by

Menteri Agama dan Anggota Watimpres Bahas Pencegahan Intoleransi di Indonesia

-Kabar Utama-107 views

Kabar Damai | Minggu, 18 April 2021

 

Jakarta | kabardamai.id | Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan salah satu upaya dalam mengikis terorisme dan intoleransi di Indonesia adalah mengakui dan jujur bahwa dalam pemahaman dan memahami agama ada yang salah.

Diwartakan laman resmi Kementerian Agama RI, hal ini disampaikan Gus Yaqut dalam paparan tentang kebijakan dan langkah strategis Kementerian Agama terhadap kerukunan umat beragama di era pandemi di hadapan anggota Wantimpres secara daring dari Kantor Kemenag Jalan Lapangan Banteng Barat, Jakarta.

“Kalau kita tidak jujur maka selamanya kita akan begini. Karena pelaku terorisme seperti yang terjadi beberapa waktu lalu ada surat wasiat yang berisi pesan agama. Ajaran agamanya benar, hanya saja pemahamannya yang belum benar,” kata Gus Menteri, di Jakarta, Kamis (15/4/2021), dikutip dari kemenag.go.id.

“Kalau kita tidak mencoba koreksi maka pemahaman agama seperti ini akan terus terjadi. Nah tokoh-tokoh agama kita lebih memilih dan menegaskan bahwa terorisme ini tidak ada kaitan dengan agama, padahal ada kaitannya,” sambung Gus Menteri.

Pertemuan Menag dengan anggota Dewan Pertimbangan (Wantimpres) periode 2019-2024 tersebut dipimpin Wiranto dan dihadiri anggota lainnya, yakni: Sidarto Danusubroto, Dato Sri Tahir, Putri Kuswisnu, Mardiono, Agung Laksono, Arifin Panigoro, Soekarwo, dan Luthfi bin Yahya.

Sementara Gus Menteri didampingi Sekjen Kemenag Nizar, Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama Nifasri, Juru Bicara Kementerian Agama Abdul Rochman, dan para Staf Khusus Menteri Agama.

Menag menambahkan, dalam mengatasi problem bangsa ini, Kementerian Agama tidak bisa berjalan sendiri dan harus bersama-sama stakeholders lainnya, seperti BIN, Polri, Densus 88, TNI, BNPT, Watimpres, dan instansi terkait lainnya.

“Jika ada kesalahan dalam pemahaman agama maka perlu ada upaya bersama-sama untuk memperbaikinya. Ke depan Kemenag sudah dilibatkan dalam penanganan intoleransi ini,” tandasnya.

“Mudah-mudahan dengan itu penanganan terorisme dan intoleransi di Indonesia dapat dilakukan secara komprehensif. Kami di Kemenag akan melakukannya dengan soft power,” lanjut Menag.

 

 

Rumah Tampung

Terkait meminimalisir intoleransi di sektor pendidikan tinggi, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan pihaknya sudah mendapat arahan Presiden dan Mensesneg untuk mendirikan Rumah Tampung di empat perguruan tinggi.

Empat perguruan tinggi yang akan menyiapkan Rumah Tampung tersebut yakni UGM, UI, IPB, dan ITB untuk mahasiswa pertama.

“Di sana akan dilakukan pendidikan kebangsaan dan moderasi beragama serta rumah advokasi mahasiswa baru dengan ideologi nasional. Insya Allah pada tahun ajaran baru nanti Rumah Tampung ini sudah bisa dimanfaatkan dalam upaya meminimalisir upaya indoktrinasi di kalangan mahasiswa,” kata Menag.

Di akhir paparannya, Menag mengatakan peran tokoh agama, ormas, dan lembaga pendidikan sangat penting dalam mengokohkan kerukunan inter dan antar umat beragama di Indonesia.

 

5 Strategi Hadapi Intoleransi

Sebelumnya, Menag mengaku prihatin atas masih terjadinya perilaku pola pikir diskriminatif dari kaum mayoritas kepada kaum minoritas di Indonesia.

Menurut dia, hal ini hanya akan menimbulkan pembalasan di belahan bumi yang lain.

“Nah untuk itu di Kementerian Agama sebenarnya kita sudah membuat beberapa strategi bagaimana ke depan kita bisa mengatasi persoalan seperti ini,” kata Menag Yaqut dalam Dialog Nasional SKB 3 Menteri tentang Seragam Sekolah secara virtual dan disiarkan melalui channel YouTube Kabar Sejuk, Jumat, 19 Maret 2021 lalu.

 

Baca Juga: Kemenag: Budaya Dialog Lintas Agama Harus Diarusutamakan Hingga Keluarga dan Lingkungan

 

Kelima strategi yang telah dimiliki Kemenag itu, pertama, Kemenag akan identifikasi masalah dan mencari cara untuk mengatasinya.

“Elemen-elemen yang bermasalah dalam pandangan-pandangan keagamaan yang tidak sesuai lagi dengan konteks realitas, saat ini ini harus diidentifikasi secara akurat,” ujarnya.

Misalnya saja, pandangan agama yang mengarah pada ketakutan-ketakutan. Untuk itu, dialog-dialog yang membuat pandangan tersebut perlu ditangkal agar tidak tersebar luas.

“Artikulasi-artikulasi yang membuat pandangan-pandangan yang bermasalah tersebut dalam hemat kami perlu ditangkal, agar tidak terus menyebar menjadi semacam virus di kalangan beragama,” tuturnya.

Kedua, harus ada resolusi konflik pada peristiwa-peristiwa diskriminatif yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Misalnya saja kejadian di Padang beberapa waktu lalu, siswi non-Muslim diminta untuk menggunakan jilbab.

“Itu seringkali dijadikan sumber pembenar untuk melestarikan pandangan keagamaan yang problematika,” ungkapnya.

“Nah (hal itu bisa terjadi) karena menurut saya, menurut hemat kami, tidak ada peraturan yang tegas yang mengatur bagaimana tempat ibadah itu boleh didirikan, atau peraturan itu sudah ada tetapi tidak diindahkan,” tandasnya.

Ketiga, mengembangkan wacana-wacana alternatif soal nilai perdamaian pada ajaran agama. Sebab menurutnya, tidak ada agama yang mengajarkan perilaku diskriminatif. Bahkan, semua agama mengajarkan soal kebaikan, kasih sayang, toleransi, hingga kebersamaan.

“Semua agama itu tidak ada yang mengajarkan kekerasan, ndak ada agama yang mengajarkan perilaku diskriminatif,” kata Gus Menteri.

Keempat, Kemenag akan melakukan penyesuaian sistem pendidikan agama. Gus Yaqut menargetkan, sistem pendidikan agama ini bukan hanya diberikan kepada anak-anak, tetapi juga kepada orang tua hingga lingkungan yang lebih luas.

“Upaya penyesuaian perlu terus dilakukan segera, supaya dampak langsung pada pola pikir umat beragama ini bisa berubah, di antara elemen penyesuaian itu adalah mengenalkan cara pandang baru terhadap sejarah dan membangkitkan kesadaran tentang perubahan realitas peradaban,” ucapnya.

Gus Yaqut mengungkapkan mengapa hal tersebut penting. Misalnya saja buku pendidikan agama lebih banyak memuat masa peperangan Nabi Muhammad dibandingkan masa perdamaian. Padahal masa peperangan Nabi Muhammad hanya 80 hari dari 23 tahun masa kenabiannya.

“Sisanya yang 22 tahun lebih ini yang masa damai, masa kasih sayang, masa menghargai satu sama lain, tidak banyak diungkapkan dalam buku-buku ajar anak-anak sekolah,” sebutnya.

Kelima, melakukan gerakan sosial untuk memelihara harmonisasi  di dalam masyarakat. Misalnya dengan cara diskusi, agar masyarakat dapat menangkap hal apa saja yang berpotensi memecah belah bangsa.

“Jadi saya kira tidak hanya cukup terkait SKB 3 Menteri saja, tapi isi (pembahasan) yang lebih besar, saya kira juga penting untuk dilakukan gerakan-gerakan sosial seperti ini (diskusi),” tuturnya.

 

Penulis: Ahmad Nurcholish

 

 

 

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed