by

Menko PMK: Calon Kadis Kebudayaan harus Paham Soal Budaya

Kabar Damai I Rabu, 28 April 2021

 

Jakarta I kabardamai.id I Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Republik Indonesia, Muhadjir Effendy mengusulkan agar calon kepala dinas (kadis) di daerah yang menaungi bidang kebudayaan berasal dari seniman atau setidaknya memiliki pengetahuan tentang budaya.

Melansir ANTARA, guna memajukan serta membuat terobosan di bidang kebudayaan, para pimpinan di masing-masing daerah harus memiliki pengetahuan tentang budaya di Indonesia. Hal tersebut setidaknya harus masuk dalam syarat untuk menjadi penjabat daerah.

“Kalau boleh ada tes oleh budayawan untuk memastikan bahwa dia memang layak untuk menjadi pejabat daerah dalam konteks ini (bidang budaya) tapi itu juga kan tidak mudah,” kata Muhadjir dalam forum Koalisi Seni pada Selasa, 27 April 2021.

Muhadjir mengatakan akan sangat menguntungkan jika seniman bisa duduk di pemerintahan untuk menangani masalah seni dan budaya secara langsung, sebab para pelaku kebudayaan akan lebih memahami apa yang dibutuhkan dalam rangka pemajuan budaya.

“Saya usulkan, paling enggak kepala dinas di daerah boleh outsourcing mendingan, enggak selalu dari PNS. Jadi bisa outsourcing diambilkan dari orang yang memang pelaku budaya kalau perlu dibidding, nanti dibicarakan ke Pak Mendagri memungkinkan enggak itu,” ujar Muhadjir, seperti dikutip antaranews.com (27/4).

“Karena kalau bidang kesehatan kan memang ada dokter, PNS ada dokter sehingga rekrutmennya enggak sulit tapi untuk juru bicara budaya ini kan belum tentu setiap daerah ada seniman yang jadi PNS, umumnya seniman enggak mau jadi PNS karena enggak mau diatur-atur kan seniman itu,” imbuhnya.

Baca Juga : Suara Dentuman Meriam Karbit, Kemeriahan Budaya Ramadan di Pontianak

Tak Semua Kepala Dinas Mengerti

Sementara itu, Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Hilmar Farid mengatakan tidak semua kepala dinas di daerah mengerti dan paham tentang masalah kebudayaan. Hal inilah yang membuat pemajuan kebudayaan tidak merata di tiap daerah.

“Situasi kita ini bervariasi, tidak semua daerah bisa dipukul rata, untuk keperluan itu kita sedang mengajukan keharusan bagi orang yang bekerja atau membidangi kebudayaan memiliki kemampuan atau pemahaman dasar di bidang itu, jika mungkin ini bisa jadi kesepakatan bersama dengan Kemendagri,” kata Hilmar.

Akan tetapi, Hilmar menyadari bahwa hal ini bukan usulan yang mudah, namun pemerintah pusat setidaknya memiliki seorang ahli di bidang seni dan budaya.

“Karena beliau-beliau inilah yang nantinya mengambil keputusan tapi kalau ada di pusat akan sangat membantu sehingga teman-teman di dinas-dinas ini punya kompetensi atau kapasitas untuk menangani kebudayaannya secara efektif. Ya saya tahu ini memang tidak sederhana,” ujarnya.

 

Kebudayaan Sebagai Pondasi Karakter Bangsa

Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa, kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa.

Kebudayaan memiliki peran dan fungsi yang sentral dan mendasar sebagai landasan utama dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara karena suatu bangsa akan menjadi besar jika nilai-nilai kebudayaan telah mengakar (deep-rooted) dalam sendi kehidupan masyarakat.

Indonesia sebagai negara kepulauan adalah negara-bangsa yang memiliki kekayaan dan keragaman budaya nusantara yang merupakan daya tarik tersendiri di mata dunia.

Seharusnya hal ini dapat dijadikan modal untuk menaikkan citra bangsa di mata dunia sekaligus nilai-nilai fundamental yang berfungsi merekatkan persatuan.

Mulai melunturnya wacana kebudayaan nusantara di kalangan masyarakat dikarenakan masuknya pengaruh budaya asing, baik dari Barat maupun Asia. Perkembangan teknologi yang menghapus ruang dan waktu juga memberi pengaruh besar.

Ada indikasi krisis karakter dan identitas serta integritas di kalangan generasi muda saat ini.

Hal ini bisa dibilang cukup mengkhawatirkan karena apabila nilai-nilai kebudayaan hilang dan tidak teraktualisasi, masyarakat kita khususnya generasi muda akan kehilangan fondasi etik dan landasan fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang secara potensial akan berujung pada terpecah-belahnya persatuan bangsa, dan maraknya budaya korupsi, narkoba, dan aksi terorisme.

Oleh karena itu, wacana kebudayaan, khususnya terkait nilai-nilai luhur harus terus disuarakan untuk menangkal pengaruh eksternal-negatif yang salah satunya dapat dilakukan dengan cara melestarikan, memajukan, dan mengembangkan nilai-nilai kebudayaan nusantara, serta menginternalisasinya di masyarakat khususnya generasi muda.

Diperlukan upaya dari berbagai pihak untuk melakukan hal ini, pemerintah melalui UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan telah menunjukkan upaya untuk memajukan ragam kebudayaan lokal yang prosesnya dilakukan melalui pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan nasional Indonesia.

Tidak hanya itu saja, pemerintah melalui Kemendikbud akan menganggarkan dana abadi sekitar 5 triliun dari APBN untuk dana pemajuan kebudayaan tahun 2020 dan tahun-tahun selanjutnya.

 

Penulis: Ahmad Nurcholish

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed