by

Membangun Papua dan Indonesia Timur dengan Nilai-nilai Pancasila

Kabar Damai I Minggu, 25 Juli 2021

Jakarta I kabardamai.id I Pengamalan dan penghayatan nilai-nilai Pancasila harus menjadi pedoman dalam membangun dan menciptakan kedamaian di Papua. Tiga unsur penyelenggara negara yakni, pemerintah daerah (pemda), DPR Papua (DPRP) dan Majelis Rakyat Papua (MRP) diharapkan mampu menghayati, mengimplementasi dan mengamalkan dasar serta nilai-nilai Pancasila.

Hal itu disampaikan Kabaintelkam Polri Komjen Paulus Waterpauw dalam diskusi virtual bertajuk “Memaknai Pancasila dalam Konteks Mewujudkan Papua Damai” yang digelar Relawan Pancasila Muda, Kamis, 22 Juli 2021.

“Saya berpikir memang untuk mewujudkan pembangunan nasional di Tanah Papua, maka kita harus berpaling, berpedoman pada lima sila Pancasila,” ujar Paulus, dikutip dari bpip.go.id.

Baca Juga: Dorin Mehue: Perempuan Papua Simbol Perdamaian Tanpa Pengaruh Kepentingan Pribadi

Melansir laman BPIP, dikatakan, Pancasila dimaknai sebagai kepribadian bangsa, menjadi identitas bangsa Indonesia dalam diri setiap pribadi. Kemudian, sebagai jiwa bangsa yang terwujud pada setiap lembaga maupun organisasi dan insan Indonesia. Lalu, sebagai dasar negara yang menjadi fondasi setiap produk perundang-undangan maupun etika moral bangsa.

Selanjutnya, sebagai pedoman hidup atau pedoman dalam mengambil keputusan dalam kehidupan kebangsaan. Pancasila juga menjadi visi untuk mempersatukan bangsa, mencapai petunjuk dalam mencapai kesejahteraan serta kebahagiaan lahir dan batin. Kemudian, sebagai sumber hukum tidak boleh ada satupun peraturan yang bertentangan dengan Pancasila.

Paulus menyampaikan, latar belakang sejarah integrasi Papua itu tercatat dalam Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada 1969. Sejak saat itu sudah ada intrik atau gejolak-gejolak. Hal itu tidak bisa diabaikan, dan hingga kini masih terus didengungkan para pihak baik generasi tua sampai generasi muda atau milenial, tetapi sudah menyuarakan persoalan.

“Artinya, itu sebagai catatan pertama bagi kita semua bahwa soal integrasi itu masih ada penolakan-penolakan yang dilakukan oleh para pihak,” ujar Paulus.

Termasuk, kata Paulus, sebelumnya ada Perjanjian New York pada 15 Agustus 1962. “Itu juga bagian yang kadang-kadang kita hadapi, karena setiap tanggal 15 Agustus selalu diperingati beberapa orang yang memang masih mempertanyakan tentang sejarahnya seperti apa,” terangnya.

“Kalau rekan-rekan lihat tahun 2019, kejadian sampai terjadinya rasisme itu kan persoalannya ada hubungan dengan New York Agreement itu, di Malang tanggal 15, kemudian tanggal 16-17 di Surabaya. Itu berkaitan sehingga terjadi hal seperti itu. Jadi artinya itu rekam jejaknya, pergolakan itu masih terus ada,” imbuh Paulus.

Kaum Millenial Memiliki Banyak Kemampuan

Menurut Paulus, permasalahan dan gejolak itu pada ujungnya menimbulkan berbagai dampak gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat. Demikian juga dengan kelompok-kelompok bersenjata, juga kelompok politik di kabupaten, kota, provinsi, bahkan seluruh Indonesia dan belahan bumi lain.

“Ada banyak pikiran tidak seimbang, mereka punya pemikiran sendiri, dalil-dalil, alasan dalam berkehidupan sendiri, tapi disisi lain yang disayangkan harus selalu diakhiri dengan kekerasan atas nama pribadi dan kelompok. Umumnya mereka terus menuntut kebebasan atau perjuangan sesuai pemahaman mereka. Itu terjadi sehingga menggerus nilai-nilai Pancasila,” kata Paulus.

Paulus menambahkan ada juga pergerakan politik dalam kelompok diaspora yang berada di belahan bumi atau negara lain. Misalnya United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dan kelompok lainnya. Mereka melakukan pergerakan serta mendorong berbagai isu yang seakan benar, tetapi kenyataannya tidak.

“Ini mereka-mereka yang juga ikut mempengaruhi situasi politik, pertahanan, keamanan, ketentraman masyarakat kita di Papua,” kata Paulus.

Menurutnya, kaum milenial sebenarnya memiliki banyak unsur kemampuan pertama dari sisi intelektualitas, kemudian kapasitas, juga konektivitas.

Paulus mengatakan mengambil hati mereka agar bisa paham bahwa Indonesia punya dasar negara yaitu, Pancasila yang didengungkan bersama dengan implementasinya dan penghayatannya, bukan pekerjaan mudah, bahkan merupakan pekerjaan besar.

“Sebenarnya, sesungguhnya, harapan itu ada pada daerah otonomi khusus ini yang melahirkan tiga unsur penyelenggara negara di Papua. Kita kenal yang pertama adalah birokrasinya, kemudian legislator, kemudian ada Majelis Rakyat Papua,” kata Paulus.

“Tiga pilar ini semestinya menjadi motor penggerak perubahan Papua yang lebih sejahtera aman dan damai. Itu harapannya. Bapak-ibu yang ada di dalam tiga unsur ini, pemerintahan itu, penyelenggara negara itu, bisa bertindak menjadi motor penggerak dalam perubahan Papua yang hakiki. Sehingga hari demi hari, waktu demi waktu, ke depan itu boleh makin maju, makin meningkat pemahaman tentang kehidupan bersama, bernegara dan sebagainya,” ucap Paulus.

Pentingnya Penyelenggara Negara Dibekali Nilai-nilai Pancasila

Paulus kembali menekankan pentingnya penyelenggara negara dibekali dengan pemahaman, penghayatan nilai-nilai Pancasila.

“Kalau dari saya satu kata saja, itu bagaimana penyelenggara negara, tiga unsur itu, berdiri tegak lurus mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu. Karena mereka yang punya semua, mereka yang kerjakan, bicara pendidikan mereka yang punya program, kesehatan ya mereka yang punya program,” kata Paulus.

“Pemerintah hanya memberikan dukungan anggaran saja, kebijakan anggaran. Kalau itu mereka jalani dengan benar, dengan objektif, mendengar suara rakyat, suara pemuda, suara orang-orang tua, mama-mama, dan lain sebagainya, dibuat dalam sebuah tata aturan dan itu dijalankan dengan sungguh-sungguh itu saya pikir itu oke,” imbuh Paulus.

Revitalisasi nilai-nilai Pancasila bagi penyelenggara negara ini, menurutnya, memiliki banyak makna. Pertama, itu memiliki ketangguhan dan kepekaan terhadap persoalan yang ada di sekeliling, termasuk persoalan berbangsa. Kedua, kalau ada nilai-nilai Pancasila bagi penyelenggara negara tentu akan ada kepentingan rakyat Papua yang akan diutamakan daripada kepentingan pribadi atau golongan.

Kemudian disiplin dalam melaksanakan tugas-tugas. Selain itu juga memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri, termasuk keluarga masing-masing.

“Bayangkan kalau kita semua pribadinya baik, keluarga kita baik, lingkungan kita baik, ya semuanya baik. Juga menjunjung tinggi hukum dan berbuat baik untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum di Papua. Saya pikir ini bagian yang harus dilaksanakan oleh unsur eksekutif, legislatif, dan juga Majelis Rakyat Papua sebagai simbol kultur masyarakat Papua,” kata Paulus.

“Jadi mari sama-sama kita dorong ini, agar betul-betul nilai-nilai Pancasila itu bisa menjadi rel perjuangan bersama untuk mempercepat pembangunan yang sudah dijajaki oleh negara, oleh bangsa ini,” demikian Paulus.

Nilai-nilai Pancasila Dinilai Efektif dalam Pembangunan Indonesia Timur

Di hari yang sama, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menggelar Webinar Dialog Kebangsaann dengan tema “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, Pembangunan Nasional di Indonesia Timur Kamis, 22 Juli 2021.

Melansir laman BPIP, dalam Keynote Speaker-nya Anggota Dewan Pengarah BPIP Rikard Bagun mengakui pembangunan Sumber Daya Manusia maupun Infrastruktur saat ini belum merata di Indonesia, sehingga mengakibatkan kesenjangan.

Maka dari itu dia berharap dengan dilaksanakannya webinar ini semua dapat melihat mata rantai persoalan dalam pembangunan di Indonesia timur dan mendapatkan solusi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

Ia juga menilai ketimpangan dan kesenjangan pembangunan dari segi Sumber Daya Manusia, Infrastruktur, Kesehatan dan lain sebagainya bukan karena daya juang masyarakat, melainkan perilaku korupsi.

“Ini juga bukan hanya berbicara Indonesia timur tetapi peradaban, Keadilan sosial itu amanat dari semua agama, semua agama mengajarkan harus adil”, ucapnya.

Selain amanat agama keadilan sosial juga amanat dasar negara yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, amanat konstitusi dan juga kearifan lokal budaya Indonesia.

“Bahwa pembangunan bersifat membebaskan, pembangunan itu membebaskan dari keterbelakangan dari ketidakadilan, oleh karena itu ini momentum Indonesiaan kita bersama-sama mendorong membangun Indonesia timur”, ujarnya.

Rikard menyebut dalam penutupnya mata hari terbit dari timur, jika mataharinya di tutup dari timur, maka bagian barat akan jadi gelap.

“Maka saya ingin mengatakan bahwa kita itu satu, kesatuan itu kita wujudkan dalam pembangunan yang merata dan berkeadilan sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa terutama pada nilai-nilai kemanusiaan”, tutupnya.

Kepentingan Pembangunan yang Proporsional

Deputi Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan Ir. Prakoso, M.M menegaskan Pancasila yang digali oleh para pendiri bangsa sebagai filsafat pemikiran yang mendalam, sebagai pandangan hidup serta sebagai pemersatu bangsa harus diimplementasikan untuk kepentingan bangsa dan negara.

“Nilai-nilai ini perlu digaungkan di berbagai penjuru Indonesia, baik di timur, di tengah maupun di bagian barat’, ucapnya.

Dirinya juga berharap dengan dilaksanakannya webinar ini dapat memberikan pengalaman bahkan rekomendasi dari setiap narasumber dan peserta untuk kepentingan pembangunan yang lebih proporsional terutama di Indonesia timur.

“Semoga webinar kali ini menjadi masukan kita dalam mengambil kebijakan, bagaimana Pancasila menjadi suatu dasar untuk pembangunan SDM maupun infrastruktur di indonesia khususnya bagian timur” harapnya.

Sementara itu sebagai salah satu narasumber Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT Taufik Madjid menilai langkah pemerintah dalam program pembangunan sudah benar, namun perlu ada komitmen bersama untuk mengawalnya.

“Apa yang dilakukan pemerintah saat ini sudah benar, tinggal komitmen kita seluruh warga negara indonesia mengawal terus pembangunan dari ufuk timur sampai ufuk barat”, ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama Pakar Politik Boni Hargens menekankan lahirnya Pancasila bukan hanya di ruang narasi dan diskusi dalam seminar-seminar melainkan dengan tindakan mulai dari eksekutifnya, legislatifnya, yudikatifnya dan semua elemen masyarakat.

“Semua harus berfikir dan bertindak, karena masa depan Indonesia adalah masa depan bersama”, tegasnya.

Sementara itu seniman dan komedian perwakilan Indonesia Timur Satriaddin Maharinga atau biasa disebut Arie Kriting mengatakan perlu ada perhatian khusus dan fokus dari pemerintah yaitu soal pembangunan Sumber Daya Manusia.

“Tanpa pembangunan SDM dan mental yang kuat Indonesia timur selalu tidak akan ada apa-apanya, maka perlu ada perhatian khusus”, jelasnya.

Bahkan dia mendorong pemerintah untuk menentukan ulang arah pembangunan di Indonesia timur, sehingga pembangunan dapat dilaksanakan tepat sasaran.

“Saya kira jika ada penentuan ulang arah pembangunan, nilai-nilai Pancasila bisa masuk ke arah sini”, tegasnya. [BM/bpip]

 

Editor: Ahmad Nurcholish

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed