by

Moderasi Islam Warisan Kiai Ahmad Dahlan

Kabar Damai I Rabu, 8 September 2021

Jakarta I kabardamai.id I Sejak awal berdiri, Muhammadiyah diletakkan Kiai Ahmad Dahlan pada jalur inklusif dan moderat. Ketua LHKP Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Rohim Ghazali bahkan menyebut moderasi adalah tema klasik dalam kronologi perjalanan sejarah Muhammadiyah.

“Di Muhammadiyah itu tema moderasi sangat klasik sekali. Tetapi kenapa tema ini selalu kita munculkan? Karena tantangan moderasi Islam itu makin ke sini bukan makin ringan, makin ke sini malah makin berat,” tuturnya dalam diskusi dan peluncuran Jurnal MAARIF Edisi ke-37, Ahad (5/9).

Melansir dari laman PP Muhammadiyah, Identitas ini menurutnya perlu terus digaungkan agar generasi muda Persyarikatan tetap menjaga wajah Islam rahmatan lil alamin sesuai dengan watak dan kultur kebhinekaan di Indonesia.

“Kita lihat sejarah panjang perjalanan Muhammadiyah pada awal-awal berdiri justru berada pada jalur yang sungguh-sungguh moderat dan sangat inklusif. Tetapi kenapa kemudian belakangan ada kecenderungan atau ada fenomena yang mencoba untuk membawa Muhammadiyah ke ranah yang agak ke kanan,” ingatnya, dikutip dari muhammadiyah.or.id (7/8).

Abdul Rohim lantas mengingatkan agar anggota Persyarikatan menjaga jarak dengan antusiasme politik praktis sebagaimana asas Islam di dalam AD/ARTI Muhammadiyah. Semangat politik praktis dianggapnya menggerus jiwa moderasi Muhammadiyah.

“Saya kira tantangan salah satu faktor yang membuat Islam menjadi tidak moderat adalah karena tarikan kepentingan politik. Kita tahu bahwa sejak kapan misalnya AD/ART mencantumkan asas Islam. Pada masa Kiai Dahlan sebetulnya tidak ada asas Islam. Kenapa? Karena Kiai Dahlan memahami Islam secara komprehensif sebagai bagian dari kemanusiaan yang terefleksi dalam realitas historis. Jadi tanpa harus menegaskan Muhammadiyah berasaskan Islam, Kiai Dahlan mencoba mengaktualisasikan Muhammadiyah sebagai bagian dari kehidupan Keislaman yang menyejarah,” terang Ghazali.

Baca Juga: K.H. Ahmad Dahlan Pembaharu Pendidikan Muhammadiyah di Indonesia

Asas Islam Muhammadiyah menurutnya ditulis agar menghindarkan Muhammadiyah dari kejadian yang sama pasca perumusan Pancasila dan UUD 1945, yakni perebutan wacana antara Islam dan Negara.

“Nah di sana mulai ada tarikan-tarikan politik dan sampai sekarang masih berlangsung yang membuat kita memahami agama didasarkan pada norma-norma yang ditarik dalam kepentingan parsial, kepentingan umat Islam. Padahal dalam Alquran sendiri Islam adalah rahmatan lil alamin, memberikan rahmat pada seluruh orang tanpa membeda-bedakan dan tanpa menafikan satu sama lain,” imbuhnya.

“Tantangan kita banyak dan kita generasi muda punya kewajiban untuk tetap konsisten menjalankan roda Muhammadiyah ini pada garis yang proporsional, garis moderasi Islam sebagaimana yang diperjuangkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan,” pungkas Ghazali.

 

Peran Muhammadiyah Jelang Muktamar Ke-48

Dalam kesempatan yang sama, Abdul Rohim Ghazali, mengatakan Muhammadiyah telah menjadikan Islam Berkemajuan dan aktualisasi Darul l-Ahd wa al-Syahadah dalam penyampaian materi-materi pelajaran di lembaga pendidikannya.

Pada saat yang sama, Muhammadiyah terus berupaya mendorong pemerintah untuk menggunakan pendekatan moderasi dalam menangkal radikalisme dan teorisme, bukan hanya dengan pendekatan keamanan dan kekerasan.

“Gagasan ini perlu diperhatikan secara lebih serius, terutama ketika bangsa ini harus menghadapi merebaknya Islamisme yang ekstrem (radikalisme Islam),” ujarnya.

Sementara itu, Kontributor Jurnal MAARIF sekaligus Dosen di Universitas Muhammadiyah Malang Pradana Boy ZTF mengatakan, dalam paparannya, Pradana Boy, menyoroti tentang gerakan pembaruan Islam dalam pemikiran Muhammadiyah. Menurutnya, aspek paling mendasar dalam pemikiran Muhammadiyah adalah keseimbangan antara pemurnian atau purifikasi dan penyesuaian dengan zaman atau dinamisasi.

“Purifikasi adalah paradigma yang dianut Muhammadiyah dalam ibadah, sementara dinamisasi adalah jalan yang ditempuh Muhammadiyah dalam menangani masalah-masalah sosial (muamalah),” tutur Boy.

Kepala Pusat Studi Islam, Perempuan, dan Pembangunan (PSIPP) ITB AD Yulianti Muthmainnah menuturkan, bahwa Muhammadiyah, sebagai organisasi keagamaan modern terbesar di Indonesia—dan dunia—berkontribusi besar dalam pembentukan negara bangsa Indonesia, termasuk perumusan Pancasila.

“Melalui konsep Dar al-Ahdi Wa al-Syahada, Muhammadiyah bersepakat pada ideologi Pancasila. Salah satu implementasi, penetrasi nilai-nilai Pancasila tercermin dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila yang diintegrasikan dengan mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) di Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM), salah satunya Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta,” katanya. [ ]

 

Editor: Ahmad Nurcholish

 

 

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed