by

Menag: Medsos Jadi Tantangan Pemerintah Tangani Perbedaan Pandangan soal Agama

Kabar Damai | Sabtu, 17 Juli 2021

Jakarta | kabardamai.id | Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, pengaruh media sosial saat ini menjadi tantangan pemerintah dalam menangani perbedaan pandangan agama.

Hal tersebut disampaikan Yaqut saat menggelar pertemuan daring dengan Duta Besar (Dubes) Singapura Anil Kumar Nayar, Selasa, 13 Juli 2021 lalu. Menurut Yaqut, pemerintah tidak bisa mengontrol sepenuhnya informasi-informasi yang diterima masyakarat melalui media sosial.

“Pengaruh media sosial belakangan ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah, khususnya Kementerian Agama dalam menangani masalah perbedaan pandangan agama,” kata Gus Yaqut, dikutip dari Kompas.com (15/7).

Gus Menteri mengakui bahwa arus perkembangan informasi melalui media digital belakangan ini sangat luar biasa. Oleh karena itu agar umat tidak terpecah-belah dengan berbagai perbedaan pandangan, Kemeneg pun melakukan komunikasi intens dengan para pemuka agama.

Baca Juga: Menag Ajak Masyarakat Berdoa untuk Ribuan Orang Meninggal karena Covid-19

Tujuannya, kata dia, agar para pemuka agama dapat mengkomunikasikan ke jemaahnya soal perbedaan yang menjadi kelebihan Indonesia.

“Bukan sesuatu yang harus diperdebatkan. Selain itu, pemerintah mencoba beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan keagamaan yang dilakukan umat-umat beragama di Indonesia,” ujar dia.

Lebih lanjut Yaqut mengatakan, selama ini Indonesia sudah menganut asas gotong royong. Kebiasaan beragama di Indonesia, kata dia, banyak mengalami penyesuaian dengan kultur dan budaya Tanah Air sehingga mampu beradaptasi dengan baik.

Namun, kata dia, Indonesia juga diakuinya masih harus belajar dari Singapura tentang banyak hal agar kehidupan masyarakatnya lebih sejahtera.

Pada kesempatan itu, Singapura memuji penanganan perbedaan pandangan keagamaaan di Indonesia. Dubes Anil mengatakan, Singapura banyak belajar tentang penanganan perbedaan pandangan keagamaan di Indonesia yang selama ini berjalan dengan baik.

“Kami melihat, Indonesia banyak melakukan pendekatan-pendekatan persuasif yang sepertinya efektif untuk permasalahan pluralisme dengan jumlah penduduk yang lumayan padat dan wilayah yang cukup luas,” kata Anil.

Dikatakan Anil, Singapura juga ingin belajar pada Indonesia bagaimana pendekatan-pendekatan yang dilakukan tersebut dapat merangkul seluruh masyarakat. Terutama para pemuda dan pemudi bangsa agar dapat melakukan kegiatan bersama-sama.

Komitmen Kominfo

Melalui siaran persnya pada 23 Juni 2021 lalu, Kementerian Komunikasi dan Informatika secara konsisten berkomitmen untuk menindak tegas konten radikalisme terorisme di ruang digital sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Penanganan konten radikalisme terorisme terus dilakukan secara berkesinambungan melalui sinergi solid antara Kementerian Kominfo, Densus 88 Polri, BNPT serta lembaga terkait lainnya.

“Sejak 2017 s.d. 22 Juni 2021, Kementerian Kominfo telah memblokir 21.330 konten radikalisme terorisme yang tersebar di berbagai situs dan platform digital. Kami juga memberikan dukungan teknis bagi Kementerian/Lembaga lain yang bertanggungjawab dalam penanganan tindak pidana terorisme,” tulis siaran pers yang diunggah dalam laman kominfo.go.id.

Pemblokiran terhadap konten radikalisme dan terorisme terus diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku baik berdasarkan aduan kementerian/lembaga terkait maupun laporan masyarakat yang diterima melalui kanal pelaporan yang telah disediakan oleh Kominfo.

“Upaya penyebaran informasi positif sebagai bentuk penanggulangan terhadap konten radikalisme terorisme terus kami lakukan melalui koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait,” imbuh Kominfo.

Guna memperkokoh ketahanan masyarakat dari informasi negatif internet, termasuk konten radikalisme terorisme, Kominfo terus menggalakkan kegiatan literasi digital di 514 kabupaten/kota di 34 Provinsi seluruh Indonesia.

Kementerian Kominfo menegaskan akan terus konsisten menjaga dan mempertahankan keamanan ruang digital dari muatan radikalisme terorisme yang mengancam NKRI.

“Kami mendorong publik yang menemukan konten radikalisme terorisme untuk melakukan pelaporan dengan memberikan informasi yang dibutuhkan melalui aduankonten.id serta kanal-kanal pelaporan lain yang kami siapkan,” pungkas siaran pers tersebut. [kompas/kominfo]

 

Editor: Ahmad Nurcholish

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed