by

Mengupas Akar Penyebab dan Dampak Perkawinan Anak

Jakarta | kabardamai.id | Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) menyelenggarakan live webinar dengan tema “Dampak Perkawinan Anak dan Bagaimana Mencegahnya,” Sabtu (27/2).

Helat daring ini menghadirkan tiga narasumber dari berbagai elemen, yaitu Zulkamal, aktivis HAM dari komunitas Sanggar Anak harapan, Prof. Musdah Mulia yang merupakan pendiri Yayasan Mulia Raya Foundation, dan Alimatul Qibtiyah dari Komnas Perempuan.

“Penting dicatat, kita harus merujuk isu ini dengan istilah yang tegas, yaitu perkawinan anak. Bukan lagi perkawinan di bawah umur,” tegas Prof. Musdah. Menurutnya, penegasan istilah ini penting untuk menunjukkan urgensi penanganan kasus perkawinan anak yang berimplikasi kepada masa depan bangsa ini.

Alimatul menyebut empat faktor penyebab perkawinan anak saat ini, yaitu:

  1. situasi pandemi saat ini yang menyebabkan anak-anak tidak dapat bersekolah tatap muka serta kesulitan ekonomi keluarga, turut mendorong banyak orangtua memutuskan untuk menikahkan anaknya,
  2. sangat mungkin anak terpapar oleh gawai sedemikian rupa sehingga anak lebih cepat untuk merespon berbagai informasi aktivitas seksual tanpa memahami efek samping secara jelas sehingga dapat terjadi ‘kehamilan yang tidak diinginkan’ sehingga harus mengajukan dispensasi kawin (DK),
  3. belum meratanya program terkait pemahaman tentang hak seksual dan kesehatan reproduksi komprehensif yang seharusnya dapat menjadi acuan bagi remaja di negara ini, dan
  4. kemungkinan adanya penyalahgunaan atau misinterpretasi informasi yang tidak lengkap dan tidak komprehensif pada agama dan keyakinan tentang seksualitas sehingga menjadi alasan lain bagi orang tua untuk menikahkan anaknya atau anak itu sendiri yang ingin menikah karena alasan tersebut.

Zulkamal kemudian memperkuat faktor penyebab di atas, terutama faktor ekonomi dan pendidikan yang ia dan komunitasnya hadapi di lapangan.

“Berdasarkan pengalaman kami, perkawinan anak banyak terjadi karena orang tua ingin melepaskan tanggung jawab mereka pada anaknya. Selain itu, keputusan orang tua menikahkan anak (usia anak) masih dipandang sebagai keputusan yang baik dan keberhasilan orang tua dalam membesarkan,” tambahnya.

Dari pemaparan di atas kita bisa melihat adanya celah pergeseran makna akan suatu pernikahan yang seharusnya mulia dan sakral menjadi sekadar demi ekonomi dan status sosial semata tanpa pertimbangan konsekuensi jangka panjang.

Lebih lanjut, Alimatul menjelaskan bahwa yang paling rentan terhadap dampak perkawinan anak adalah perempuan. Dilansir dari berbagai sumber, data menunjukkan bahwa perkawinan muda banyak berakhir pada perceraian dan dampak yang paling mengerikan dialami oleh perempuan. Misalnya, terhalangnya anak untuk mengembangkan potensinya, kesempatan untuk sekolah, dan sebagainya.

Dalam Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (2020) diuraikan bahwa anak perempuan yang berasal dari rumah tangga dengan tingkat pengeluaran terendah hampir tiga kali lebih besar kemungkinan untuk menikah sebelum usia 18 tahun daripada anak perempuan dari rumah tangga dengan tingkat pengeluaran tertinggi.

Kemudian, anak perempuan di pedesaan hampir dua kali lebih besar kemungkinannya untuk menikah sebelumusia 18 tahun dibanding anak perempuan di perkotaan. Lalu, perempuan usia 20-24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun hampir empat kali lebih besar kemungkinan tidak dapat menyelesaikan sekolah tingkat menengah atas (SMA/SLTA) daripada mereka yang menikah setelah usia 18 tahun.

World Health Organization (WHO, 2014) memaparkan bahwa anak perempuan usia 10-14 tahun memiliki risiko lima kali lebih besar untuk meninggal dalam kasus kehamilan dan persalinan daripada perempuan usia 20-24 tahun, dan secara global, kematian yang disebabkan oleh kehamilan merupakan penyebab utama kematian anak perempuan usia 15-19 tahun. Perkawinan anak memicu pelanggaran hak-hak reproduksi, dan infeksi menular seksual, termasuk HIV/AIDS, serta meningkatnya kerentanan terhadap semua bentuk kekerasan.

Melihat faktor penyebab dan dampak luar biasa dari perkawinan anak di atas, berbagai pihak perlu untuk mempererat sinergi dalam penanggulangan perkawinan anak di negara ini. [HH/Webinar KPBI]

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed