by

Momentum Evaluasi Kinerja Internal Polri Dipenghujung 2021

Kabar Damai I Kamis, 30 Desember 2021

Jakarta I Kabardamai.id I Di penghujung tahun 2021, pelbagai persoalan yang menyangkut institusi dan/atau angggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) muncul dan mendapat sorotan serius dari masyarakat luas.

Sorotan tersebut menjadi semacam letupan publik atas kasus-kasus yang mencerminkan tidak maksimalnya kinerja anggota Polri, seperti kasus anggota kepolisian yang menolak laporan seorang korban perampokan di Pulogadung Jakarta Timur, anggota polisi yang mengabaikan korban tabrak lari di Bulukumba Sulawesi Selatan, hingga Kapolsek di Sulawesi Tengah yang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap anak/putri salah seorang tersangka yang tengah mendekam di penjara.

Letupan tersebut berasal dari masyarakat yang mengalami langsung, mendengar, maupun melihat kinerja sebagian anggota Polri dalam pelayanan publik yang tidak mencerminkan visi Presisi (prediktif, responsibilitas, transparansi, dan berkeadilan).

Baca Juga: Mewaspadai Kultur Kekerasan yang Masih Melekat dalam Institusi Polri

Masyarakat kemudian menyuarakannya pada media sosial hingga melahirkan pelbagai tagar, seperti tagar percuma lapor polisi (#percumalaporpolisi), tagar satu hari satu oknum (#satuharisatuoknum) dan tagar No Viral No Justice (#noviralnojustice).

Selain itu, baru-baru ini juga terjadi gangguan ibadah Natal GPI Tulang Bawang di Lampung. Kasus ini pun juga mencerminkan ketidakmaksimalan aparat dalam melakukan tindakan pemetaan, pencegahan, dan pengamanan untuk memastikan kondusifitas perayaan Natal tersebut.

Dalam video-video yang diunggah dan beredar di Facebook “GPI Banjar Agung Tulang Bawang-Lampung”, terlihat kelompok intoleran merusuh ketika ibadah Natal akan dimulai pada 25 Desember 2021 lalu.

Sebagai bagian dari evaluasi kinerja Polri di akhir tahun 2021, khususnya mengenai kemunculan tagar dan gangguan ibadah Natal, SETARA Institute menyampaikan catatan sebagai berikut:

  1. Munculnya pelbagai tagar tersebut seharusnya menjadi lecutan serius bagi institusi kepolisian. Sebab, institusi yang diberi kewenangan dalam penegakan hukum untuk menghadirkan keadilan bagi masyarakat justru tidak dipercaya untuk melakukan kewenangannya, atau bahkan dianggap akan berkinerja baik ketika pemberitaan kasus tersebut viral dan mendapat sorotan luas publik. Menghadirkan keadilan terhadap masyarakat seharusnya dilakukan dalam kondisi apapun.
  2. Kinerja maksimal tanpa pemberitaan viral juga berkaitan dengan pengamanan ibadah natal GPI Tulang Bawang di Lampung. Kondusifitas pasca dilakukannya proses mediasi dan pengamanan tentu tidak menghilangkan fakta bahwa sebelumnya terjadi ketidakterpenuhan hak-hak Konstitusional jemaat GPI Tulang Bawang melalui gangguan ibadah Natal. Proses mediasi dan pengamanan pascaperistiwa cenderung memperlihatkan respons atas kegaduhan yang diakibatkan viralnya kasus tersebut. Seharusnya, potensi-potensi gangguan dapat diatasi aparat melalui pelbagai tindakan pencegahan.
  3. Tagar satu hari satu oknum (#satuharisatuoknum) juga perlu mendapat perhatian serius bagi Polri. Sebab, klarifikasi pimpinan Polri atas pelbagai sorotan kasus yang disebabkan dan/atau melibatkan anggota Polri selalu memunculkan kata “oknum”. Seiring semakin banyaknya kasus-kasus demikian, dalih bahwa perilaku tersebut hanyalah oknum justru akan memicu kegerahan dan ketidakpercayaan publik. Dalih hanya oknum juga tidak relevan jika mengacu pada ketentuan Peraturan Kapolri (Perkap) No. 7 tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri. Sebab, ruang lingkup dalam kode etik tersebut justru bermula dari etika kepribadian.
  4. Meskipun terdapat sanksi atas perilaku demikian, dalih hanya oknum seakan mencerminkan upaya pejabat Polri untuk menihilkan atau tidak mengakui bahwa terdapat terdapat persoalan di internal Polri berkaitan dengan perilaku anggotanya. Dengan anggapan itu hanya oknum, maka potensi yang terjadi adalah minimnya evaluasi. Sebab, dengan memberi sanksi kepada yang bersangkutan, maka persoalan dianggap selesai.
  5. Sorotan publik terhadap institusi Polri di penghujung 2021 ini perlu ditanggapi Polri dengan evaluatif. Secara sederhana, keberadaan sorotan ini pada dasarnya juga mencerminkan harapan publik yang tertumpang pada Polri agar kinerjanya maksimal dan berkeadilan. Sebab, banyak masyarakat membutuhkan Polri untuk menghadirkan keadilan bagi mereka.
  6. Visi Presisi Polri yang dihadirkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada dasarnya dapat menjadi pedoman evaluasi kinerja itu dilakukan. Namun, pelbagai kasus yang terjadi justru mencerminkan konsep tersebut tidak terimplementasi dengan baik. Sebagai bagian dari evaluasi, tindakan tegas juga perlu diterapkan untuk memastikan implementasi visi Presisi itu berjalan sebagaimana mestinya, termasuk dengan memberi sanksi mutasi atau bahkan pencopotan terhadap pimpinan kepolisian di daerah jika tidak mampu mendisiplinkan anggota-anggotanya dalam bertugas.

Sumber: SETARA Institute

Penulis: Rio Pratama

 

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

News Feed