusan Pancasila sebagai mata pelajaran dan mata kuliah. Padahal menurutnya masyarakat cukup antusias dan banyak memperjuangkan Pancasila masuk dalam kurikulum wajib di sekolah dan perguruan tinggi.

“Heran kenapa di tengah-tengah pemerintah dan legislatif berusaha memasukan kembali, tetapi justru tidak muncul PP ini,” kata dia.

Ia mengatakan PP tersebut tidak merepresentasikan keinginan publik apalagi keinginan Presiden, MPR, DPR dan lembaga tinggi lainnya. “Saya meminta kepada kemendikbud untuk menyampaikan secara eksplisit dalam PP tersebut,” harapnya.

Senada dikatakan Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP Romo Antonius Benny Susetyo, PP tersebut tidak optimal dalam membangun karakter bangsa.

“PP itu secara substansi tidak secara khusus menyebut Pendidikan Pancasila pada mata pelajaran dan mata kuliah,” tandasnya.

Ia pun mendorong untuk merevisi UU Sisdiknas untuk memasukkan Pancasila menjadi pelajaran wajib di tingkat PAUD dan Perguruan tinggi.

 

Penulis: Ahmad Nurcholish

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed