Kabar Damai | Jumat, 30 Juli 2021
Poso | kabardamai.id | Masyarakat diminta untuk terus hidup berdampingan, secara damai dan harmoni ditengah berbagagai macam perbedaan yang ada. Apalagi ditengah kondisi pandemi Covid-19 seperti saat ini, masih banyak provokasi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu.
Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Nasional Peannggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Pol. Dr. Boy Rafli Amar, MH, dalam sambutannya saat melakukan silaturahmi dengan 40 mantan napi terorisme (mitra deradikalisasi) yang berlangsung di Kabupaten Poso dalam rangkaian kunjungan kerja Kepala BNPT di Provinsi Sulteng, Sulawesi Tengah (Sulteng), Rabu, 28 Juli 2021.
“Kami berharap seluruh masyarakat untuk selalu hidup damai secara harmoni diantara perbedaan-perbedaan yang ada ditengah-tengah masyarakat tanpa harus menyakiti satu sama lain dengan alasan apapun,” ujar Kepala BNPT, Komjen Pol Dr. Boy Rafli Amar, MH., dikutip dari damailahindonesiaku.com (29/7).
Melansir Pusat Media Damai BNPT, Kepala BNPT menyebut bahwa Indonesia ini memiliki landasan falsafah negara yaitu Pancasila yang merupakan warisan dari leluhur bangsa. Dimana falsafah tersebut dapat mengakomodir perbedaan diantara semuanya. Sehingga perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia dapat disatukan dengan adanya pemahaman bersama, ”meskipun berbeda kita tetap satu”.
”Namun, masih ada pihak-pihak tertentu yang belum bisa menerima perbedaan ini dan terus melakukan aksi-aksi kekerasan. Tentu mau tidak mau negara harus bertanggung jawab dan melakukan langkah-langkah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat lainnya untuk tidak menjadi korban kekerasan,” terang Mantan Kapolda Papua ini.
Oleh karena itu Kepala BNPT pun meminta kepada seluruh mitra deradikalisi untuk selalu menyuarakan agar kekerasan-kekerasan yang mengancam kita ini harus kita tiadakan. “Dan kita tumbuhkan semangat hidup penuh dengan kegotong royongan. Semangat persaudaraan dan semangat untuk saling membantu diantara kita.,” ujar alumni Akpol tahun 1988 ini
Dalam kesempatan tersebut, Kepala BNPT juga mengingatkan masih adanya pandemi covid-19 yang masih menghantui Indonesia dan dunia pada hari ini.
”Virus corona ini memang fakta dan nyata, meskipun itu sulit dilihat dengan kasat mata, karena itu semua masyarakat, tidak hanya di Poso ini berpotensi untuk terpapar. Oleh karena itu kita harus berikhtiar bersama-sama,” ujar mantan Waka Lemdiklat Polri ini.
Ikhtiar Bersama Atasi Virus Corona dan Virus Radikalisme
Dirinya menyebut bahwa ikhtiar yang dilakukan adalah dengan menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas dalam rangka mengurangi penularan. Dan kemudian juga melakukan vaksinasi..
”Kemarin kita juga berkesempatan membantu program vaksinasi, antara lain digelar di Pondok Pesantren (Ponpes)Walisongo dan juga Tentena. Nah ini adalah juga ikhtiar. Karena dalam ilmu kesehatan, dalam rangka meningkatkan anti body kita untuk melawan virus corona ini, salah satunya adalah dengan melakukan vaksinasi,” ucap pria yang juga pernah menjadi Kapolda Banten ini.
Oleh karena itu dirinya berharap agar seluruh jajaran pemerintah pusat, daerah dan dengan seluruh masyarakat dapat memberikan dukungan terkait dengan hal-hal tersebut. Ia menghimbau agar para mitra deradikalisasi BNPT ikut serta dalam kegiatan vaksinasi jika sudah disediakan oleh pemerintah daerah. Dirinya juga mengucapkan terima kasih kepada mitra deradiklisasi yang hadir dan juga jajaran Forkopimda Kabupaten Poso sehingga kegiatan ini bisa berjalan
”Berkaitan dengan tugas-tugas yang kita laksanakan, kita di BNPT sehari-hari juga mengurusi virus juga, yaitu virus ideologi kekerasan. Karena virus yang mengusung kekerasan ini tentu sesuatu yang tidak sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Tidak sejalan dengan agama kita yang mengedepankan semangat untuk menumbuhkan hablum minallah dan hablum minannas,” katanya mengakhiri
Sementara itu dalam kesempatan tersebut mantan napiter Isran yang juga turut hadir juga menyampaikan terima kasihnya kepada Kepala BNPT dan jajaran yang sudah menyempatkan hadir di Kabupaten Poso untuk melihat langsung keadaan para mitra deradikalisasi di Poso.
”Saya bersyukur dan berterima kasih kepada Kepala BNPT yang sudah sempat hadir di Kabupaten Poso dan melihat secara langsung keadaan kami di Poso ini seperti apa,” ujar Isran.
Dirinya berharap agar teman-teman mitra deradikalisasi BNPT lainnya yang selama ini sudah terbina bisa lebih diperhatikan lagi. Jangan setelah datang kegiatan lalu dibiarkan begitu saja tanpa dikontrol, tanpa didampingi.
”Karena namanya manusia bisa saja dapat masa-masa sulit, pikiran yang lama (radikal) itu bisa timbul lagi. Jadi saya harap BNPT bisa terus mendampingi kami dan teman-teman yang ada di Poso,” ucapnya.
HMI Siap Berkolaborasi Perangi Isu Radikalisme
Eksistensi radikalisme memiliki banyak pintu masuk baik secara luring maupun daring, baik dari kalangan orang tua hingga anak muda yang masih produktif, keduanya rentan terpapar virus radikalisme. Untuk itu, masyarakat diimbau tetap mewaspadai penyebaran paham anti Pancasila tersebut.
Hal ini disampaikan Ketua Bidang Perguruan Tinggi Kemahasiswaan dan Pemuda (PTKP) Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI ) Akmal Fahmi.
“Selama pandemi Covid-19 radikalisme masih dianggap sebagai musuh bersama, tentunya hal tersebut menjadi ancaman bagi ketertiban dan keamanan negara apalagi di tengah pesatnya kemajuan teknologi. Kondisi itu sangat mudah dilakukan bahkan sangat efektif untuk mendoktrin generasi muda dalam mendukung ideologi yang bertentangan dengan Pancasila,” kata Akmal dikutip dari laman sindonews.com, Kamis, 29 Juli 2021.
Akmal menuturkan untuk mengantisipasi lonjakan paham radikalisme dan intoleran tentu rakyat Indonesia harus mampu menguatkan kembali ideologi Pancasila sebagai landasan berbangsa dan bernegara.
Baca Juga: Bertemu Paus Fransiskus, Ulama Terkemuka Irak Dukung Kristen dan Muslim Hidup Damai
Dia juga menekankan bahwa mahasiswa dan pemuda harus memperkuat ideologi Pancasila sebagai landasan dalam bernegara begitu pun para pemuka agama karena persoalan radikalisme bukan tantangan yang ringan.
“Jadi, meskipun BNPT sudah pernah merilis bahwa angka radikalisme pada tahun 2021 menurun dibandingkan dua tahun sebelumnya, tetapi kita tidak boleh lengah, semua pihak harus tetap mewaspadainya,” tegas Akmal.
“Jangan sampai Indonesia mengikuti negara-negara seperti Timur Tengah yang selalu berkonflik antara satu dengan yang lainnya. Apalagi konflik yang mengatasnamakan agama,” sambungnya.
Menurut dia, agama sudah semestinya digunakan untuk mendamaikan dan mencerahkan umat manusia bukan sebagai alat adu domba. BNPT sebagai lembaga yang konsentrasi pada persoalan pencegahan dan penanganan radikalisme dan intoleran harus mampu berkolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat dan kaum milenial dalam menekan penyebaran paham radikalisme.
Dengan demikian, Akmal mengatakan, BNPT bisa berkolaborasi dengan PB HMI melalui program duta siber yang dirancang oleh timnya dengan melibatkan beberapa bidang terkait untuk menangkal paham radikalisme dan intoleran yang merebak di berbagai media sosial.
“Kami PB HMI tentunya sangat siap melakukan gerakan kolaborasi bersama BNPT dalam menangani kasus ini di seluruh wilayah Indonesia,” pungkas Akmal.
Gandeng Tokoh Agama dan Masyarakat
Sementara itu, Satuan Tugas Madago Raya tidak hanya melakukan pengejaran terhadap sisa Daftar Pencarian Orang (DPO) Mujahidin Indonesia Timur (MIT), tetapi upaya preventif kepada masyarakat. Langkah itu dilakukan karena faktanya masih ada masyarakat Poso yang mendukung dan melindungi para DPO MIT tersebut. Untuk itu, Satgas Madago Raya menggandeng tokoh agama untuk menyampaikan ke masyarakat bahwa melakukan aksi terorisme dilarang oleh semua agama.
“Dengan demikian masyarakat ini tidak ada lagi yang memberikan bantuan, baik berupa logistik maupun informasi,” ujar Kabid Humas Polda Sulawesi Tengah Kombes Didik Supranoto, Rabu, 28 Juli 2021.
Selain itu, Satgas Madago Raya juga bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan pemerintah daerah untuk memberikan bantuan kepada para mantan simpatisan dan narapidana teroris, yakni berupa modal usaha.
Didik mengatakan dengan diberikannya modal usaha, maka akan timbul kesadaran bahwa pemerintah telah memberikan perhatian. “Pemerintah hadir dalam mengatasi permasalahan yang dia hadapi,” kata dia.
Kapolda Sulteng Irjen Abdul Rakhman Baso sebelumnya mengungkapkan kesulitan menangkap enam anggota teroris yang bermukim di Poso itu. Hal itu disebabkan adanya simpatisan teroris di wilayah tersebut.
“Selain medan yang berat, hal utamanya karena masih adanya simpatisan yang mendukung mereka. Kalau mau cepat selesai ya tidak ada simpatisan, tidak ada gerakan-gerakan yang mendukung mereka, maka kasus Poso akan cepat selesai,” ujar Abdul Rakhman
Saat ini, kelompok teroris MIT tersisa enam orang. Pada dua pekan lalu, polisi menembak mati tiga orang buronan kasus terorisme itu dalam waktu yang berbeda. [pmd-bnpt/sindonews]
Editor: Ahmad Nurcholish
