Kabar Damai I Selasa, 21 Desember 2021
Jakarta I kabardamai.id I Belajar Pancasila adalah juga belajar menjadi hamba Tuhan yang sukses dalam kacamata Tuhan.” Pernyataan tersebut diambil dari proses dialektis yang lama setelah membedah kembali sejarah hadirnya Pancasila. Ide awal mengenai Pancasila dicetuskan oleh Ir. Soekarna pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni. Sejak itu melalui Keppres Nomor 24 Tahun 2016, sejak tahun 2017 lalu 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila.
Lahirnya Pancasila bukan sekedar nama saja, namun kesuluruhan ide mengenai Pancasila. Nama Pancasila sendiri sebenarnya dipinjam oleh Ir. Soekarno dari Kitab Negarakertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca. Hal ini disampaikan oleh Syaiful Arif penulis dan public speaker mengenai Pancasila sebagai teman belajar kelas online dalam Sekolah Kepemimpinan Pemuda Lintas Agama (SKPLA) pada Jumat, 17 Desember 2021.
“Ide mengenai Pancasila lahir untuk menjawab pertanyaan Radjiman Widyodiningrat, seorang penghayat kepercayaan yang dipercaya sebagai ketua BPUPKI, mengenai apa dasarnya negara Indonesia? Ada banyak orang yang berpidato untuk menemukan rumusan dasar negara Indonesia,” ungkap Syaiful Arif, Jumat, (17/12/2021).
Sampai tanggal 1 Juni, hari terakhir sidang, Ir. Soekarno membawa gagasan mengenai Pancasila. Sejak itu, Pancasila dianggap sebagai filsafat dasar negara Indonesia dimana didalamnya memiliki epistemologi, ontologi dan aksiologi sehingga sebelum mengamalkan nilai-nilainya, hakikat Pancasila itu sendiri perlu dipelajari.
Sila-sila dalam Pancasila kemudian dimasukkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 setelah sebelumnya disesuaikan redaksi dan urutannya oleh panitia 9 melalui Piagam Jakarta. Sila pertama dalam Piagam Jakarta yang berbunyi Ketuhanan dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam kemudian diganti menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa untuk mewadahi kemajemukan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mencakup agama Islam saja.
Pancasila yang sejak awal dirumuskan oleh Ir. Soekarno hingga yang kita kenal saat ini memang tidak berubah dari segi ide dan konsep dasarnya. Hal yang berubah adalah urutan-urutan dari sila dalam Pancasila itu sendiri. Dalam pidato Ir. Soekarno, ia meletakkan kebangsaan sebagai sila pertama. Disusul internasionalisme atau peri kemanusiaan di sila kedua, demokrasi di sila ketiga, keadilan sosial di sila keempat, dan Ketuhanan Yang Maha Esa di sila kelima.
Urutan tersebut membawa konsekuensi dimana asas kebangsaan harus memandu sila-sila lainnya. Kebangsaan diletakkan sebagai sila pertama oleh Ir. Soekarno karena ia merasa dengan kemajukan yang ada di Indonesia, hal yang mempersatukan Indonesia adalah kesamaan sebagai warga negara Indonesia.
Kebangsaan yang ingin diciptakan oleh Ir. Soekarno juga bukan kebangsaan yang chauvinistic yang justru akan menjajah bangsa lain. Sebaliknya, ia mendambakan sebuah bangsa yang menjujung hak asasi manusia dan menjalin kerjasama dengan bangsa-bangsa internasional. Untuk itu internasionalisme atau peri kemanusiaan diletakkan pada sila kedua.
Syaiful Arif juga memikirkan bahwa negara Indonesia ini bukan hanya milik sekelompok orang saja. Namun, miliki banyak kelompok bersama-sama. Untuk menjamin representasi dan suara dari masing-masing kelompok, sistem demokrasi dirasanya adalah sistem pemerintahan yang ideal dibandingkan sistem lain seperti monarki atau federasi.
Pelaksanaan sistem kenegaraan secara demokrasi tadi juga dimaksudkan untuk meraih keadilan sosial bagi seluruh warga negara Indonesia. Selanjutnya, ia meletakkan sila Ketuhanan yang Maha Esa di urutan terakhir karena ia merasa negara Indonesia lebih cocok memiliki bentuk nation-state dibandingkan dengan negara agama atau state-religion
Setelah melalui Panitia Sembilan dan Piagam Jakarta, maka pembukaan Undang-Undang Dasar yang mengandung sila-sila Pancasila didalamnya disahkan pada 18 Agustus. Menurut Mohammad Hatta, terdapat perbedaan cara pandang dalam memandang Pancasila yang terdapat dalam pembukaan UUD karena urutannya berbeda.
Di dalam Pancasila dimana sila Ketuhanan Yang Maha Esa menempati urutan pertama, berarti Pancasila dapat diartikan sebagai perintah Tuhan yang tidak dapat dibaca secara terpisah karena satu sila dengan sila lainnya saling berkaitan.
Baca Juga: Belajar dari Pengalaman Nyata, Mengenai Pemimpin dan Kepemimpinan
Sila pertama memiliki arti Ketuhanan yang Welas Asih karena harus diamalkan melalui sila-sila selanjutnya. Sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab dapat dipandang sebagai perintah Tuhan untuk mengasihi sesama.
Sila ketiga yang berbunti persatuan Indonesia dapat dibaca sebagai perintah Tuhan untuk merawat kemajemukan yang ada dengan saling mengenal dan bersilaturahmi. Sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dapat dibaca sebagai kepemimpinan adalah perintah Tuhan.
“Pemimpin yang merakyat, yang mengamalkan semua sila, yang melindungi HAM, merawat kemajemukan dan mampu mensejahterakan rakyat dan demokratis. Demokratis maksudnya adalah pemimpin yang mampu melayani rakyatnya bukan menjadi raja bagi rakyatnya. Artinya, Pancasila juga adalah falsafah ketuhanan,” tutur Syaiful Arif, pada kesempatan itu.
Kepemimpinan adalah Mandat dari Tuhan
Kepemimpinan seseorang harus dilihat sebagai mandat yang diberikan oleh Tuhan. Letak manusia ada di urutan kedua setelah Tuhan, baru kemudian manusia menjalankan tugas-tugasnya secara demokratis.
Poin kedua mengenai bagaimana mengamalkan Pancasila dala kehidupan sehari-hari terutama dalam hal kepemimpinan yaitu dapat dilihat bahwa kepemimpinan Pancasila memiliki 3 prinsip:
- Tumbuh dalam kebenaran (grow in truth), kebenaran bahwa manusia berasal dari Tuhan dan Tuhan mengamanatkan kita sebagai manusia untuk memuliakan manusia lain.
- Tumbuh dalam kompetensi (grow in competence), kemampuan untuk mempersatukan dengan memiliki kemampuan demokratis.
- Tumbuh dalam kepedulian (grow in care), dimana tujuan dari kepemimpinan Pancasila itu peduli pada sesama, bukan menjadi pemimpin adalah tujuan akhirnya.
Setelah pemaparan yang disampaikan oleh Syaiful Arif, beberapa peserta kemudian mulai membagikan pandangan dan pertanyaan untuk memperdalam penjelasan mengenai pemimpin berjiwa Pancasila.
Lutfi Alfarizi bertanya ketika sejak awal Indonesia berdiri dengan menggunakan sistem demokrasi apakah demokrasi sudah tercermin pada masa pemerintahan presiden Soekarno dan Presiden Soeharto? Serta bagaimana posisi Tes Wawasan Kebangsaan apakah calon pemimpin perlu untuk mengambil tes tersebut? Syaiful Arif kemudian menjelaskan bahwa kita harus bisa membedakan peran Ir. Soekarno sebagai founding fathers dan pengagas ide Pancasila dan perannya sebagai presiden Indonesia.
Pada masa-masa awal berdirinya Indonesia, situasi masih belum kondusif, sehingga implementasi demokrasi masih belum berjalan sempurna. Pasca era orde baru, kemudian baru lah muncul aturan-aturan untuk memperkuat demokrasi di Indonesia, misalnya saja pembatasan masa jabatan presiden dan pemilihan umum secara langsung.
Calon-calon pemimpin memang perlu belajar mengenai Pancasila dan mengamalkannya sehingga ada tes semacam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) menjadi penting agar dalam memimpin tidak kehilangan arah. Namun, saat ini TWK hanya dilakukan ditingkatan sektoral, tidak semua sektor memberlakukannya.
Sektor yang memberlakukannya pun tidak melibatkan MPR, sehingga TWK yang ada pun perlu dikritisi. Misalnya saja yang terjadi pada KPK, itu harus dilihat kembali apakah benar TWK atau justru hanya digunakan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. TWK perlu diatur secara mendalam untuk menentukan standarnya, badan yang mengatur atau mengawasi jalannya dan lain sebagainya. Ini memerlukan kebijakan nasional untuk mengaturnya.
Sindak G. Simanjuntak khawatir mengenai bagaimana masyarakat ingin membantu pemerintah untuk memberikan kritik agar roda pemerintahan dapat berjalan lebih baik namun disaat bersamaan ia juga dilemma karena banyaknya pengkritik yang dibungkam.
“Pancasila menginginkan kita agar tumbuh menjadi manusia yang peduli pada sesama. Kepeduliaan tersebut bisa saja ditunjukkan dalam bentuk kritik. Apalagi penyampaian ekspresi, berkumpul, dan berserikat juga sudah dilindungi oleh Undang-Undang. Ketika kemudian terjadi pembungkaman dengan cara-cara yang represif atau tidak wajar itu soal lain yang seharusnya tidak terjadi dan dapat dibela di depan hukum karena hukum kita sudah menjamin pengejawantahan norma dasar Pancasila untuk kemanusiaan yang adil dan beradap melalui UU di tingkat operasionalnya,” jawab Syaiful Arif.
Junior Franata Ananda Tarigan merasa bahwa Indonesia memiliki SDM dan SDA yang sangat besar sekali. Namun, pada kenyataannya Indonesia belum dikategorikan sebagai negara maju. Ia penasaran mengapa? Pertanyaan ini ditanggapi oleh Syaiful Arif dengan mempertanyakan standar negara maju itu apa? Sebagai negara Indonesia sudah memiliki beberapa pencapaian yang patut dibanggakan misalnya dalam pengelolaan kemajemukan, Indonesia telah maju. Bangsa-bangsa Timur Tengah menjadikan Indonesia sebagai contoh.
Indonesia selama 2 tahun menempati urutan pertama sebagai negara yang rakyanya paling dermawan terutama di masa pandemi. Namun, kemajemukan dan kedermawanan bukan ukuran untuk menjadi negara maju bukan. Kedepannya, tidak menutup kemungkinan Indonesia menjadi negara maju jika masyarakatnya selain memiliki IQ dan EQ juga memiliki kemauan untuk memikirkan bangsanya bukan hanya memikirkan kebahagiaan atau kesuksesan individual saja. Tanpa itu, memang kesuksesan ada tapi bentuknya kesuksesan individu bukan kesuksesan yang mampu membangun bangsa.
Ia juga membagikan tingkat-tingkat aktivitas manusia menurut Hannah Karen. Menurutnya, aktivitas manusia dapat dibagi menjadi 3 tingkat. Pertama, adalah labour, yang diartikan aktivitas manusia untuk mencari uang agar dapat makan. Aktivitas ini tak ubahnya seperti siklus hidup hewan. Kedua adalah work, aktivitas manusia untuk menghasilkan karya.
Namun, work ini bisa terjebak menjadi labour ketika karya yang dihasilkan hanya agar mendapatkan uang untuk bisa makan. Ketiga adalah aktivitas dengan bentuk paling tinggi, yaitu aktivitas untuk membangun bangsa. “Apa pun yang bisa kita lakukan dan sumbangkan juga harus memperhatikan bangsa kita,” jelasnya.
Editor: Ai SIti Rahayu
