by

Menolak Relokasi: Merawat Kepatuhan pada Hukum, Konstitusi dan Bhinneka Tunggal Ika

Pada Minggu 13 Juni 2021, Walikota Bogor Bima Arya melakukan serah terima Akta Hibah Tanah kepada
Gereja Kristen Indonesia (GKI) yang diklaimnya sebagai sebuah solusi dan prestasi dalam penyelesaian kasus
GKI Yasmin. Benarkah demikian?

Berlarut-larutnya penyelesaian kasus GKI Yasmin adalah akibat dari pembangkangan hukum oleh Pemerintah
Kota Bogor, intoleransi dan diskriminasi yang sudah berlangsung lebih dari 15 tahun. Dua Walikota dan dua
presiden gagal menyelesaikan kasus GKI Yasmin sesuai dengan hukum dan konstitusi negara.

Bukti utam gagalnya dua walikota dan dua presiden termasuk gagalnya Walikota Bima Arya adalah kenyataan bahwa
putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 127/TUN/2009 tertanggal 9 Desember 2010 yang telah
berkekuatan hukum tetap, ditambah lagi dengan Rekomendasi Wajib Ombudsman RI tertanggal 12 Oktober
2011 sampai dengan hari ini tidak dilaksanakan oleh Walikota Bogor, dan tidak ada koreksi hukum apapun
sesuai kewenangannya oleh pejabat publik di tingkat pemerintah pusat. Segel ilegal yang dipasang oleh
Pemkot Bogor pada bangunan gereja GKI di Jl. KH Abdullah bin Nuh Kav 31 Taman Yasmin Bogor masih
dibiarkan terpasang.

Baca Juga: PGI Dukung Keberadaan MRP yang Luput dari Perhatian

Serah terima Akta Hibah yang dilakukan Bima Arya di atas sama sekali bukan merupakan
tindakan hukum yang diperintahkan oleh Mahkamah Agung dan Ombudsman kepada Walikota Bogor.
Atas pernyataan Bima Arya dalam serah terima Akta Hibah Tanah yang diklaimnya sebagai bentuk solusi
penyelesaian kasus GKI Yasmin, pengurus dan jemaat GKI Yasmin dengan didampingi kelompok pendamping
lintas iman menyatakan beberapa hal berikut ini:

1. Bahwa Bima Arya hanya perlu melaksanakan solusi yang sudah diberikan putusan Peninjauan Kembali
Mahkamah Agung dan Rekomendasi Wajib Ombudsman RI.

2. Bahwa tidak benar semua fitnah yang bertahun-tahun sengaja dihembuskan kelompok intoleran
kepada jemaat GKI Yasmin bahwa seolah-olah pengurus GKI Yasmin melakukan pemalsuan tanda
tangan pada berkas pengurusan IMB gereja GKI di Taman Yasmin. Pernyataan bahwa GKI Yasmin tidak
melakukan pemalsuan tanda tangan adalah hasil pemeriksaan Ombudsman Republik Indonesia (ORI)
atas kasus GKI Yasmin, sebagaimana dinyatakan dalam dokumen hasil pemeriksaan ORI tertanggal 12
Oktober 2011 yang diserahkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang disalah satu bagian
dokumennya menyatakan: “Padahal fakta yang terjadi adalah putusan pidana pemalsuan tersebut
tidak terkait proses administrasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) GKI Taman Yasmin […]”

3. Bahwa tidak benar bahwa Bima Arya tidak pernah berinteraksi dan berdiskusi mengenai proses
penyelesaian kasus GKI Yasmin dengan pengurus GKI Yasmin, sebab pada kenyataannya, Bima Arya
dan perwakilan pengurus GKI Yasmin telah berproses bersama sejak awal masa jabatan Bima Arya
selaku Walikota dan terus semakin intensif dalam 3 tahun belakangan. Perundingan pertama dengan
Bima Arya bahkan diadakan di kantor sebuah konsultan politik yang dekat dengan Bima Arya di
wilayah Kebayoran Baru Jakarta, dimana bahkan Bima Arya, entah mengapa, didampingi oleh Direktur
Lembaga Konsultan Politik tersebut. Rangkaian pertemuan selanjutnya dilakukan secara terus
menerus baik di rumah dinas walikota, rumah pribadi walikota, maupun di Kantor Walikota Bogor.

4. Bahwa tidak benar jemaat dan pengurus GKI Yasmin adalah sekumpulan orang yang mbalelo, yang
hanya mau menang-menangan sendiri dalam proses penyelesaian kasus GKI Yasmin. Seluruh proses
yang disebutkan di butir 2 telah pernah membawa Bima Arya sendiri pada usulan untuk, misalnya,
meminta GKI untuk:

a. Setuju dibangunnya Gedung dua lantai di lokasi gereja di Jl KH Abdullah bin Nuh Kav 31 Taman
Yasmin Bogor, dengan rencana penggunaan lantai 1 untuk gereja dan lantai 2 untuk Pusat
Keberagaman dan Kerukunan.
b. Setuju bahwa lahan gereja di Jl KH Abdullah bin Nuh Kav 31 Taman Yasmin Bogor, dibagi menjadi
dua bagian; satu bagian untuk gereja dan satu bagian lain untuk Mesjid yang nantinya akan
dikelola Pemkot Bogor.

Atas kedua usulan Bima Arya tersebut, GKI telah menyatakan persetujuannya. Namun Bima Arya yang
justru mengubah-ubah ide dan gagasannya sendiri dan sekarang justru merelokasi gereja.
Dalam konteks untuk menunjukkan bagaimana sebenarnya jemaat GKI Yasmin telah membuka pintu
kompromi begitu besar sejak awal kasus adalah kenyataan bahwa lokasi gereja saat ini di Jl KH
Abdullah bin Nuh Kav 31 Taman Yasmin Bogor adalah sudah merupakan hasil beberapa kali RELOKASI.
Beberapa lokasi sebelumnya, yang adalah tanah fasos untuk rumah ibadah Kristen, ternyata dibangun
sebagai rumah ibadah dari pemeluk agama yang lain.

Hingga akhirnya jemaat GKI kehabisan jatah fasos di Kompleks Perumahan Taman Yasmin sehingga tanah yang sekarang yang bangunannya disegel adalah bukan lagi tanah fasos melainkan tanah privat yang dibeli. Lalu mengapa setelah gereja GKI memiliki IMB sah di tanah hasil relokasi, justru diperlakukan diskriminatif seperti ini, dimana kami malah justru diharuskan untuk kembali direlokasi?

5. A. Spesifik terkait Akta Hibah Tanah yang diberikan Walikota Bogor, dapat kami sampaikan bahwa
kasus GKI Yasmin sudah sampai tahap 3 sesuai dengan tahapan penyelesaian perselisihan pendirian
rumah ibadah sesuai Pasal 21 PBM No.9/8 Tahun 2006 (penyelesaian perselisihannya dilakukan
melalui Pengadilan) dan Putusannya telah berkekuatan hukum tetap. Maka dengan itu, prosesnya
tidak dapat mundur ke tahap Kedua atau tahap Pertama. Selanjutnya, putusan Pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap itu tidak dapat diubah atau dibatalkan oleh Walikota Bogor dengan Akta
Hibah Tanah yang kemarin ditandatangan.

B. Akta Perjanjian Hibah Tanah tersebut tidak dapat menganulir Putusan Pengadilan yg telah
berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, Akta Perjanjian Hibah Tanah
tersebut bertentangan dengan Hukum (Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap),
sehingga Akta Perjanjian Hibah tersebut haruslah dinyatakan tidak sah. Berdasarkan Pasal 1320
KUHPerdata jelas bahwa suatu Perjanjian / Kesepakatan tidak boleh bertentangan dengan Hukum /
undang-undang (termasuk Putusan Pengadilan yg telah berkekuatan hukum tetap).

C. Selanjutnya, selain Walikota Bogor sudah tidak lagi berhak memberi hibah tanah dalam rangka
penyelesaian sengketa pendirian gedung gereja GKI Yasmin (karena sudah memasuki ranah
Pengadilan dan Putusannya telah berkekuatan hukum tetap), berdasarkan Pasal 227 KUHPidana,
perbuatan Walikota Bogor yang memberikan akta hibah tanah tersebut tergolong sebagai perbuatan
pidana, karena Pengadilan sudah mencabut hak Walikota dan sudah masuk pada tahap Ketiga dalam
Pasal 21 ayat (3) PBM No.9/8 Tahun 2006.

6. Kepada Walikota Bima Arya, peganglah janji dan komitmennya terhadap hukum, konstitusi dan
Bhinneka Tunggal Ika. Hentikanlah intervensi dan pemecahbelahan institusi gereja dan patuhlah
pada apa yang diperintahkan oleh hukum dan konstitusi. Hentikanlah menggeser isu dari persoalan
ketidakpatuhan hukum dan konstitusi seorang pejabat publik seolah-olah menjadi persoalan
“bersatu atau tidak bersatunya gereja”. Bukalah segera segel ilegal yang sampai sekarang dipasang
di gereja GKI Yasmin.

7. Kepada Presiden Joko Widodo, kami kembali berharap, koreksilah kepala daerah yang gagal
mematuhi hukum dan konstitusi seperti Nawacita Bapak Presiden. Hentikanlah segera diskriminasi
dan intoleransi serta pembangkangan hukum yang dilakukan Walikota Bogor selama bertahun-tahun.
Koreksilah kebijakan relokasi Bima Arya atas GKI Yasmin karena relokasi ini akan menjadi contoh
buruk penyelesaian kasus intoleransi serta kepatuhan hukum dan konstitusi di Indonesia sebab
cenderung meminggirkan siapapun kelompok yang dianggap berbeda dan minoritas.

8. Bersama-sama dengan berbagai kelompok lintas iman, kami ingin meneruskan perjuangan damai
ini, agar di seluruh wilayah Republik Indonesia tanpa kecuali “[…] yang Kristen dapat menyembah
Tuhan menurut petunjuk Isa Al Masih, yang Islam ber-Tuhan menurut petunjuk Nabi Muhamad
SAW, orang Buddha menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab yang ada padanya…, hendaknya
negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara
yang leluasa,…dengan tiada “egoisme-agama.” – SOEKARNO
Ruang Persahabatan, Komnas Perempuan, 15 Juni 2021.
Atas Nama Pengurus dan Jemaat GKI Yasmin (Bona Sigalingging – 08121116660, Jayadi Damanik –
081386072754), dengan didampingi oleh:
1. Nia Sjafrudin (081398850660), Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika
2. Aan Anshori (089671597374), Jaringan Islam Antidiskriminasi (JIAD)
3. Bonar Tigor Naipospos (0811819174) Setara Institute,
4. Rafendi Djamin (081311442159), Human Rights Working Group
5. Nelson Simamora (081396820400), LBH Jakarta
6. Muhamad Isnur (081510014395), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed