by

Menag Tegaskan Dukung Permendikbud Pencegahan Kekerasan Seksual

Kabar Damai I Jumat, 12 November 2021

Jakarta I kabardamai.id I Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyatakan dukungan atas Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi.
Yaqut menegaskan perlindungan terhadap civitas akademika dalam konteks kekerasan seksual merupakan bagian dari implementasi moderasi beragama dan aktualisasi beragama.

“Ketika menyimak tentang Permendikbud ini di Kemenag sebenarnya sudah dari awal tegas. Ketika awal ketemu Nadiem, saya langsung iyakan pasti Kemenag akan memberikan izin secara lugas,” ujar Yaqut dalam konferensi pers Merdeka Belajar Episode 14 : Kampus Merdeka dari Kekerasan Seksual yang digelar virtual, Jumat (12/11/2021)

Yaqut menyatakan, tidak ada alasan untuk tidak memberikan dukungan pada Permendikbud yang menurutnya revolusioner. Permendikbud ini diyakini bisa memecah kebuntuan dan stagnasi terkait kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan tinggi.

“Membongkar yang selama ini buntu-buntu, stagnasi. Saya secara pribadi tentu berharap dengan regulasi ini dunia perguruan tinggi menjadi panutan dan bisa menjadi duta anti kekerasan,” ujarnya.

Ia melanjutkan,”Sehingga lingkungan kampus bebas dari kekerasan. Saya kira ini dukungan yang berkali-kali saya sampaikan kepada mas menteri Nadiem maupun di publik semua berkepentingan memberikan dukungan yang lebih baik.”

Yaqut menuturkan Kemenag memiliki komitmen bahwa moderasi agama sebagai solusi untuk menghadapi problem keagamaan dan kebangsaan yang dihadapi saat ini.

Baca Juga: Permendikbudristek PPKS : Langkah Maju Perlindungan Korban Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi

Definisi moderasi beragama tersebut ujarnya, kurang lebih tentang cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengaktualisasikan ajaran agama yang melindungi ajaran kemanusiaan, melindungi kemartabatan kemanusiaan, dan membangun kemaslahatan umum berdasarkan prinsip yang adil berimbang dan taat kepada konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa.

“Maka hemat saya perlindungan terhadap civitas akademika dalam konteks kekerasan seksual itu adalah bagian dari implementasi moderasi beragama dan tentu saja bagian dari aktualisasi beragama tadi,” kata Yaqut.

Yaqut melanjutkan tidak ada alasan untuk tidak memberikan jaminan dan kehormatan atas perlindungan kemanusiaan apapun jenis kelaminnya, suku, agama, dan ras, maupun latar belakang dari tindakan-tindakan yang merendahkan kehormatan manusia di mana pun tidak terkecuali di lingkungan perguruan tinggi.

Kemenag menurut Yaqut, telah menerbitkan Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam No. 5494 Tahun 2019 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam sebagai implementasi komitmen untuk menjadi lingkungan dunia pendidikan tinggi terbebas dari kekerasan seksual.

Jadi problem kekerasan seksual bukan hanya problem di Kemendikbudristek tapi juga ada di Kemenag. “Untuk itu sebagai Menag saya berkewajiban untuk memberikan dukungan baik dan sepenuhnya atas terbitnya Permendikbud tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi,” ujarnya.

Dilansir melalui republika.co.id, Yaqut juga menyampaikan tanggapan soal adanya penolakan terhadap Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (PPKS) di lingkungan perguruan tinggi.

“Memahami norma dalam Permendikbudristek tidak dapat dilepaskan dari konteks pencegahan dan penanganan kekerasan seksual,” tutur Yaqut kepada Republika.co.id, Rabu (9/11).

Menag pun memberi penjelasan dengan mengumpamakan bila terjadi tindakan sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat 2 huruf b Permendikbudristek 30/2021. Pasal ini menyatakan bahwa kekerasan seksual di antaranya meliputi memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja tanpa persetujuan Korban.

Yaqut mengatakan, tindakan tersebut tidak masuk dalam kategori eksibisionisme dan bukan tindakan kekerasan seksual yang diatur dalam pasal 5 ayat 2 huruf b jika terdapat persetujuan dari pihak lain. Tindakan ini, kata Menag, bisa jadi adalah suatu pertunjukan seks.

“Apakah Permendikbudristek yang normanya memuat consent (persetujuan) tersebut serta-merta dapat ditafsirkan melegalkan striptease di dalam kampus? Penafsiran semacam itu tentu terasa aneh bukan?,” paparnya.

Yaqut mengingatkan, Permendikbudristek tersebut bukan satu-satunya regulasi. Karena masih banyak lagi regulasi lain yang mengatur berbagai hal secara lebih spesifik. Ada berbagai ketentuan pidana di dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

“Kita memiliki KUHP dan ketentuan pidana di dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Juga segala macam kode etik, belum lagi norma yang hidup dalam masyarakat (living norma). Striptease, apalagi di dalam kampus, tentu sudah ada larangannya dalam norma hukum dan norma dalam masyarakat kita,” jelasnya. [detik/republika/kompas]

Editor: Ai Siti Rahayu

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed