by

Menjadikan Lulusan IPDN Antisipatif Terhadap Radikalisme dan Terorisme

Kabar Damai I Kamis, 5 Agustus 2021

Jakarta I kabardamai.id I Lulusan Institut Pendidikan Dalam Negeri (IPDN) diminta bersikap antisipatif terhadap radikalisme dan terorisme di lingkungan masyarakat. Hal itu ditegaskan Wakil Presiden, Ma’ruf Amin saat melantik Pamong Praja Muda (PPM) IPDN Tahun 2021 di Istana Wakil Presiden Jakarta, Selasa, 3 Agustus 2021.

“Saudara-saudara adalah perekat persatuan dan kesatuan NKRIsehingga harus antisipatif terhadap paham-paham radikalisme, terorisme, dan narkoba. Selain itu, juga isu-isu yang berpotensi memecah-belah masyarakat seperti hoaks dan kejahatan siber lainnya,” kata Wapres.

Melansir laman Pusat Media Samai BNPT, Wapres menekankan seluruh PPM lulusan IPDN juga harus mewujudkan netralitas sebagai aparatur sipil negara (ASN) pusat maupun daerah.

Baca Juga: Cegah Paham Radikalisme dan Terorisme di Masa Pandemi melalui Gereja Ramah Anak

“Anda dituntut mampu mewujudkan netralitas ASN, bersifat melayani, mengayomi, dan melindungi seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Anda juga harus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik,” jelasnya, dikutip dari damailahindonesiaku.com (4/8).

Selain itu, Wapres minta PPM mampu berpikirjernih, komprehensif, visioner, dan mengabdi dengan tulus ikhlas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Sebanyak 1.529 lulusan IPDN dilantik oleh Wapres. Rinciannya, 148 lulusan Program Sarjana Ilmu Pemerintahan dan 1.381 lulusan Program Sarjana Terapan Ilmu Pemerintahan. Pelantikan lulusan IPDN Tahun 2021 dilakukan secara virtual dihadiri enam lulusan sebagai perwakilan agama dan lulusan terbaik.

Acara luring dihadiri penerima penghargaan Kartika Pradnya Utama sebagai lulusan terbaik Program Sarjana Ilmu Pemerintahan S1 dan Kartika Astha Brata lulusan terbaik Sarjana Terapan Ilmu Pemerintahan D4. Juga perwakilan agama Islam, Kristen, Katolik, dan Hindu. Ma’ruf juga mengatakan, dengan pelantikan ini, maka penugasan dan pengabdian kepada bangsa dan negara di mulai.

Pada kesempatan itu, Wapres juga menekankan PPM mesti cepat beradaptasi dengan perubahan, mampu berinovasi dan berkreasi.

“Yang tidak kalah penting menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa,” tandasnya.

Jangan Terjebak pada Rutinitas

Wapres juga menegaskan, PPM dapat mewujudkan integritas tinggi, kejujuran, moralitas, dan etika birokrasi. Jangan terjebak pada kondisi rutinitas di tempat bekerja.

Para lulusan dituntut selalu mengembangkan gagasan baru untuk mendorong perubahan. Berkontribusi dalam mewujudkan efektivitas serta efisiensi pelaksanaan tugas, khususnya percepatan dan pelayanan kepada masyarakat.

Wapres minta terus meningkatkan kemampuan dan pengembangan kapasitas diri. Jangan pernah berpuas diri karena tantangan dan tuntutan era global ini sangat berat. Apalagi era pemulihan ekonomi selama dan pascapandemi Covid-19.

Wapres Ma’ruf Amin menambahkan, sebagai aparat negara, seorang pamong harus memahami tugas pokok dan fungsi struktur organisasi, juga budaya kerja instansi.

“Cepat beradaptasi, mampu berinovasi, dan berkreasi. Berikan kontribusi untuk kemajuan dan percepatan pelaksanaan tugas dengan mengedepankan produktivitas kerja,” ujarnya.

Selain itu, seorang pamong juga harus mampu menjadi teladan bagi masyarakat dan lingkungannya. Perlihatkan pada masyarakat, moralitas, dan jiwa yang berdedikasi tinggi. Wapres juga mengingatkan, agar PPM tidak berorientasi untuk menduduki jabatan struktural. Karena pemerintah saat ini lebih mengembangkan jabatan fungsional yang mengutamakan keahlian seiring dengan prioritas penyederhanaan birokrasi.

“Pamong Praja Muda juga dituntut untuk mampu berpikir secara jernih, komprehensif, dan visioner,” tandasnya.

Bantuan untuk Satgas Mandago Raya

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) memberikan bantuan dana senilai Rp3,6 miliar untuk TNI dan Polri yang tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) Madago Raya untuk pencegahan radikalisme & terorisme di wilayah Sulteng.

“Terima kasih atas pengorbanan dan dedikasi TNI dan Polri dan untuk mendukung Operasi Madago Raya ini, saya sudah memutuskan akan memberikan dukungan anggaran melalui APBD Perubahan Tahun 2021 untuk Polri sebesar Rp2 Miliar dan untuk TNI Rp1,6 Miliar,” ucap Gubernur Sulteng Rusdy Mastura, dikutip Antara, Senin, 2 Agustus 2021.

Gubernur Rusdy Mastura menyampaikan bahwa pemulihan keamanan Poso menjadi satu prioritas dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahannya yang diselenggarakan bersama Wakil Gubernur Ma’mun Amir.

Selain memberikan bantuan kepada Satgas Madago Raya, Gubernur mengatakan akan membangun infrastruktur di Kabupaten Poso yang terkoneksi dengan Kabupaten Sigi dan Parigi Moutong.

Infrastruktur itu ialah jalan yang Sausu- Salubanga-Sigi dan bersinergi dengan Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Poso dan Kabupaten Sigi.

Gubernur Rusdy Mastura juga mengatakan bahwa Pemprov Sulteng akan meningkatkan sarana kesehatan di wilayah tersebut, seperti peningkatan layanan puskesmas, serta mengembangkan konsep smart village dalam menggenjot pembangunan desa di wilayah tersebut.

“Tahun ini pemerintah menuntaskan penyelesaian dampak bencana alam 28 September 2018, dampak COVID-19, peningkatan kualitas keamanan Poso. Karena itu, seluruh kegiatan proyek yang belum lelang, saya sudah batalkan seluruh anggarannya, dan dialihkan dipergunakan untuk seluruh pemulihan tersebut,” ujar Gubernur.

Gubernur juga menyampaikan bahwa Pemprov Sulteng berusaha untuk meningkatkan fiskal atau pendapatan daerah untuk optimalisasi pembangunan daerah termasuk di Kabupaten Poso.

Gubernur Rusdy Mastura juga mengimbau kepada DPO MIT agar turun dari gunung dan menyerahkan diri.

“Yakinlah saya akan lindungi, sekali lagi saya meminta menyerahlah pasti saya akan lindungi,” janji Gubernur Rusdy Mastura. [damailahindonesiaku.com]

 

Editor: Ahmad Nurcholish

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed