by

Menko Polhukam Ajak Pimpinan Perguruan Tinggi Lindungi Bangsa Dari Serangan Hoax

Kabar Damai I Senin, 9 Agustus 2021

Jakarta I kabardamai.id I Informasi palsu atau biasa disebut hoax berpotensi memecah persatuan bangsa. Di masa pandemi Covid-19, hoax benar-benar menjadi ancaman.

“Di era digital kita berhadapan dengan media sosial yang susah dikontrol. Misal pemerintah mau tutup satu akun, itu bisa jadi perkara, tidak boleh sembarangan,” ujar Menko Polhukam dalam acara dialog virtual Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, bersama pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri-Swasta (PTKN-S), Jumat (6/8/2021).

Menurut Mahfud, perguruan tinggi memiliki peran penting dalam membendung narasi-narasi yang tidak sehat dan tidak jelas sumbernya.

“Perlu kerjasama pengertian hak tentang menjaga bagsa ini bukan hanya berdasar aturan hukum resmi. Tapi juga berdasar sikap moral kita untuk melindungi bangsa ini,” ujar Mahfud sembari menegaskan beberapa hari lalu dirinya melakukan dialog dengan Dewan Pers, Asosiasi Media dan pimpinan media nasional terkait bagaimana semua elemen bangsa bergandeng tangan melawan hoax dan fake news.

Dalam kesempatan yang sama, Rektor Universitas Hindu Indonesia – Bali, Danriasa menjelaskan era pandemi Covid-19 masyarakat sangat sensitif dan mudah terprovokasi. Oleh sebab itu, dirinya sepakat pentingnya perguruan tinggi turut serta menebarkan informasi yang positif yang menjadi kebijakan dari pemerintah, terutama menghadapi informasi hoax yang ada di media sosial.

Baca Juga: Perlindungan Khusus bagi Pembela HAM

“Oleh karena itu beberapa universitas di Bali sudah aktif membuat program dalam bentuk Podcast, untuk menyampaikan informasi informasi yang menjadi kebijakan pemerintah pusat yang diturunkan menjadi kebijakan pemerintah daerah,” ujarnya.

“Perlu kerjasama pengertian hak tentang menjaga bagsa ini bukan hanya berdasar aturan hukum resmi. Tapi juga berdasar sikap moral kita untuk melindungi bangsa ini,” ujar Mahfud sembari menegaskan beberapa hari lalu dirinya melakukan dialog dengan Dewan Pers, Asosiasi Media dan pimpinan media nasional terkait bagaimana semua elemen bangsa bergandeng tangan melawan hoax dan fake news.

Danriasa menambahkan, perguruan tinggi sangat strategis dalam menjaga stabilitas keamanan, politik, maupun hal lain yang berdampak pada masyarakat.

Pentingnya Komunikasi Integral

Sementara itu, Ketua Sekolah Tinggi Agama Budha Negeri Sida – Banten, Sapardi menjelaskan pentingnya komunikasi integral secara menyeluruh sehingga sampai ke bawah, dan masyarakat memahami bagaimana pemerintah sudah berupaya dengan sebaik mungkin dalam menangani kasus Covid-19.

“Bagaimana kita memberikan pembelajaran kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa memiliki pemahaman yang tepat dan tidak terjadi hoax di media sosial,” ujarnya.

Rektor Perguruan Tinggi Keagamaan Sepakat Isi Ruang Publik dengan Pesan Agama

Penanganan pandemi Covid-19 di mata para rektor perguruan tinggi kerap terganggu oleh pihak-pihak yang sengaja membuat ruang publik, khususnya di media sosial, dipenuhi pesan-pesan yang salah dan palsu atau hoax. Hal ini tidak bisa dibiarkan karena akan menumbuhkan sikap saling menyalahkan dan pertentangan di kalangan masyarakat.

“Karena itu, kampus-kampus terutama perguruan tinggi keagamaan, memilki tanggung jawab mengisi ruang publik dengan pesan-pesan agama yang tepat untuk mengimbangi hoax sekaligus memandu masyarakat,” ujar Rektor IAIN Fattahul Muluk, Papua, Idrus Alhamid.

Dialog virtual yang diselenggarakan Kedeputian Bidang Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam ini dihadiri sedikitnya 900 pimpinan perguruan tinggi keagamaan di seluruh Indonesia.

Pernyataan Rektor IAN Papua ini merupakan respon atas ajakan Menko Polhukam agar para pimpinan perguruan tinggi keagamaan, dapat ikut aktif membangun kondusifitas kehidupan politik, hukum, dan keamanan dalam masa pandemi saat ini. “Para pimpinan perguruan tinggi keagamaan biasanya lebih dekat dengan masyarakat, memiliki interaksi yang lebih baik, karena itu peran pentingnya sangat diharapkan dalam memandu warga menghadapi suasana sulit di era pandemi ini,” ujar Mahfud MD.

“Pak Menko, kami setuju dan karena itu kita bersepakat untuk mengedukasi warga tentang mana yang hoax, atau mana yang haq dan mana yang bathil, dengan pesan agama yang tepat, yang merupakan bagian dari tanggung jawab perguruan tinggi keagamaan negeri maupun swasta,” lanjut Idrus.

Ruang-ruang publik sejatinya sudah mulai diisi oleh beberapa kampus dengan konten dan kampanye yang mendukung kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Di Bali misalnya, seperti yang disampaikan Rektor Universitas Hindu Indonesia, Danriasa, perguruan tinggi keagamaan membuat komunitas digital dengan menggunakan podcast untuk mengedukasi warga dalam menghadapi covid-19.

Kampus Menjadi Jembatan Penyampaian Kritik

Dalam dialog ini, Menko Polhukam juga menekankan pentingnya perguruan tinggi keagamaan dalam melakukan literasi dan edukasi pada masyarakat. Mahfud yang juga tokoh yang berasal dari perguruan tinggi ini, berharap kampus bisa menjembatani masyarakat untuk penyampaian kritik, aspirasi, maupun saran pada pemerintah.

“Kadang kan kritik itu berputar-putar di bawah tak sampai ke atas. Karena mungkin birokrasinya atau karena mungkin pandeminya. Kadang kala kritik itu berputar di bawah padahal itu tidak benar. Itu sebabnya, kita perlu melakukan penguatan literasi dan edukasi pada masyarakat tentang apa yang sebenarnya harus kita lakukan, mana yang hoaks mana tidak,” ujar Menko Polhukam.

Sejumlah rektor yang hadir dalam dialog ini mengakui terjadi keterbelahan di masyarakat akibat penggalangan opini, terutama di group-group wa dan media sosial. Apalagi, segelintir orang menggunakan argumentasi agama oleh pemimpin keagamaan, yang sejak awal tidak pro pada protokol kesehatan dalam penanggulangan Covid-19.

“Seringkali kita selaku pimpinan perguruan tinggi keagamaan itu merasa gamang untuk mengambil peran yang lebih tegas di tengah-tengah masyarakat karena keterbelahan masyarakat akibat dari penggalangan opini,” ujar Masdar Hilmy, Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya.

“Karena itu, saya mengusulkan agar dilakukan dua peran, yaitu peran dalam tingkat gagasan yang dilakukan secara tertulis maupun ceramah keagamaan, lalu kedua adalah peran aksi, yaitu dengan memanfaatkan aset negara yang ada di perguruan tinggi,” lanjut Masdar.

Pandangan senada disampaikan Rektor STFT Widyasasana, Malang, Armada Riyanto. Ia menyarakan agar pemerintah tidak terlalu menanggapi kritik yang justru akan mengahabiskan energi, dan berharap pemerintah fokus untuk penanggulangan Covid-19.

“Pemerintah menurut saya fokus saja, fokus terus dalam penanggulangan covid dengan pengadaan alat kesehatan, obat, dan sebagainya. Tidak perlu menanggapi para antagonis dalam bidang politik maupun kebijakan publik,” ujar Riyanto.

Selain diikuti oleh sekitar 900 pimpinan perguruan tinggi keagamaan di seluruh Indonesia, dialog virtual ini juga dihadiri oleh para eselon satu di Kemenko Polhukam dan Kementerian Agama, yaitu para dirjen, deputi, staf ahli, dan staf khusus menteri. Sehari sebelumnya, dialog yang sama juga digelar secara daring dan dihari 820 perguruan tinggi umum negeri dan swasta se-Indonesia. [polkam.go.id]

 

Humas Kemenko Polhukam RI

Editor: Ahmad Nurcholish

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed