by

Menanggulangi Perkawinan Anak di Indonesia

Jakarta |kabardamai.id |Advokasi penanggulangan dan pencegahan pernikahan anak di Indonesia terus dilakukan berbagai pihak, mulai dari lembaga negara, tokoh masyarakat, hingga lembaga dan komunitas masyarakat.

Berdasarkan amandemen undang-undang terbaru terkait usia perkawinan, UU Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 7 (1) menyatakan, “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”

Prof. Musdah Mulia, pendiri Yayasan Muslimah Reformis, dalam webinar “Dampak Perkawinan Anak dan Bagaimana Mencegahnya,” menilai bahwa upaya penanganan masalah tersebut perlu terus dilakukan melihat masih banyaknya kasus pernikahan anak yang terjadi di masyarakat hingga saat ini.

Diskusi daring ini diselenggarakan Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) pada Sabtu kemarin (27/2). Narasumber lain yang hadir adalah aktivis hak anak, Zulkamal dari Sanggar Anak Harapan dan Alimatul Qibtiyah dari Komnas Perempuan.

“Diberlakukannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang umur pernikahan, di satu sisi akan memunculkan banyaknya Dispensasi Kawin (DK), namun di sisi lain, paling tidak semua elemen memahami bahwa sebenarnya pernikahan di bawah umur selama ini tidak terungkap,” ungkap Alimatul.

Data Child Protection Officer UNICEF Indonesia menunjukkan bahwa lebih dari 90% permohonan DK dikabulkan oleh Pengadilan Agama (PA). Sepanjang 2019 hingga 2020, pengajuan DK yang dikabulkan PA mengalami peningkatan hampir 300% (23.126 kasus hingga mencapai 64.211 kasus/Data Badilag 2020).

Sementara dari data yang lain menunjukkan bahwa mereka yang mengajukan DK, lebih dari 80% akhirnya kembali ke PA untuk mengajukan perceraian. Artinya, meningkatnya pernikahan anak meningkatkan angka perceraian di Indonesia dan ini kemudian cenderung berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan, terutama bagi perempuan.

Dari diskusi daring ini, ketiga narasumber saling melengkapi dalam mengidentifikasi masalah perkawinan anak. Setidaknya ada tiga tantangan yang harus segera diatasi secara serius oleh berbagai pihak sehingga dapat menciptakan kesadaran sosial baru yang dapat terus mencegah perkawinan anak secara masif. Pertama,  tantangan akses, khususnya akses pendidikan.

“Anak dan orang tua perlu sadar akan hak dan kewajibannya masing-masing. Karenanya, pendidikan terkait hak dan kewajiban anak sejak dini perlu masuk dalam modul pembelajaran di sekolah-sekolah dasar,” terang Zulkamal.

Kedua adalah tantangan struktural. Alimatul menjelaskan bahwa faktor ekonomi sangat berpengaruh dalam terjadinya kasus perkawinan anak. Biasanya perkawinan ini terjadi antara anak perempuan di bawah umur dengan laki-laki dewasa yang jauh lebih tua dan biasanya lebih mapan. Hal ini menyebabkan ketimpangan relasi kuasa dan akan berujung pada kekerasan dalam rumah tangga dan keluarga. Maka, menurutnya, selain masalah pendidikan, penting juga adanya hukum yang mengatur batas jarak usia kawin antara kedua mempelai.

Ketiga, tantangan teologis yang disebabkan adanya penyalahgunaan informasi yang tidak lengkap dan tidak komprehensif pada beberapa agama tentang seksualitas. Terkait hal ini, Prof. Musdah Mulia menyatakan bahwa isu perkawinan anak ini merupakan masalah yang sudah sangat lama dan dibicarakan di mana-mana tetapi masih sangat jarang dibicarakan di rumah-rumah ibadah.

“Oleh karena itu, peran para pemuka agama perlu turut membicarakan dampak perkawinan anak kepada masyarakat. Peran mereka akan sangat signifikan dalam upaya penanggulangan masalah ini,” tegasnya. [HH/Webinar KPBI]

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed